Pemkot Yogyakarta Galakkan Digitalisasi Parkir

YOGYAKARTA, POPULI.ID – Pemerintah Kota Yogyakarta menggalakkan digitalisasi parkir. Hal ini dilakukan agar parkir menjadi tertib dan mengurangi kebocoran.

“Perdanya sudah tahu, Kepala Dinas Perhubungan sudah punya juru parkir 735. Sekarang digitalisasi parkir digalakkan, sekarang digalakkan semuanya sudah dikawal, kita tertibkan,” kata Walikota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, Senin (21/8/2026).

Hasto juga tidak menutup kemungkinan adanya sanksi apabila ditemukan pelanggaran yang dilakukan oknum. Menurut dia, pelanggaran tersebut dapat diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Ia menambahkan, Pemkot Yogyakarta telah membentuk tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) yang berjalan sejak 2025. Hasto juga mengaku telah mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tidak melakukan praktik pungli. “Kalau ada masalah atau kejanggalan pelayanan, silakan dilaporkan melalui kanal yang sudah disediakan,” katanya.

Sebelumnya, seorang penjual kuliner Bolosego bernama Dyah Fardisa menyampaikan keluhannya terkait pengalaman yang ia sebut sebagai dugaan pungutan liar di kawasan Alun-Alun Kidul Yogyakarta melalui media sosial. Dalam unggahan yang kemudian viral tersebut, Dyah mengaku awalnya berencana membuka lapak selama lima hari di kawasan tersebut. Namun, rencana itu batal setelah ia memilih berhenti berjualan baru sehari karena keberatan dengan sejumlah pungutan yang disebut harus dibayarkan.

Hasto meminta seluruh pihak turut menjaga citra Kota Yogyakarta sebagai daerah yang tertib dan aman. Ia menegaskan praktik pungli maupun premanisme tidak boleh terjadi.

“Itu penting, jangan ada pungutan liar, premanisme janganlah. Kita harus menjaga Kota Yogyakarta tertib dan aman,” kata Hasto.

Kendati demikian, Hasto mengatakan tidak perlu dilakukan inspeksi mendadak apabila ditemukan dugaan pungli. Menurutnya, Pemkot Yogyakarta telah menyediakan ketentuan tarif serta juru parkir resmi di sejumlah lokasi.

Mantan Bupati Kulonprogo ini menyebut aturan mengenai tarif juga telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda). Selain itu, Pemkot Yogyakarta menyediakan sejumlah kanal pengaduan yang dapat digunakan masyarakat untuk menyampaikan keluhan terkait pelayanan.

“Saya sebelumnya juga membuka open house setiap hari Rabu sebagai kanal untuk curhat, bisa juga lewat JSS (Jogja Smart Service),” ujarnya. (Hadid Pangestu)