BANTUL, POPULI.ID – Persoalan kesejahteraan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tidak hanya berkaitan dengan rendahnya upah minimum dan tingginya biaya hidup, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur ekonomi daerah yang khas serta arus pendatang yang terus meningkat.
Kondisi tersebut menciptakan tekanan ekonomi DIY yang berlapis terhadap pasar tenaga kerja dan daya dukung ekonomi lokal, terutama di wilayah perkotaan.
Pakar Ekonomi Pembangunan Wilayah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dessy Rachmawatie menjelaskan bahwa karakter perekonomian Yogyakarta yang didominasi sektor jasa, pariwisata, dan pendidikan menjadikan penciptaan lapangan kerja formal dengan upah layak sebagai tantangan tersendiri.
“Sektor-sektor tersebut memang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, tetapi sebagian besar berada di sektor informal atau semiformal dengan tingkat upah yang relatif rendah serta perlindungan kerja yang minim,” ujarnya dilansir dari laman UMY, Minggu (1/2/2026).
Kondisi ini, lanjut Dessy, menyebabkan sebagian besar pekerja kesulitan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan. Ketika biaya hidup terus meningkat, pekerja di sektor informal menjadi kelompok paling rentan karena tidak memiliki jaminan pendapatan tetap maupun perlindungan sosial yang memadai.
Selain struktur ekonomi, Dessy juga menyoroti derasnya arus pendatang yang masuk ke Yogyakarta setiap tahun. Sebagai kota pendidikan dan pariwisata, Yogyakarta menjadi magnet bagi mahasiswa, pencari kerja, dan pelaku usaha dari berbagai daerah. Namun, arus penduduk tersebut tidak selalu diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja yang memadai.
“Yogyakarta adalah kota tujuan. Banyak pendatang datang dengan harapan memperoleh pendidikan atau pekerjaan yang lebih baik. Namun, pada kenyataannya tidak semuanya dapat terserap ke dalam sektor formal,” tambahnya.
Menurut Dessy, situasi ini turut memengaruhi statistik kemiskinan dan tingkat kerentanan sosial di DIY. Persaingan kerja yang semakin ketat, ditambah keterbatasan lahan dan tingginya harga hunian, membuat beban ekonomi masyarakat kian berat, baik bagi warga lokal maupun pendatang.
“Tekanan terhadap kesejahteraan ini tidak bisa dilihat secara parsial. Upah, biaya hidup, struktur ekonomi, dan arus penduduk saling berkaitan. Jika tidak ditangani secara komprehensif, ketimpangan akan terus berulang dan kelompok rentan semakin terpinggirkan,” tegasnya.
Oleh karena itu, ia menilai pemerintah daerah perlu memperkuat strategi pembangunan ekonomi yang lebih inklusif, antara lain melalui penciptaan lapangan kerja berkualitas, penguatan UMKM produktif, serta peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal agar lebih kompetitif.
Dengan langkah tersebut, pertumbuhan ekonomi Yogyakarta diharapkan tidak hanya tercermin dari aktivitas pariwisata dan pendidikan, tetapi juga berdampak nyata pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Pemerintah DIY perlu mulai memikirkan pembangunan ekonomi yang tidak hanya ramah investasi dan wisata, tetapi juga mampu menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan warganya,” tutup Dessy.
