Kejari Sleman Resmi Laporkan Saksi Kasus Hibah Pariwisata 2020 soal Kesaksian Palsu, Polisi Lakukan Penyelidikan

SLEMAN, POPULI.ID – Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Sleman resmi melaporkan seorang saksi yang memberikan keterangan dalam persidangan perkara dugaan korupsi Hibah Pariwisata Sleman Tahun 2020. Laporan tersebut terkait dugaan pemberian laporan palsu yang dilayangkan pada 3 Juni 2026.

Kasus tersebut kini ditangani oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Sleman dan masih berada pada tahap penyelidikan.

Kasi Humas Polresta Sleman, Iptu Argo Anggoro, mengatakan pihaknya telah menerima laporan tersebut dan tengah melakukan pendalaman terhadap perkara yang dilaporkan.

“Saat ini laporan tersebut ditangani oleh Satreskrim Polresta Sleman dan masih dalam tahap penyelidikan,” ujar Argo, Rabu (24/6/2026).

Meski demikian, Argo belum bersedia mengungkap identitas saksi yang dilaporkan karena proses hukum masih berlangsung.

Dalam penyelidikan awal, polisi telah meminta keterangan dari dua orang saksi. Selain itu, penyidik juga berencana memanggil tiga saksi tambahan untuk dimintai keterangan dalam waktu dekat.

“Kami akan mengagendakan pemeriksaan terhadap tiga orang lagi dalam proses penyelidikan ini,” katanya.

Argo mengimbau seluruh pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tidak berspekulasi terkait perkara tersebut.

“Mari bersama-sama menghormati proses hukum yang sedang berjalan,” imbuhnya.

Sementara itu, dalam perkembangan perkara dugaan korupsi Hibah Pariwisata Sleman Tahun 2020, Kejari Sleman telah menetapkan dua orang tersangka, yakni mantan Bupati Sleman Sri Purnomo dan anggota DPRD Kabupaten Sleman, Raudi Akmal.

Raudi menjadi tersangka terbaru dalam kasus tersebut. Ia diduga berperan aktif dalam pengelolaan dana hibah dengan mengarahkan proposal calon penerima hibah yang kemudian ditetapkan melalui keputusan Bupati Sleman saat dijabat Sri Purnomo.

Dugaan tersebut diperkuat hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DIY yang menemukan kerugian negara mencapai Rp10,95 miliar akibat penyimpangan dalam penyaluran dana hibah pariwisata tersebut. (populi.id/Hadid Pangestu)