Banyak KKMP Berganti Pengurus

YOGYAKARTA, POPULI.ID – Sejumlah Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) di Kota Yogyakarta telah melakukan pergantian atau penataan ulang kepengurusan. Padahal keberadaan koperasi masih sangat baru. Beberapa KKMP yang sudah berganti pengurus, di antaranya di Kelurahan Bausasran, Karangwaru, dan Suryatmajan.

Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM (Disperinkopukm) Kota Yogyakarta Tri Karyadi Riyanto Raharjo mengatakan, pembentukan KKMP sebelumnya berlangsung dalam waktu relatif singkat sehingga proses seleksi pengurus belum sepenuhnya mempertimbangkan kompetensi sumber daya manusia (SDM). “Kondisi tersebut menjadi salah satu hal yang perlu dibenahi agar koperasi dapat dikelola secara professional,” kata Tri di sela-sela evaluasi Koperasi Keluraham Merah Putih (KKMP), Senin (2/11/2026).

Menurut Tri, perubahan pengurus harus tetap mengikuti ketentuan organisasi. Prosesnya mencakup musyawarah anggota, perubahan anggaran dasar, hingga pengesahan melalui akta notaris.

Tri menekankan bahwa pengelolaan koperasi membutuhkan orang-orang yang benar-benar memiliki komitmen untuk mengembangkan usaha. Koperasi tidak seharusnya hanya dijadikan kegiatan sambilan tanpa pengelolaan yang serius.

Ia juga meminta KKMP segera menentukan pasar dan jenis usaha yang potensial. Salah satu peluang yang dapat dimanfaatkan adalah penyediaan sembako dengan menggandeng distributor yang menawarkan harga lebih murah.

Selain memenuhi kebutuhan masyarakat, koperasi diharapkan mampu menyediakan bahan baku bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mendukung kegiatan produksi mereka. Untuk mempercepat pengembangan koperasi, Disperinkopukm akan memberikan pendampingan intensif kepada 17 KKMP yang tersebar di 14 kemantren. Pelaksanaannya dibagi menjadi tiga gelombang, yakni enam koperasi pada gelombang pertama, enam koperasi berikutnya, dan lima koperasi pada gelombang terakhir.

Pendampingan tersebut sekaligus menjadi sarana untuk mengidentifikasi penyebab belum optimalnya operasional sejumlah koperasi. Hasil evaluasi akan digunakan sebagai dasar menentukan langkah pembenahan dan pengembangan selanjutnya.

Tri menyebut keterlibatan sejumlah OPD dalam Satgas KKMP menunjukkan komitmen Pemkot Yogyakarta untuk mendorong program tersebut berjalan. Pemerintah menargetkan KKMP sudah dapat beroperasi pada 2027.

Untuk tahap awal, keberadaan bangunan atau gerai fisik belum menjadi prioritas. Pemkot lebih mengutamakan agar koperasi memiliki kegiatan usaha yang berjalan dan mampu memenuhi kebutuhan pasar.

Modal Kerja
Tri juga menilai keterbatasan modal tidak semestinya menjadi penghalang bagi KKMP untuk mulai menjalankan kegiatan usaha. Ia mendorong penghimpunan modal sebesar Rp250 juta dilakukan secara mandiri melalui pengurus dan anggota koperasi.

Hal senada diungkapkan Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan mengingatkan pengelola KKMP agar tidak menjadikan bantuan modal dari pihak luar sebagai tumpuan utama dalam menjalankan usaha. Ia meminta setiap koperasi mulai membangun kemandirian melalui penghimpunan dana dari para anggotanya.

Menurut Wawan, pengurus KKMP perlu memprioritaskan pengelolaan modal yang sudah tersedia, terutama dari simpanan pokok dan simpanan wajib. Hal itu penting agar kegiatan koperasi dapat berjalan tanpa harus menunggu realisasi bantuan dari pihak lain.

Ia menyinggung adanya informasi mengenai rencana pemberian dukungan operasional untuk pengembangan usaha serta pembangunan gerai fisik oleh PT Agrinas bagi KKMP yang memenuhi ketentuan. Namun, Wawan meminta para pengurus tidak terlalu berharap pada bantuan tersebut.

“Jadi jangan melihat bantuan dari negeri dongeng, jangan dulu. Ini realnya awalnya ada duit sekian, simpanan pokok dan simpanan wajib, dijalankan sebagaimana mestinya,” ujarnya.

Meski mengutamakan modal internal, Wawan tidak mempersoalkan apabila koperasi membuka kesempatan bagi masyarakat untuk ikut menanamkan modal. Penyertaan tersebut bahkan tidak harus berasal dari warga yang berdomisili di kelurahan yang sama.

Kendati demikian, keputusan menerima tambahan modal harus melalui persetujuan anggota. Ia mencontohkan KKMP Kelurahan Purwokinanti yang mampu mengembangkan usaha dengan dukungan penyertaan modal sehingga mencatatkan omzet cukup tinggi.

Wawan berharap masuknya pemodal dari luar tidak justru mengurangi kesempatan warga setempat untuk terlibat dalam pengembangan koperasi. Terlebih, masih terdapat masyarakat yang memiliki kemampuan finansial dan berminat berpartisipasi.

Oleh sebab itu, setiap keputusan terkait penyertaan modal harus dibahas secara terbuka dan dilengkapi administrasi yang jelas, termasuk berita acara kesepakatan. “Sehingga wajib administratif dibuat berita acaranya. Kalau ada kesepakatan bisa tahu untunge piye, bathine (untungnya) piye,” katanya. (Hadid Pangestu)