P2G Minta Dana MBG Tak Diambil dari Anggaran Pendidikan, Ini Dampaknya bagi Guru

POPULI.ID – Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menyuarakan keresahan terkait kebijakan pemerintah yang menggunakan alokasi anggaran pendidikan untuk mendanai program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dampak dari kebijakan ini dilaporkan mulai menggerus kesejahteraan pendidik, bahkan hingga menyebabkan gaji guru terpangkas secara drastis menjadi hanya Rp50.000 per bulan di beberapa daerah.

Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri, menegaskan bahwa pihaknya tidak menolak program pemberian gizi kepada siswa, namun mereka menolak keras jika pendanaannya diambil dari pos anggaran pendidikan yang secara konstitusi diatur sebesar 20 persen. Menurutnya, anggaran tersebut seharusnya difokuskan untuk menyelesaikan masalah fundamental pendidikan yang hingga kini belum tuntas.

“Kami enggak mau MBG pakai anggaran pendidikan karena 20 persen anggaran pendidikan itu belum menyelesaikan masalah utama di pendidikan. Komponen pendidikan yang utama yaitu yang terdiri dari delapan standar pendidikan, sarana prasarana, pendidik dan tenaga pendidik atau guru dan juga biaya-biaya lain, sekolah gratis dan lain sebagainya itu harus terpenuhi dulu sebelum ngomongin MBG,” katanya dalam siniar di kanal YouTube Fristian Griec Media, dikutip Selasa (14/7/2026).

Iman menjelaskan bahwa efisiensi anggaran daerah demi menyokong MBG telah menciptakan situasi paradoks dalam dunia pendidikan. Ia menilai upaya meningkatkan kecerdasan siswa melalui gizi menjadi sia-sia jika kualitas pengajaran justru dikurangi akibat pemotongan anggaran operasional sekolah dan tunjangan guru.

“Setelah dia makan yang bergizi maka dia belajar yang bergizi, tapi anggaran belajar bergizi dikurangi. Ini menjadi paradoks. Artinya dengan mengurangi anggaran pendidikan itu justru membuat MBG ini tidak akan mencapai tujuannya,” tegas Iman.

P2G mencatat dampak nyata di lapangan melalui kanal pengaduan konstitusional yang menghimpun 239 laporan guru dari berbagai daerah. Laporan tersebut mencakup 92 keluhan mengenai meningkatnya beban kerja, 80 pengaduan penghasilan yang tidak lagi mencukupi, hingga 65 pengaduan terkait keterlambatan pembayaran gaji atau honor.

Keresahan guru memuncak saat menemukan fakta bahwa status Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak menjamin kesejahteraan akibat defisit fiskal daerah yang terbebani MBG. Iman mengungkap kasus di Kabupaten Sumedang di mana seorang guru yang baru diangkat menjadi ASN P3K Parwaktu hanya menerima gaji Rp50.000 per bulan.

“Ada guru honorer di tahun 2025 dia gajinya Rp700.000, setelah diangkat menjadi ASN P3K Parwaktu gajinya jadi Rp50.000 per bulan. Pemdanya enggak punya uang ternyata anggaran pendidikan itu transfer ke daerahnya diefisiensikan demi MBG,” ungkapnya.

Selain kesejahteraan, proses belajar mengajar di kelas turut terganggu. Guru kini dibebani tugas tambahan untuk mendistribusikan makanan dan mengurus peralatan makan siswa, yang diperkirakan memangkas waktu belajar efektif hingga satu jam pelajaran setiap hari.

Sebagai langkah terakhir, P2G bersama sejumlah guru honorer telah mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penggunaan pos anggaran pendidikan untuk MBG. Mereka berharap MK dapat memberikan kepastian hukum sebelum APBN 2027 diketok palu pada Agustus mendatang.

Iman menyarankan agar anggaran MBG dialihkan ke pos Kementerian Sosial atau Kementerian Kesehatan, mengingat hakikat program tersebut adalah jaminan sosial dan kesehatan anak, bukan fungsi pendidikan.

“Pemerintah harusnya punya kesempatan lain. Kalau kita ngomongin undang-undang, disebut sekurang-kurangnya 20 persen. Jadi kalau lebih, itu lebih baik lagi. Pemerintah bisa saja bikin anggaran pendidikan 25 persen, 5 persennya untuk MBG,” pungkas Iman.