Bermunculan Partai Politik Baru, Pengamat: Mereka Serius Atau Sekadar Ornamen?

JAKARTA, POPULI.ID – Kemunculan partai-partai politik baru pascaPemilu 2024 kembali menjadi fenomena berulang dalam dinamika politik Indonesia.

Meski pendirian partai merupakan hak konstitusional warga negara, publik kini menakar sejauh mana kehadiran mereka membawa relevansi nyata bagi perubahan bangsa atau sekadar menjadi instrumen pemburu kekuasaan.

Dua partai baru yang menjadi sorotan utama adalah Partai Gerakan Mandiri (Gema) Bangsa dan Partai Gerakan Rakyat yang muncul hampir bersamaan dengan arah dukungan yang berseberangan secara kontras.

Partai Gema Bangsa sendiri resmi mendeklarasikan diri di Jakarta Convention Center pada Sabtu (17/1/2026). Dipimpin oleh Ahmad Rofiq sebagai Ketua Umum dan Muhammad Sopiyan sebagai Sekretaris Jenderal, partai ini secara terbuka menyatakan dukungannya agar Presiden Prabowo Subianto kembali maju pada Pilpres 2029.

Menurut Sopiyan, Gema Bangsa hadir untuk menjawab kegelisahan publik terhadap praktik politik yang transaksional dan oligarkis. Dalam deklarasinya, Sopiyan menegaskan kesiapan partainya untuk menjadi bagian dari kebangkitan Indonesia.

“Partai Gema Bangsa mendukung Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi calon presiden dalam pemilu tahun 2029,” tegas Sopiyan saat membacakan deklarasi.

Sementara Ahmad Rofiq sendiri dikenal sebagai “veteran” dalam pendirian partai, setelah sebelumnya terlibat dalam pembentukan Partai Matahari Bangsa, Nasdem, hingga Perindo.

Hanya berselang sehari, tepatnya pada Minggu (18/1/2026), giliran Partai Gerakan Rakyat yang mendeklarasikan diri di Hotel Aryaduta, Jakarta.

Berbeda dengan Gema Bangsa, partai yang lahir dari organisasi kemasyarakatan (ormas) ini mengusung Anies Baswedan sebagai sosok yang mereka dorong menjadi kepala negara di masa depan.

Ketua Umum Partai Gerakan Rakyat, Sahrin Hamid, menyatakan bahwa partai ini adalah alat perjuangan yang lahir dari aspirasi “orang-orang kecil” dan rakyat biasa.

Anies Baswedan pun telah resmi menjadi anggota kehormatan pertama dengan nomor KTA 001 sejak Desember 2025.

“Kami menginginkan bahwa pemimpin nasional kami nanti insyaallah adalah Anies Rasyid Baswedan,” ujar Sahrin Hamid dalam pidatonya.

Peneliti Senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lili Romli, menilai deklarasi partai baru merupakan praktik sah dalam sistem demokrasi. Namun, tantangan mendasar terletak pada orisinalitas visi yang ditawarkan kepada konstituen.

“Problemnya pendirian partai baru tersebut apakah membawa visi dan gagasan baru sehingga menjadi pilihan alternatif bagi pemilih, atau kah hanya sebagai jalan pintas untuk mendapat jabatan dalam pemerintahan atau mendapatkan kue kekuasaan,” ujar Lili.

Peta politik nasional di awal tahun 2026 ini menunjukkan pola baru yang disebut oleh pengamat politik Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, sebagai strategi “early booking”.

Partai-partai baru kini cenderung tidak lagi menjual ideologi atau program sebagai jualan utama, melainkan menjual kepastian figur capres yang mereka usung.

“Pilpres 2029 diperlakukan seperti konser besar. Tiketnya dijual jauh-jauh hari. Siapa cepat memesan panggung, dia yang lebih dulu terlihat,” kata Arifki.

Dia menyebut fenomena ini sebagai strategi “early booking” Pilpres. Artinya ketika partai politik belum lolos verifikasi maupun mengikuti pemilu legislatif, tetapi sudah mengunci arah dukungan presidensial.

“Ini bukan sekadar deklarasi dukungan, ini strategi branding. Partai baru hari ini tidak lagi menjual ideologi atau program, tetapi menjual kepastian: mereka berada di kubu siapa,” ujar Arifki.

Fenomena menjamurnya partai baru ini mencoba memanfaatkan celah rendahnya party ID (identitas kepartaian) di Indonesia.

Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, memaparkan data survei yang menunjukkan hanya sekitar 20 persen masyarakat yang merasa dekat dengan partai politik tertentu.

“Sebanyak 80 persen masyarakat merasa tidak dekat dan tidak menjadi bagian dari partai politik. Ini kesempatan politik yang coba dimaksimalkan partai-partai baru seperti Partai Gerakan Rakyat dan Partai Gema Bangsa,” jelasnya.

Adi memberikan peringatan terkait keberlanjutan partai-partai ini. Dia menekankan bahwa tanpa penetrasi nyata ke basis massa melalui kerja door to door, partai baru hanya akan menjadi “ornamen demokrasi” yang gagal lolos verifikasi atau gagal masuk ke parlemen.

“Kuncinya, kerja politik dan waktulah yang akan menjawab apakah mereka serius atau hanya ornamen,” tegasnya.

Kini, publik menanti apakah partai-partai baru ini mampu membuktikan diri sebagai pembawa gagasan baru atau sekadar menjadi kendaraan elektoral demi mengejar ambisi kekuasaan di tahun 2029.