JAKARTA, POPULI.ID – Kesuksesan pertunjukan stand up comedy bertajuk Mens Rea yang dibawakan Pandji Pragiwaksono belakangan berbuntut pelaporan ke aparat hukum.
Satu di antara perintis pertunjukan stand up comedy di tanah air itu dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Aliansi Muda Muhammadiyah serta Angkatan Muda Nahdlatul Ulama (NU).
Mereka melaporkan Pandji Pragiwaksono atas dugaan penghasutan dan penistaan agama sebagaimana tertera dalam pasal 300 dan 301 KUHP.
Alih-alih dapat dukungan, dua kelompok massa yang mengatasnamakan Muhammadiyah dan NU tersebut justru mendapat respon balik yang tak diduga.
Ketua Biro Komunikasi dan Pelayanan Umum PP Muhammadiyah Edy Kuscahyanto secara tegas menyatakan Aliansi Muda Muhammadiyah bukan bagian dari organisasi resmi Muhammadiyah.
“Itu bukan organisasi resmi Muhammadiyah dan laporan yang disampaikan mereka juga bukan sikap resmi dari kami,” terangnya.
Senada, Ketua Pengurus Besar NU, KH Ulil Abshar Abdalla juga tegas menyebut Angkatan Muda NU bukan bagian dari Nahdlatul Ulama.
“Itu bukan representasi dari PBNU,” tegasnya.
Gus Ulil juga menyoroti pentingnya ruang humor di tengah kehidupan masyarakat.
Ia menyayangkan apabila seorang komedian yang bertugas menghibur publik justru harus berhadapan dengan proses hukum.
“Kita butuh banyak ketawa di negeri ini. Kasihan kalau komedian yang bikin banyak orang tertawa harus dilaporkan ke aparat hukum. Humor adalah koentji,” tulisnya.
Humor Medium Kritik Sosial
Sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM) Arie Sudjito menilai bahwa humor merupakan medium kritik sosial yang lumrah digunakan warga sipil dalam kehidupan demokrasi.
“Menurut saya, komedi semacam itu hal yang lumrah. Bahkan semestinya humor dapat dijadikan media kritik sosial untuk menjaga keseimbangan dalam proses kekuasaan,” ujar Arie dilansir dari NU Online.
Arie menegaskan, tradisi humor justru dapat mendorong kematangan berpikir masyarakat dalam menyikapi kondisi pemerintahan.
“Jika dicerna dengan pikiran sehat, kritik sosial yang dikemas dalam humor lebih mudah dipahami masyarakat. Pemerintah bisa membaca keresahan warga, lalu melakukan evaluasi agar sistem berjalan sebagaimana mestinya,” imbuhnya.
Secara sosiologis, Arie menilai pertunjukan Mens Rea tidak mengandung niat jahat, melainkan menjadi ruang refleksi bagi para pemangku kebijakan.
“Ketika fakta sosial disampaikan melalui humor sebagai kritik, itu seharusnya menjadi tantangan bagi pemegang kekuasaan untuk berbenah jika memang benar adanya, bukan justru merespons secara represif,” katanya.
Menurutnya, ketegangan sosial yang muncul justru berpotensi memunculkan persepsi bahwa pemerintah anti-kritik.
“Jika kita melihat sejarah Indonesia, pencekalan dan pembatasan kebebasan berpendapat adalah catatan kelam. Hal itu seharusnya tidak terulang. Cara negara merespons kritik akan menjadi penilaian publik terhadap kematangan demokrasi kita,” jelas Arie.
Ia menambahkan, respons negara terhadap kritik publik menjadi tolok ukur kualitas demokrasi di Indonesia.
“Masih banyak praktik oligarki, korupsi, dan diskriminasi. Kritik melalui humor dapat menjadi jembatan komunikasi antara warga sipil dan pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan,” terangnya.
Arie menegaskan, pembungkaman ekspresi kritik justru berpotensi memperkeruh iklim demokrasi. “Kalau kritik lewat humor, puisi, atau seni justru dibungkam, apa bedanya dengan praktik pemerintahan otoriter di masa lalu,” tegasnya.
