Pelatihan Manajer KDMP Sisakan Duka, Peneliti UGM Sarankan Hal Ini

SLEMAN, POPULI.ID – Berita duka kembali datang dari pelatihan manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Kegiatan pelatihan ala militer ini kembali meninggalnya salah satu dari calon manajer tersebut. Tercatat sudah ada 5 korban meninggal dunia saat mengikuti latihan dasar kemiliteran (latsarmil).

Dosen dan peneliti di Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik UGM Subarsono mengungkapkan pelatihan dasar militer untuk manajer KDMP dalam bentuk baris berbaris, apel bendera, lari, dan memegang senjata memang jauh dari deskripsi pekerjaan yang akan diemban oleh manajer koperasi.

Menurutnya, seharusnya tugas utama manajer koperasi adalah mengeksekusi kebijakan strategis yang dibuat pengurus dalam tindakan operasional harian.

“Mereka bertanggung jawab untuk mengelola staf, mengawasi arus kas, memastikan target penjualan tercapai, serta melaporkan kinerja bisnis kepada pengurus secara berkala demi kesejahteraan anggota,” jelasnya dilansir dari laman UGM, Minggu (28/6/2026).

Menurutnya, pelatihan yang diberikan seharusnya berkaitan dengan tata kelola koperasi, kepemimpinan dan manajemen SDM, manajemen keuangan digital, kewirausahaan dan inovasi model bisnis, perencanaan strategis, dan pemasaran terutama e-marketing.

Meski begitu, Subarsono mengatakan bahwa pelatihan dasar ini bukannya tak bermanfaat. Tentunya bermanfaat dalam dimensi kedisiplinan. Namun ia mengingatkan bahwa operasionalisasi konsep disiplin di setiap bidang tentunya berbeda.

Dalam bidang koperasi, kata Subarsono, disiplin bisa diterjemahkan bahwa manajer mampu membuat laporan tepat waktu, berperilaku transparan dan akuntabel, tidak menggunakan fasilitas koperasi untuk kepentingan dirinya sendiri dan menyediakan produk dan layanan seperti kebutuhan pelanggan atau anggota serta tidak menjual barang ilegal.

“Sedang dalam dunia militer terjemahan disiplin bisa berbeda, misalnya ikut apel pagi tepat waktu, tunduk pada perintah atasan, dan tidak salah dalam berbaris,” jelasnya.

Ada pun implikasi besar yang terjadi ketika manajer koperasi dilatih secara militeristik, seperti yang dijabarkan Subarsono, yaitu yang pertama, ialah lunturnya demokrasi dalam koperasi.

Penggunaan pendekatan militer dalam berbagai program sipil, terutama dalam KDMP dinilainya kurang tepat. Pasalnya, koperasi merupakan organisasi sipil yang mengutamakan prinsip demokrasi, partisipasi anggota dan musyawarah. Sedangkan, organisasi militer memiliki budaya sistem komando, komunikasi satu arah dan absennya budaya dialog.

“Ketika manajer koperasi dilatih secara militeristik, ada potensi akan menggunakan pendekatan militer dalam tatakelola koperasi, dan menggeser budaya demokrasi ke arah sistem komando, komunikasi satu arah, jauh dari partisipasi dan  hilangnya budaya dialog,” pungkasnya.

Kedua, Subarsono menjelaskan bawa sangat mungkin inovasi berkurang, karena manajer terjebak pada SOP yang sudah baku dan hanya sekadar mengejar target.

Pegawai serta anggota jadi enggan menyampaikan ide baru, karena ruang dialog hilang diganti dengan sistem komando. Berbagai kasus pendirian KDMP di lokasi yang tidak tepat, seperti di lokasi yang jauh dari pemukiman penduduk atau di perbukitan atau bahkan di tengah hutan sebagai bukti tidak adanya dialog antara pemegang otoritas KDMP dengan warga setempat.

“Masyarakat hanya dipandang sebagai obyek dalam kehadiran proyek KDMP sehingga publik tidak akan merasa memiliki,” tegasnya.

Dengan kasus meninggalnya empat peserta dalam latsarmil ini dianggap Subarsono sebagai peringatan dan alasan yang kuat untuk menghentikan kegiatan ini. Perlu adanya evaluasi terhadap sistem pelatihan manajer koperasi yang sudah memakan lima korban jiwa sampai hari ini.

“Untuk itu, perlu desain pelatihan baru yang cocok agar tidak ada korban lagi di kemudian hari,” harapnya.

Selain itu, ia mendorong pemerintah perlu terbuka dan mau mendengarkan pendapat dari para pemangku kepentingan di luar pemerintah agar bisa menghasilkan model pelatihan yang tepat bagi manajer KDMP sebagai wujud dari implementasi negara demokrasi.

Dialog dan Forum Group Discussion (FGD) antar pemerintah (Kementerian Koperasi), para pelaku koperasi yang telah sukses (baik di sektor pemerintah atau swasta), pakar koperasi dan masyarakat perlu diinisiasi agar tata kelola koperasi lebih ramah dan menggunakan prinsip good governance.

Penguasa perlu menghilangkan arogansinya dan menyadari bahwa kebijakan yang telah dibuat selama ini melahirkan kesalahan dan diperlukan kesadaran untuk bersedia menata kembali sistem pelatihan yang lebih bagus.

Subarsono menilai bahwa publik akan lebih menghargai kebijakan baru, yakni desain baru pelatihan daripada pemerintah tetap bersiteguh pada kebijakan lama yang berpotensi menggerus kepercayaan publik pada pemerintah.

“Luka batin keluarga korban khususnya dan publik pada umumnya akan terobati ketika mendengar bahwa pemerintah bersedia melahirkan kebijakan inovasi pelatihan,” pesannya.

Sistem kelembagaan dalam tata kelola KDMP juga perlu diubah dari akar agar tepat dan benar secara manajemen dan organisatoris. Kementerian Koperasi seharusnya menjadi pemegang otoritas yang tepat untuk memberikan pelatihan manajer KDMP, bukan kementerian Pertahanan/TNI.

Namun, tidak menutup kemungkinan, bahwa kementerian Koperasi bisa berkolaborasi dengan kementerian  lain yang dipandang bisa memberikan kontribusi dalam proses pembelajaran  yang berkaitan dengan manajerial koperasi.