4 Catatan Mahfud MD Soal Penegakan Hukum hingga Tata Kelola Sosial di Indonesia

JAKARTA, POPULI.ID – Mantan Menko Polhukam Mahfud MD memberikan catatan kritis terhadap kondisi penegakan hukum dan tata kelola sosial di Indonesia saat ini.

Mahfud MD menyoroti berbagai isu krusial mulai dari tertangkapnya oknum hakim hingga tragedi kemanusiaan yang menimpa seorang anak di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Koruptor Kebanyakan Gajinya Besar

Berkait mengenai tertangkapnya oknum hakim di Depok, mantan Ketua MK tersebut menilai kenaikan gaji bukan jaminan bagi hakim sekalipun mampu menjaga marwahnya sebagai pengadil.

Mahfud menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan bukanlah kunci utama pemberantasan korupsi. Menurutnya, banyak pelaku korupsi justru berasal dari kalangan yang sudah memiliki penghasilan besar.

“Saya setuju gaji hakim itu dinaikkan, tapi bukan untuk memberantas korupsi. Itu salah. Yang koruptor itu gajinya sudah besar-besar,” ujar Mahfud dilansir dari laman YouTubenya bertajuk Terus Terang sebagaimana dilansir, Rabu (18/2/2026).

Ia menambahkan bahwa korupsi lebih berkaitan dengan mentalitas, tindakan hukum yang tegas, serta pengawasan yang ketat terhadap institusi.

Kegagalan Perlindungan Sosial

Lebih lanjut, ia menyorot terkait kasus bunuh diri siswa SD di NTT. Mahfud mengaku prihatin mendalam atas kasus bunuh diri seorang anak kelas 4 SD di NTT karena tidak mampu membeli alat tulis seharga Rp10.000.

Baginya, hal ini adalah potret nyata kegagalan sistem perlindungan sosial.

“Tata kelola sistem perlindungan sosial kita gak beres,” tegas Mahfud.

Ia mengkritik penyaluran bantuan sosial yang sering salah sasaran, di mana dana justru mengalir ke pejabat atau pihak yang tidak berhak, sementara rakyat kecil harus berjuang demi kebutuhan dasar.

Terkait surat terbuka BEM UGM ke UNICEF mengenai masalah tersebut, Mahfud menilainya sebagai bentuk kebebasan berpendapat yang merupakan teriakan moral yang benar meski secara politis UNICEF tidak memiliki wewenang eksekusi.

Pemberantasan Korupsi Pilah Pilih

Dalam hal pemberantasan korupsi, Mahfud melihat adanya ketidakefektifan dalam sistem komando.

Meski ia mengapresiasi kinerja KPK saat ini yang mulai aktif melakukan penangkapan, ia memberikan peringatan keras agar lembaga tersebut tidak diintervensi.

“KPK tuh sekarang sudah mulai baguslah, mulai bagus. Mudah-mudahan jangan dipegang lehernya gitu, biar aja ini penegakan hukum,” ungkapnya.

Ia juga menyoroti fenomena “sarang korupsi” di sektor pajak dan bea cukai yang dinilainya sudah bersifat sistemik.

Catatan untuk Prabowo

Mahfud mencatat bahwa sang Presiden memiliki gaya yang unik dan tidak mau ditebak oleh publik maupun media. Ia menilai Prabowo mulai tergerak untuk mendengar suara masyarakat secara langsung melalui diskusi yang panjang.

Namun, Mahfud menekankan bahwa untuk memperbaiki bangsa, diperlukan keberanian untuk mengambil risiko.

“Seorang pemimpin harus jangan gara-gara ragu sehingga dia tidak melakukan apa-apa. Harus kuat menerima risiko,” pungkasnya.

Ia berharap ke depannya ada kepemimpinan nasional yang mampu mengonsolidasikan seluruh institusi penegak hukum agar tidak berjalan sendiri-sendiri atau saling menyalahkan.