BOGOR, POPULI.ID– Program Sekolah Rakyat, yang digagas pemerintah pusat, akan mulai diuji coba pada Senin 14 Juli 2025, di Cibinong, Kabupaten Bogor.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kebudayaan, Muhaimin Iskandar, menyampaikan bahwa uji coba program ini akan diawali dengan simulasi pembelajaran di lapangan.
“Kami mulai uji coba pembelajaran di Cibinong. Semua sudah siap, termasuk tenaga pendidik dan kurikulumnya,” ujar Cak Imin, Minggu (13/7/2025).
Menurutnya, sebanyak 100 titik Sekolah Rakyat akan disiapkan secara nasional dan akan diresmikan langsung Presiden Prabowo Subianto pada awal Agustus 2025.
Program ini secara khusus menyasar anak-anak dari kelompok desil 1, yaitu masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah.
Berbeda dengan sekolah pada umumnya, Sekolah Rakyat tidak membuka pendaftaran terbuka.
Semua siswa akan dijemput berdasarkan data kemiskinan yang sudah diverifikasi.
“Tidak ada proses pendaftaran. Semua anak dari keluarga miskin akan kami jemput berdasarkan data desil 1. Kalau belum dijemput, mohon sabar, semua akan kami layani,” tegas Cak Imin.
Upaya ini menjadi terobosan dalam pendidikan yang mencoba menghapus hambatan ekonomi sekaligus birokrasi dalam mengakses sekolah.
Sekolah Rakyat tidak hanya menjanjikan pendidikan gratis, tetapi juga didesain dengan pendekatan berbeda, mulai dari kurikulum yang fleksibel hingga pemantauan belajar secara digital.
Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, Prof. Mohammad Nuh, memastikan bahwa seluruh proses persiapan berjalan sesuai rencana.
“Kita sudah sepakat, pertengahan Juli tahun ajaran baru akan dimulai. Infrastruktur, guru, kepala sekolah, semuanya sudah disiapkan,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (11/6/2025).
Kementerian Pekerjaan Umum dan sejumlah BUMN juga dilibatkan dalam pembangunan infrastruktur fisik dan digital untuk mendukung kelancaran proses belajar-mengajar.
Inovasi Sekolah Rakyat terletak pada sistem kurikulumnya yang disebut Multi Entry – Multi Exit.
Sistem ini memungkinkan siswa memilih jalur pendidikan sesuai kondisi fisik, psikologis, dan akademik mereka.
Kurikulum ini dirancang untuk menyetarakan kesiapan siswa dari berbagai latar belakang sebelum benar-benar masuk ke sistem pendidikan formal.
“Anak-anak yang datang dari latar belakang berbeda membutuhkan pendekatan yang berbeda pula. Kurikulum ini dirancang untuk itu,” terang Nuh.
Untuk memastikan kualitas pembelajaran tetap terpantau, Sekolah Rakyat juga menerapkan sistem Learning Management System (LMS) berbasis digital.
Dengan sistem ini, pemerintah pusat dapat memantau aktivitas sekolah secara real-time.
“Di meja Pak Menteri akan tersedia dashboard digital. Dari situ, kita bisa lihat berapa siswa yang hadir, pelajaran apa yang diajarkan, dan siapa guru yang mengajar, semua bisa dilacak,” jelasnya.
Di sisi lain, proses rekrutmen tenaga pengajar juga telah memasuki tahap akhir. Sebanyak 53 kepala sekolah telah terpilih dari 160 kandidat yang diseleksi secara ketat.
Menteri Sosial, Gus Ipul, menambahkan bahwa para kepala sekolah akan mendapat pelatihan intensif guna memahami tantangan sekaligus misi besar program ini. Rekrutmen guru pun ditargetkan rampung pada 23–24 Juni 2025.
Dengan target awal mencakup 9.700 siswa di 100 titik lokasi di seluruh Indonesia, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi langkah konkret pemerintah dalam menjembatani kesenjangan pendidikan.
Tidak sekadar membangun sekolah, tetapi menciptakan harapan baru bagi anak-anak dari keluarga yang selama ini terpinggirkan dalam sistem pendidikan nasional.
Kolaborasi lintas kementerian, dukungan pemerintah daerah, serta partisipasi BUMN diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan program ini agar berjalan lancar dan berkelanjutan.
“Ini adalah bentuk komitmen negara untuk menjamin bahwa setiap anak, tanpa memandang latar belakang ekonominya, bisa mengenyam pendidikan yang layak,” pungkas Nuh.
