Korupsi Ompreng MBG Seret Brigjen Polisi, Eks Ketua Komnas HAM: Sudah Lewati Batas Kemanusiaan

POPULI.ID – Pusaran kasus korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN) memasuki babak baru dengan ditetapkannya Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama BGN, Brigjen Pol Lalu Muhammad Iwan (LMI), sebagai tersangka ketujuh.

Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkapkan bahwa Brigjen LMI diduga memanfaatkan jabatannya untuk mengarahkan pendirian perusahaan cangkang sebagai sarana menjual food tray atau ompreng kepada calon mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Harga ompreng tersebut diduga telah digelembungkan dengan menyisipkan komponen fee untuk kepentingan pribadi tersangka.

Menanggapi hal ini, Guru Besar Universitas Negeri Jakarta sekaligus mantan Ketua Komnas HAM, Hafid Abbas, mengkritik dan menyebut penyelewengan ini sebagai bentuk pengkhianatan terhadap hak asasi manusia.

Hafid menilai korupsi dalam program MBG adalah tindakan yang sangat tidak bernurani. Ia merujuk pada laporan yang menyebutkan adanya potensi kebocoran anggaran program ini yang mencapai angka fantastis setiap bulannya.

“Saya melihat dari laporan, ternyata korupsinya sebulan di MBG itu Rp 1,7 triliun setiap bulan,” ujar Hafid dalam sebuah diskusi di kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP, dikutip Senin (6/7/2026).

Baginya, tindakan mengorupsi jatah makanan bagi warga miskin merupakan pelanggaran kemanusiaan yang berat.

“Ini kejahatan korupsinya sama sekali di luar batas-batas kemanusiaan, karena jatah untuk orang miskin atau jatah untuk orang lapar dikorupsi,” tegas Hafid.

Ia mengibaratkan tindakan para koruptor ini layaknya pencuri yang menggasak uang dari celengan masjid.

Dari perspektif hak asasi manusia, Hafid menekankan bahwa pemenuhan gizi adalah hak dasar yang bersifat mendesak yang tidak boleh ditunda. Namun, ia sangat menyayangkan jika pendanaannya harus mengorbankan masa depan bangsa melalui pemotongan anggaran pendidikan.

Saat ini, diperkirakan sekitar 50 persen anggaran pendidikan terserap untuk mendanai program MBG. Hafid mengingatkan bahwa jika anggaran pendidikan terus tergerus, kualitas sumber daya manusia Indonesia akan semakin tertinggal. Terutama mengingat fakta bahwa hanya 0,67 persen satuan pendidikan di Indonesia yang saat ini memenuhi standar kualitas nasional atau internasional.

“Investasi pendidikan itu long term dampaknya, karena mengangkat kualitas suatu bangsa. Tapi anak ini tidak bisa juga belajar ke sekolah kalau lapar. Jadi ini harus dibenahi secara simultan,” jelasnya.

Meski demikian, Hafid tidak menyarankan agar program MBG dihentikan total. Ia mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi radikal terhadap tata kelola dan mengubah pendekatan program menjadi lebih tepat sasaran.

“MBG itu kalau dikelola dengan baik, dia menjadi alat pemerata yang mengangkat yang miskin di bawah. Tapi harus targeted, jangan dikasih semua,” tegasnya

Ia menyarankan agar pemerintah lebih kreatif mencari sumber dana lain tanpa mengganggu anggaran pendidikan yang fundamental, misalnya melalui efisiensi perjalanan dinas atau pengalihan subsidi energi.

Hafid juga membandingkan dengan negara-negara seperti Jepang dan Finlandia, di mana program makan gratis dikelola secara transparan berbasis komunitas (community-based) tanpa celah korupsi.

“Kalau di Jepang yang mengelola ininya (makan gratis) memang gurunya, community based. Petani-petaninya menyuplai sayur-sayuran, mendukung pemenuhan kebutuhan dapurnya di sekolah itu. Kalau kita kan enggak, pemasoknya bisa datang dari mana saja dan ini diberikan ke aparat, akhirnya menjadi bias, jadi tidak mengakar di bawah,” katanya.