SLEMAN, POPULI.ID – Kalurahan di Kabupaten Sleman merupakan ujung tombak untuk mewujudkan ketahanan pangan yang tangguh.
Hal tersebut selaras dengan visi misi Bupati Sleman Harda Kiswaya yang menjadikan sektor pertanian sebagai kekuatan utama pembangunan daerah.
Dalam talkshow Srawung Sleman, Harda mengingatkan tentang sinergitas antarlembaga baik eksekutif maupun legislatif untuk mewujudkan ketahanan pangan dengan Kalurahan sebagai ujung tombaknya.
“Ini harus sinergi. Bupati tidak bisa hidup sendiri, begitu pun Dewan. Semua perbedaan harus dikesampingkan demi rakyat,” ujar Bupati Harda dalam talkshow yang ditayangkan di SlemanTV, Kamis (17/6/2025) kemarin.
Talkshow juga dihadiri Ketua Komisi C DPRD Sleman Bambang Sigit Sulaksono, Sekretaris Komisi C Untung Basuki Rachmad, serta Lurah Triharjo, Irawan.
Bupati Sleman menekankan pentingnya sarana dan prasarana penunjang pertanian seperti jalan usaha tani, irigasi, alat pertanian, hingga pupuk yang mudah diakses. Selain itu, strategi pertanian juga harus berbasis potensi wilayah.
“Kita perlu kajian telahan tanah agar cocok tanamnya pas. Ini tugas Dinas Pertanian,” katanya.
Komitmen Pemkab Sleman juga didukung DPRD. Ketua Komisi C DPRD Sleman, F. Bambang Sigit Sulaksono menyatakan bahwa penganggaran tahun 2025 akan difokuskan pada program ketahanan pangan.
“Saluran irigasi jadi prioritas. DPRD bersama Pak Bupati sepakat semua program harus pro-rakyat,” ujarnya.
Namun, tantangan tak berhenti di infrastruktur. Alih fungsi lahan menjadi perhatian serius. “Sleman ini daerah yang seksi, banyak sawah berubah jadi bangunan. Maka legislasi penting untuk mengatur agar sawah tetap lestari,” tambah Bambang.
Ketahanan pangan tak bisa dilepaskan dari peran generasi muda. Sayangnya, jumlah petani milenial masih rendah. Bupati Harda mendorong kolaborasi lintas sektor untuk menarik minat anak muda.
“Pertanian harus dikenalkan lewat strategi yang menyentuh dunia remaja, tapi juga menjamin pendidikan mereka tetap jalan,” katanya.
Ia menyebut Pemkab siap membantu pembiayaan pendidikan S1 anak-anak muda dari keluarga kurang mampu.
Dari sisi kebijakan desa, Lurah Triharjo Irawan menyebutkan bahwa 20 persen Dana Desa sudah wajib dialokasikan untuk ketahanan pangan.
Namun realisasinya tidak bisa berjalan optimal tanpa sinergi dengan lembaga desa seperti BUMKal, KWT, hingga kelompok tani. Irawan juga menekankan perlunya pendekatan yang inovatif bagi petani muda.
“Kalau tidak punya lahan bisa urban farming. Kita ubah mindset. Pertanian harus dikelola layaknya industri: modern dan menarik bagi kawula muda,” katanya.
Sedangkan, Sekretaris Komisi C DPRD Sleman, Untung Basuki Rahmat menyoroti perlunya perubahan dalam pembinaan kelompok tani.
“Sudah banyak kelompok yang tidak aktif, bahkan ketuanya sudah meninggal. Dinas harus bergerak cepat. Kalau perlu bentuk gapoktan di tingkat kabupaten,” ujarnya.
Ia juga mengusulkan sistem demplot berbasis tanah kas desa agar petani milenial bisa terlibat langsung.
“Satu kelurahan satu miliar. Kita sewa tanah kas desa, libatkan petani muda, tanam sayur, padi, atau apa pun yang bisa dimakan. Pemerintah harus beri contoh nyata, bukan sekadar bicara, ujar Untung.
Dalam sesi tanya-jawab, warga bernama Ambon dari Kalurahan Triharjo menyampaikan keinginan membina anak-anak muda melalui program peternakan. Ia mempertanyakan mekanisme akses bantuan.
Bambang Sigit menjawab bahwa bantuan bisa diajukan lewat anggota Dewan atau OPD, dengan syarat membentuk kelompok resmi yang disahkan kelurahan. “Untuk peternakan atau perikanan, 40 juta itu cukup untuk tahap awal,” jelasnya.
Lurah Irawan menambahkan bahwa selain bantuan barang, program edukasi dan pelatihan juga disiapkan. “Kalau hanya dapat bibit tapi nggak ngerti cara merawatnya, ya sama saja. Ilmu itu penting,” katanya.
Bupati Harda menutup acara dengan menegaskan komitmennya menjadikan kalurahan sebagai mitra utama pembangunan. “Kalurahan bukan hanya ujung tombak ketahanan pangan, tapi ujung keberhasilan pembangunan Kabupaten Sleman. Itu komitmen saya,” tegasnya.
