DPRD Sleman Siap Kawal Anggaran dan Kebijakan Agar UMKM Naik Kelas

SLEMAN, POPULI.ID – Ribuan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Sleman telah tumbuh dan berkembang menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Namun, tantangan untuk naik kelas masih menjadi pekerjaan rumah bersama.

Hal ini menjadi pembahasan dalam talkshow Srawung Sleman bertema “Sudahkah UMKM Sleman Naik Kelas?” yang menghadirkan sejumlah narasumber dari legislatif, pelaku UMKM, hingga pejabat pemerintah daerah.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sleman, Tina Hastani, mengungkapkan bahwa saat ini terdapat lebih dari 111 ribu pelaku UMKMdi Sleman.

Namun, 90 persen di antaranya masih berada pada level mikro, sebagaimana klasifikasi baru dalam PP 2021.

“Naik kelas itu bukan sekadar omset besar, tapi juga tentang legalitas, pembukuan yang rapi, akses pasar, hingga kualitas produk. Kami telah bekerja sama dengan akademisi UGM untuk membuat klasifikasi UMKM dari level 1 hingga level 5,” jelas Tina dalam talkshow yang ditayangkan di SlemanTV, Jumat (11/7/2025) kemarin.

Dalam forum yang berlangsung hangat tersebut, Henry Kusuma, pelaku UMKM olahan singkong dan keju, menyampaikan sejumlah tantangan nyata di lapangan.

Mulai dari ketidakstabilan bahan baku, minimnya informasi gizi produk, hingga pengelolaan keuangan yang masih tercampur antara usaha dan pribadi.

“Modal dan legalitas memang penting, tapi kami juga butuh informasi teknis seperti nilai gizi, uji mutu produk, dan pelatihan manajemen keuangan. Banyak teman-teman UMKM yang masih bingung membedakan keuangan rumah tangga dengan keuangan usaha,” kata Henry.

Sementara itu, Anggota DPRD Sleman Fraksi Golkar, Suryana, menegaskan bahwa dukungan anggaran bagi UMKM telah tersedia, baik melalui APBD, bantuan pokok pikiran (Pokir) DPRD, maupun program BKK.

“Yang penting masyarakat aktif menyampaikan aspirasi, karena semua program bisa diakses lewat dinas atau wakil rakyat setempat,” ujarnya.

Wawan, anggota DPRD Sleman dari Fraksi PKB yang juga dikenal sebagai pelaku UMKM, menekankan pentingnya mentalitas wirausaha yang kuat.

“Jangan hanya menunggu bantuan. UMKM harus punya niat kuat dan tirakat untuk berkembang. Carilah guru atau senior yang bisa dijadikan panutan. Banyak yang gagal bukan karena kekurangan modal, tapi karena tidak siap berproses,” ujarnya tegas.

Lebih lanjut, Wawan mengusulkan agar bunga pinjaman UMKM di BPR Syariah Sleman bisa ditanggung oleh Pemda, agar lebih berpihak kepada pelaku usaha kecil.

“Bayar pokoknya saja, bunganya dibayar Pemda. Ini usulan kami di DPRD,” katanya, disambut antusias hadirin.

Dalam sesi tanya jawab, beberapa pelaku UMKM menyampaikan uneg-unegnya, termasuk pelaku usaha angkringan yang mengeluhkan omzet yang terus menurun.

Kepala Dinas UMKM, Tina Hastani, pun langsung merespons dengan solusi konkret.

“Silakan datang ke Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) di Sleman atau di Minggir. Kami siap dampingi untuk perbaikan branding, pemasaran, hingga akses pembiayaan. Ada juga forum komunikasi UMKM dari tingkat kabupaten sampai kalurahan yang bisa jadi tempat belajar dan berbagi pengalaman,” jelasnya.

Sebagai penutup, Tina memberi tips agar UMKM bisa naik kelas dengan memperkuat branding, rajin berkonsultasi, bergabung dalam komunitas, dan manfaatkan semua fasilitas pemerintah yang sudah disediakan.

Dia berharap, ke depan Sleman tidak hanya menjadi lumbung UMKM, tetapi juga rumah bagi pelaku usaha yang mandiri, profesional, dan berdaya saing tinggi.

Talkshow ini ditutup dengan penampilan musik dari Serawung Suwung dan diikuti sesi diskusi interaktif antara pelaku UMKM, pemerintah, dan legislatif.