Selang Sehari Bupati Sleman Minta Maaf Soal Keracunan MBG, Kejadian Lagi di Berbah

SLEMAN, POPULI.ID – Hanya selang sehari setelah Bupati Sleman Harda Kiswaya memberi arahan terkait keracunan Makan Bergizi Gratis atau MBG di Mlati, kejadian serupa terjadi di kawasan Berbah.

Diberitakan populi.id, sebanyak 137 siswa SMP 3 Berbah mengalami gejala keracunan berupa mual hingga diare.

BERITA MENARIK LAINNYA

Kasus Korupsi Kepala BGN Jadi Bahasan dalam Pertemuan Kepala Daerah se-Jawa di Yogyakarta

Wakil Ketua DPRD Sleman Hasto Karyantoro Dorong Pemerataan Infrastruktur di Kawasan Perbatasan

Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Berbah, Siti Rochmah menyebut gejala keracunan tersebut muncul diduga usai para siswa mengonsumsi MBG pada Selasa kemarin.

“Dari 378 siswa dan 2 guru yang menerima makanan MBG, terdapat 137 siswa yang mengeluhkan mual dan diare. Namun, kata Rochmah, yang benar-benar sakit dengan diare hanya sekitar 29 siswa, sementara sisanya mengalami gejala mual ringan. Tidak ada guru yang melaporkan gejala serupa,” terangnya, Rabu (27/8/2025).

Menu yang diberikan pada program MBG tersebut terdiri dari nasi kuning, telur dadar potong, abon, kering tempe, timun, dan jeruk.

Menyikapi kejadian tersebut, sekolah langsung berkoordinasi dengan wali murid untuk memberikan informasi dan memastikan kondisi anak-anak.

“Semua siswa sudah kembali sehat dan pulang ke rumah masing-masing,” ucap Rochmah.

Senada, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan (Dinkes) Sleman, Khamidah Yuliati, menyatakan bahwa kondisi saat ini sudah terkendali.

“Insya Allah situasi sudah aman dan terpantau,” ujarnya saat dikonfirmasi.

Yuliati menjelaskan bahwa para siswa yang menunjukkan gejala keracunan makanan telah mendapat penanganan medis dari tenaga kesehatan Puskesmas yang langsung turun ke lokasi sekolah. Sebanyak sembilan petugas medis dikerahkan untuk menangani kasus tersebut.

Dari total siswa yang mengalami gejala keracunan, tercatat sebanyak 137 orang. Dua dari mereka dirujuk ke Puskesmas untuk mendapatkan perawatan. Namun kondisinya kini sudah membaik dan mereka menjalani rawat jalan.

“Tidak ada siswa yang perlu dirawat di rumah sakit,” katanya.

Ia menyebut, gejala yang dialami para siswa diduga muncul setelah mereka mengonsumsi makanan dari program MBG. Namun, penyebab pasti dari keracunan ini masih belum bisa dipastikan.

“Diduga berkaitan dengan MBG, tapi penyebab pastinya belum diketahui,” tambah Yuliati.

Data Dinkes Sleman per 27 Agustus 2025 pukul 12.50 WIB menunjukkan bahwa sebanyak 378 siswa dan 2 guru telah menerima makanan dari program ini. Dari jumlah tersebut, 135 siswa dan 2 guru diduga mengalami gejala keracunan. Dari yang terdampak, satu orang dirujuk ke RSUD Prambanan, dua ke Puskesmas Berbah, dan 66 orang mendapatkan perawatan di sekolah oleh petugas Puskesmas.

Bupati Harda Minta Izin Penyedia MBG Dicabut

Sebelumnya Bupati Sleman, Harda Kiswaya, menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat usai terjadi keracunan di Mlati. Ia menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap program MBG yang menjadi bagian dari program nasional.

“Yang jelas, ini harus jadi bahan evaluasi. Saya harap ada kolaborasi yang lebih kuat antara Pemkab Sleman dan Badan Gizi Nasional agar kejadian ini tidak terus terulang. Pemerintah Kabupaten Sleman menyampaikan permohonan maaf atas kejadian ini,” kata Harda kepada wartawan, Selasa (26/8/2025).

Menurutnya, evaluasi perlu dilakukan sejak proses awal. Termasuk penunjukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selaku penyedia MBG, sistem pengawasan, dan kepastian bahwa makanan yang disajikan benar-benar higienis. Ia juga menyoroti potensi penyalahgunaan dalam bentuk sub-kontrak penyediaan MBG yang bisa mengurangi kualitas makanan.

“Jangan-jangan disub-subkan. Kalau iya, bagaimana pengawasannya? Kalau tidak dikontrol dengan baik, ya timbul kejadian seperti ini. Maka regulasi dan pengawasan harus diperketat agar MBG benar-benar aman dan layak dikonsumsi,” tegasnya.

Harda menyatakan bahwa apabila ditemukan penyedia MBG yang terbukti lalai, maka tindakan tegas harus diambil, termasuk pencabutan izin kepada SPPG.

“Kalau sudah berulang kali terjadi ya dicabut izinnya saja. Tidak usah ewuh pekewuh, karena ini menyangkut kesehatan anak-anak kita, generasi masa depan,” ujarnya.