Haedar Nashir: Pendidikan Bukan Urusan Kekuasaan

BANTUL, POPULI.ID – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Prof. Dr. Haedar Nashir menegaskan bahwa Indonesia memerlukan roadmap pendidikan jangka panjang. Menurutnya, arah pendidikan harus berorientasi pada cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kebijakan tersebut tidak boleh sekadar berganti mengikuti siklus pemerintahan. Selain itu, ia mengingatkan bahwa pendidikan tidak boleh dipandang sebagai instrumen kekuasaan ataupun kepentingan finansial.

Pernyataan tersebut disampaikan Haedar dalam amanatnya pada peresmian Gedung Muhammadiyah Sapen Universal School (MSUS) pada Sabtu (4/7/2026). Acara tersebut juga dihadiri oleh Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Dr. Fajar Riza Ul Haq, M.A.

“Jangan letakkan pendidikan sebagai faktor kekuasaan, apalagi menjadi faktor uang. Salah kalau kita menempatkan pendidikan sebagai dua faktor tersebut. Siapa pun yang menjadi kepala dinas, direktur, atau pejabat publik lainnya, semua itu bukan urusan kekuasaan,” ujar Haedar.

Indonesia Belum Memiliki Strategi Jangka Panjang

Haedar menilai pendidikan merupakan salah satu sektor yang paling kompleks dalam kehidupan berbangsa. Namun, hingga kini Indonesia dinilai belum memiliki strategi jangka panjang yang kuat. Akibatnya, kesinambungan pembangunan pendidikan lintas pemerintahan belum terjaga dengan baik.

Menurutnya, pergantian rezim maupun pemerintahan sejak masa pascakemerdekaan sering kali diikuti perubahan arah kebijakan. Oleh karena itu, pembangunan pendidikan saat ini lebih banyak didominasi oleh program-program jangka pendek.

“Kita belum memiliki roadmap tentang bagaimana strategi jangka panjang mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai ultimate goal pendidikan. Yang sering terjadi adalah kebijakan-kebijakan praktis pada setiap periode pemerintahan. Itu memang penting, tetapi tidak cukup untuk menjawab kebutuhan jangka panjang,” imbuhnya.

Guru Besar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) tersebut juga menilai visi Indonesia Emas 2045 perlu terus dikawal. Langkah ini penting agar arah pendidikan tetap berpijak pada amanat konstitusi, bukan sekadar menjadi agenda politik lima tahunan.

Peran Lembaga Swasta Sebagai Mitra Strategis

Menurut Haedar, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menyelenggarakan pendidikan bagi seluruh warga negara. Namun, ketika negara belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan tersebut, lembaga pendidikan swasta hadir membantu. Lembaga swasta bergerak sebagai mitra strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Ketika pemerintah diberi kewajiban konstitusional untuk menyediakan pendidikan bagi semua warga negara, semestinya seluruh kebutuhan pendidikan dapat dipenuhi. Namun, ketika hal itu belum sepenuhnya dapat dilakukan, maka lembaga swasta hadir untuk mengambil bagian,” tuturnya.

Ia menegaskan, Muhammadiyah telah menjalankan peran tersebut selama lebih dari satu abad. Organisasi ini konsisten menyediakan akses pendidikan bagi masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah. Gerakan nyata ini bahkan telah dimulai sejak sebelum Indonesia merdeka.

Saat ini, pengabdian Muhammadiyah di bidang pendidikan terus berkembang pesat. Program pendidikan mereka kini menjangkau seluruh lapisan masyarakat sebagai bagian dari dakwah sekaligus ikhtiar mencetak generasi bangsa yang unggul.

“Hampir satu abad lebih Muhammadiyah mendidik anak-anak bangsa dari keluarga menengah ke bawah. Itu merupakan bentuk pengabdian yang luar biasa, bahkan telah dimulai sebelum Indonesia merdeka,” katanya.

Mendorong Transformasi Berkelanjutan

Menutup sambutannya, Haedar mengajak Majelis Pendidikan Dasar, Menengah, dan Pendidikan Nonformal Muhammadiyah maupun ‘Aisyiyah untuk terus bergerak. Ia meminta seluruh jajaran pengurus untuk melakukan pembaruan dalam pengelolaan sekolah agar mampu menjawab tantangan zaman.

Menurutnya, transformasi pendidikan harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Proses ini dapat ditempuh melalui reaktualisasi, revitalisasi, reformasi, hingga transformasi kelembagaan.

“Yang diperlukan saat ini adalah reaktualisasi, revitalisasi, reformasi, bahkan transformasi dalam strategi pengelolaan pendidikan. Semua itu merupakan tahapan yang saling berkesinambungan untuk mewujudkan pendidikan yang lebih maju,” pungkasnya.