Bupati Sleman Siap Temui Kemendikdasmen, Cari Solusi Keluarkan 4.278 Anak dari Status Tak Sekolah

SLEMAN, POPULI.ID – Bupati Sleman Harda Kiswaya akan menemui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk membahas upaya memperluas akses pendidikan bagi ribuan anak yang belum bersekolah di Kabupaten Sleman.

Langkah tersebut ditempuh setelah terungkap sebanyak 4.278 anak di Sleman tercatat tidak sekolah.

“Nek bupati kudu sowan pusat (Kemendikdasmen) saya lakukan untuk itu. 28-32 wes ra iso, kenyataanya masih ada ada 4000 yang gak sekolah, piye kui?,” kata Harda saat menghadiri peluncuran aplikasi GANDHENG ATS berbasis Early Warning System (EWS), Rabu (5/8/2026).

Harda menilai persoalan anak tidak sekolah harus segera ditangani melalui langkah konkret, tidak hanya mengandalkan inovasi berbasis teknologi. Menurutnya, aplikasi yang diluncurkan harus mampu menjadi instrumen untuk mengembalikan anak-anak ke bangku pendidikan.

“Harapannya aplikasi ini tidak hanya sekadar aplikasi, tapi tujuannya bagaimana 4.278 anak yang tidak sekolah itu bisa kembali sekolah. Saya kaget kok banyak banget,” kata Harda.

Ia menegaskan akan berkoordinasi langsung dengan Kemendikdasmen untuk membuka peluang agar lebih banyak anak dapat mengakses pendidikan.

Selain itu, Harda meminta Dinas Pendidikan Sleman menyiapkan target yang jelas beserta langkah nyata yang dapat dimasukkan dalam anggaran perubahan. Menurutnya, pelaksana teknis juga tidak boleh terlalu kaku dalam menerapkan aturan apabila masih terdapat ruang untuk memperluas akses pendidikan.

Salah satu opsi yang diusulkan yakni menambah jumlah siswa di setiap rombongan belajar (rombel), selama kualitas pembelajaran tetap terjaga.

“Jangan berpikir kalau ada aturan lalu dianggap harga mati. Misalnya setiap kelas ditambah dua anak saja, itu sudah lumayan,” ujarnya.

Meski demikian, ia menegaskan kualitas pembelajaran tetap harus menjadi perhatian, termasuk kemampuan guru dalam mengajar.

“Kalau memang ada aturan kita hormati, tapi kualitas guru juga harus diperhatikan. Kalau dibilang rombel 28 tidak bisa ditambah sama sekali, saya tidak bisa menerima. Kalau tidak bisa diajak berdiskusi, mending pulang saja,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Sleman Mustadi menjelaskan data 4.278 anak tidak sekolah berasal dari hasil verifikasi dan validasi (verval) Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemendikdasmen. Jumlah tersebut menjadi yang tertinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk seluruh rentang usia wajib belajar.

Menurut Mustadi, aplikasi GANDHENG ATS dikembangkan untuk memperkuat kolaborasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) dalam mendeteksi penyebab anak tidak sekolah sehingga penanganannya dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.

“Melalui GANDHENG ATS ini kolaborasi kita harapkan semakin baik. Regulasinya juga kita perkuat dengan Keputusan Bupati melalui layanan rujukan terpadu. Jadi ketika ada permasalahan dari bawah, harapannya bisa langsung ditangkap oleh OPD terkait,” kata Mustadi.

Ia mencontohkan, apabila penyebab seorang anak putus sekolah adalah faktor ekonomi, maka sistem peringatan dini akan langsung mengarahkan penanganan kepada instansi terkait, seperti Dinas Sosial.

“Kalau ternyata dia putus sekolah karena faktor ekonomi, berarti early warning system di Dinas Sosial seharusnya sudah berbunyi,” jelasnya. (populi.id/Hadid Pangestu)