YOGYAKARTA, POPULI.ID – Peristiwa tabrakan antara KRL Commuter Line dan KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur baru-baru ini menjadi alarm bagi dunia transportasi tanah air. Insiden ini memicu diskusi mendalam mengenai kesiapan sistem keselamatan perkeretaapian nasional dalam menghadapi tantangan mobilitas yang semakin padat.
Pakar perkeretaapian dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Sri Atmaja Putra Jatining Nugraha Nasir Rosyidi, menekankan bahwa kunci utama untuk mencegah terulangnya kejadian serupa bukan sekadar pada kecanggihan teknologi, melainkan pada penguatan budaya keselamatan. Menurutnya, teknologi hanya satu pilar, sementara pilar lainnya adalah manajemen dan faktor manusia yang harus saling terkoneksi.
Terkait penyebab pasti insiden tersebut, Sri Atmaja mengimbau masyarakat agar menahan diri dari spekulasi yang tidak berdasar dan menunggu hasil analisis resmi dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).
“Investigasi ini sangat krusial untuk membedah akar permasalahan (root cause), apakah kegagalan berasal dari kendala teknis, kelalaian manusia, atau kelemahan sistemik,” katanya, dikutip dari laman resmi UMY, Sabtu (2/5/2026).
Meskipun Indonesia telah memiliki landasan hukum yang kuat melalui UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian serta adopsi standar internasional ISO 45001 dalam Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP), implementasi di lapangan tetap memerlukan evaluasi rutin. Evaluasi ini harus menyentuh aspek vital seperti sistem persinyalan, alat komunikasi, kondisi jalur, hingga kedisiplinan petugas dalam mematuhi prosedur operasional.
Dalam perspektif teknis, Sri Atmaja menyoroti pentingnya prinsip fail-safe. Prinsip ini memastikan bahwa jika satu komponen mengalami gangguan, sistem secara otomatis akan beralih ke kondisi aman untuk mencegah kecelakaan fatal.
“Penggunaan teknologi seperti sistem interlocking dan pengereman berlapis menjadi bentuk mitigasi yang sangat efektif, terutama di wilayah dengan lalu lintas padat seperti Jabodetabek,” ujarnya.
Namun, ia mengingatkan bahwa sistem yang canggih sekalipun akan lumpuh tanpa sumber daya manusia (SDM) yang kompeten. Personel di lapangan dituntut memiliki kepekaan tinggi dalam mengidentifikasi risiko serta ketegasan dalam mengambil keputusan saat situasi kritis terjadi. Konsistensi dalam menjalankan siklus Plan-Do-Check-Act (PDCA) pun menjadi harga mati untuk perbaikan layanan secara berkelanjutan.
Sri Atmaja menegaskan bahwa paradigma terhadap keselamatan harus diubah. Keselamatan bukan lagi dipandang sebagai beban biaya operasional, melainkan investasi jangka panjang untuk melindungi nyawa manusia. Pendekatan yang berorientasi pada pencegahan (prevention-oriented) harus selalu dikedepankan daripada sekadar bersikap reaktif setelah musibah terjadi.
“Keselamatan tidak bisa dilihat secara parsial. Ini adalah satu kesatuan sistem yang melibatkan prasarana, sarana, manusia, prosedur, hingga lingkungan eksternal,” paparnya.
Ke depan, tantangan jarak antar kereta (headway) yang semakin pendek menuntut presisi sistem yang tanpa celah. Selain faktor internal otoritas kereta api, kesadaran kolektif masyarakat dalam menjaga keamanan di sekitar jalur kereta juga memegang peranan vital.
Sri Atmaja menyebut bahwa visi nihil kecelakaan bukanlah hal yang mustahil jika semua elemen bersinergi.
“Jika budaya keselamatan sudah tertanam, maka sistem akan berjalan lebih efektif. Targetnya jelas zero accident,” pungkasnya.
