Pemkab Sleman Percepat Penyediaan Penerangan Jalan Umum Lewat Skema KPBU, Apa Itu?

SLEMAN, POPULI.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman mulai mengoptimalkan skema pembiayaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) guna mendukung pembangunan jangka panjang daerah, khususnya dalam penyediaan Alat Penerangan Jalan (APJ), Rabu (21/6/2026).

Kegiatan yang digelar di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sleman, Beran, Tridadi, tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Sleman Harda Kiswaya bersama jajaran perangkat daerah terkait.

Sejumlah narasumber turut berpartisipasi dalam kegiatan ini, baik secara luring maupun daring. Di antaranya profesional perencanaan pembangunan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Astu Gagono, peneliti Pusat Studi Transportasi Universitas Gadjah Mada (UGM) Dewi Praseto Nugroho, serta EVP Corporate Secretary and Communications PT PII Yunan Novaris.

Bupati Sleman Harda Kiswaya menyampaikan bahwa Pemkab Sleman telah menetapkan arah pembangunan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dengan fokus pada peningkatan kualitas infrastruktur melalui program Sleman Dalane Alus – Sleman Dalane Padang.

Ia menjelaskan, berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) hingga November 2025, total panjang jalan di Kabupaten Sleman mencapai 699,5 kilometer.

“Dengan perhitungan jarak ideal antara lampu jarak sekitar 40 meter maka kebutuhan idealnya lebih dari 17 ribu titik lampu,” katanya saat menyampaikan sambutan.

Namun demikian, hingga 2024 jumlah lampu penerangan jalan yang terpasang baru mencapai sekitar 48 persen dari total kebutuhan. Adapun pada periode 2025–2026 direncanakan penambahan sebanyak 949 titik.

“Namun demikian, penerangan jalan hingga 2024 yang terpasang baru mencapai 48 persen dari total kebutuhan dengan rencana 2025 2026 sebanyak 949 titik,” katanya.

Harda menyebutkan masih terdapat kekurangan sekitar 8 ribu titik lampu dengan estimasi kebutuhan anggaran mencapai Rp162,7 miliar. Angka tersebut belum termasuk biaya langganan listrik yang sepanjang 2024 saja menelan anggaran Rp45,6 miliar.

“Kondisi ini menunjukkan bahwa alat penerangan jalan bukan hanya teknis, tetapi juga tantangan pembiayaan yang strategis dan inovatif mengingat keterbatasan kapasitas fiskal daerah,” katanya.

Menurutnya, kerja sama pembangunan melalui skema KPBU menjadi alternatif solusi pembiayaan infrastruktur yang mampu menjawab kebutuhan hingga 2029.

Selain itu, proyek ini diharapkan mendorong penerapan teknologi hemat energi, seperti penggunaan lampu LED serta sistem cerdas yang mampu merespons gangguan layanan secara cepat.

Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Sleman itu juga menekankan bahwa pemerataan penerangan jalan memiliki dampak langsung terhadap keselamatan dan kenyamanan masyarakat.

“Selain itu, (pemerataan penerangan jalan) bisa mengurangi risiko pengguna jalan, mengurangi risiko kriminalitas serta mendukung aktivitas ekonomi sosial dan pariwisata pada malam hari,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Sleman Nur Fitri Handayani menuturkan bahwa skema KPBU merupakan salah satu terobosan pembiayaan kreatif dalam pembangunan daerah.

Ia menjelaskan, pola kerja sama ini menggunakan model Design–Build–Finance–Operate–Maintain (DBFOM) dengan mekanisme availability payment.

“Dengan mekanisme ini, pemerintah daerah dapat memastikan ketersediaan layanan penerangan jalan yang andal, sementara pembiayaan, pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan dilakukan oleh badan usaha secara profesional dan terukur,” katanya. (populi.id/Hadid Pangestu)