Lalai Kelola SPPG, Pengelola Diancam Dibawa ke Ranah Hukum

YOGYAKARTA, POPULI.ID – Pemerintah akan melakukan evaluasi terkait maraknya kasus keracunan makan bergizi gratis (MBG) yang menimpa ribuan korban di sejumlah daerah beberapa waktu terakhir. Penyempurnaan tata kelola di lapangan juga akan dilakukan.

“Bahkan tindakan tegas hingga ranah hukum kemungkinan akan diambil apabila ditemukan unsur kelalaian fatal maupun kesengajaan,” tegas Tenaga Ahli Utama Kantor Staff Presiden (KSP) Aby Ismawan saat melakukan verifikasi dan evaluasi implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SPPG Sorosutan 3 serta SMPN 10 Yogyakarta, pada Senin (7/9/2026).

“Untuk masalah terjadinya keracunan, kami selalu menyampaikan untuk dievaluasi sampai di mana perbaikannya. Pak Sudaryono sendiri sudah menyampaikan bahwa apabila itu ada kelalaian ataupun disengaja, selama masih mengandung unsur pidana, nanti akan diusut,” tambah Aby.

Ia mengingatkan bahwa struktur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebenarnya telah dirancang lengkap guna menjamin higienitas makanan. Yakni dengan keberadaan ahli gizi serta Kepala SPPG yang wajib mengawasi langsung proses memasak dari awal hingga akhir.

Untuk mengantisipasi kendala teknis maupun kasus di luar dugaan, KSP memastikan koordinasi dengan pemerintah daerah telah diperkuat melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) khusus. Satgas tersebut bertugas memantau operasional harian dan merespons cepat setiap potensi masalah di wilayah masing-masing.

Ia menegaskan, pelaku dan pengelola SPPG harus disiplin mematuhi rambu-rambu serta aturan main yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. “Semua rambu-rambu yang sudah dibuat, baik dari pusat maupun dari pemerintah daerah, itu memang harus dijalankan oleh pelaku SPPG. Karena apapun yang dilakukan, penerima manfaat harus yang pertama aman. Kemudian pemenuhan gizinya juga harus sesuai dengan yang ditetapkan oleh pimpinan. Kemudian transparansinya juga harus betul-betul bisa dilihat,” tegas Aby.

Terkait pemantauan di SPPG Sorosutan 3 serta SMPN 10 Yogyakarta, Aby mengatakan, pemantauan tersebut dilakukan guna memastikan seluruh mekanisme berjalan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan regulasi yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil peninjauan langsung di lokasi, Aby mengatakan, alur kerja di SPPG Sorosutan 3 mulai dari tahapan memasak hingga pengemasan telah memenuhi standar keberlanjutan dan kelayakan dari Badan Gizi Nasional (BGN). “Alhamdulillah di SPPG Sorosutan 3, siklus dan mekanisme proses masak sampai dengan packing berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang seharusnya dilakukan,” ungkap Aby.

Termasuk masalah limbah, Aby menilai pengelolaan limbah di SPPG tersebut sudah merujuk pada standar baku yang melibatkan pengawasan lintas sektoral, mulai dari dinas lingkungan hidup dan dinas kesehatan setempat.

Wakil Wali Kota Yogyakarta, Wawan Harmawan, mengapresiasi kunjungan verifikasi dari KSP tersebut. Menurut Wawan, alur kerja di SPPG Sorosutan 3 mulai dari pengolahan hingga porsian gizi yang disajikan kepada penerima manfaat sudah terukur dengan sangat baik dan layak.

Wawan menyampaikan bahwa koordinasi lintas sektoral di wilayah Kota Yogyakarta melalui satgas yang melibatkan Dinas Kesehatan serta dinas terkait telah berjalan beriringan untuk memastikan pengawasan ketat di lapangan. “Alhamdulillah alur di SPPG sudah sangat bagus, porsian gizinya diperhitungkan dengan benar dan layak. Tadi juga kami sampaikan ke Pak Aby agar koordinasi antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan SPPG semakin ditingkatkan supaya operasional di wilayah masing-masing lebih terintegrasi dan mudah termonitor,” ujar Wawan.

Disampaikan, sasaran penerima program MBG di Kota Yogyakarta kini tidak hanya menyasar siswa sekolah. Namun, mulai menyasar kelompok yang sangat membutuhkan asupan gizi seimbang semisal balita dan ibu hamil (B3). Berdasarkan data rekapitulasi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, jumlah ibu hamil di Kota Yogyakarta tercatat mencapai 9.216 orang. Sebagian dari mereka dikatakan sudah ada yang menerima program MBG.

Meskipun sasaran penerima manfaat bertambah, Pemkot Yogyakarta menegaskan belum ada rencana untuk melakukan penambahan fasilitas gedung SPPG baru dalam waktu dekat. Pihaknya akan memaksimalkan kapasitas operasional SPPG yang sudah ada terlebih dahulu. (Dewi Rukmini)