BANTUL, POPULI.ID – Arah politik luar negeri Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai cenderung aktif secara simbolik, namun belum menunjukkan artikulasi kepentingan strategis yang jelas. Pola tersebut dinilai berpotensi kontraproduktif terhadap konsolidasi demokrasi di dalam negeri.
Pandangan tersebut disampaikan oleh Ketua Program Studi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Ade Marup Wirasenjaya dalam forum Indonesia Outlook 2026: Leadership at a Crossroads under the Prabowo Administration yang digelar pada Selasa (20/1/2026).
Ade menyebut gaya diplomasi Presiden Prabowo sebagai “fear of missing out diplomacy” atau diplomasi FOMO. Menurutnya, intensitas kunjungan luar negeri yang tinggi tidak selalu diiringi dengan kejelasan orientasi serta narasi kepentingan nasional yang ingin diperjuangkan Indonesia.
“Prabowo sangat aktif di panggung internasional, hadir di berbagai forum dan menjalin banyak pertemuan bilateral. Dalam kurun 364 hari, Prabowo bahkan tercatat mengunjungi 22 negara. Namun hingga kini belum terlihat secara tegas, apa garis besar kepentingan strategis Indonesia yang ingin dikedepankan,” ujar Ade dilansir dari laman UMY, Rabu (21/1/2026).
Ia menilai pola tersebut mencerminkan diplomasi yang berupaya hadir di semua ruang global, tetapi belum sepenuhnya membangun posisi yang konsisten sebagai middle power dengan agenda luar negeri yang terdefinisi jelas dan berkelanjutan.
Dinamika internal Kementerian Luar Negeri juga menjadi sorotan. Ade menilai relatif minimnya peran Menteri Luar Negeri dalam artikulasi kebijakan bukan semata persoalan individu, melainkan akibat dominasi presiden yang mengambil alih panggung diplomasi secara langsung.
“Posisi Menteri Luar Negeri hari ini seolah direbut oleh presidennya sendiri. Ini menciptakan paradoks, karena di satu sisi pemerintah mendorong spesialisasi dengan menunjuk tiga wakil menteri dengan keahlian yang terfokus, tetapi arah kebijakan luar negeri justru dikelola secara ideologis,” jelasnya.
Indikasi Chosen Trauma
Kritik Ade juga diarahkan pada penggunaan narasi chosen trauma dalam diplomasi publik Indonesia. Ia menjelaskan, chosen trauma merupakan strategi membangun representasi mental kolektif seolah-olah negara terus berada di bawah ancaman musuh masa lalu.
“Penggunaan istilah seperti ‘antek asing’ untuk merespons kritik masyarakat sipil dan gerakan sosial merupakan bentuk chosen trauma. Ini berpotensi kontraproduktif, karena negara membutuhkan investasi dan keterlibatan global, tetapi pada saat yang sama justru memusuhi kritik domestik dengan menuduh adanya campur tangan asing,” tegas Ade.
Menurutnya, pendekatan tersebut berisiko melemahkan kualitas demokrasi dan memperbesar kerentanan negara terhadap penetrasi kekuatan eksternal. Ia mengingatkan bahwa kepemimpinan yang menekankan strong leadership tanpa diimbangi strong state justru dapat memperdalam fragmentasi domestik.
“Politik luar negeri seharusnya berangkat dari fondasi domestik yang demokratis dan inklusif. Tanpa itu, gagasan tentang Indonesia besar dan Indonesia agung berpotensi hanya menjadi narasi kosong,” pungkasnya.
