Ekonom Universitas Gadjah Mada yang tergabung dalam Bidang Kajian Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan (EQUITAS), Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB), bersama Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) menyelenggarakan diskusi publik bertajuk “Tujuh Desakan Darurat Ekonomi” pada Jumat (19/9/2025) di Ruang Multimedia (T-103) FEB UGM. Kegiatan ini membahas urgensi langkah-langkah strategis dalam menjawab tantangan besar perekonomian nasional yang semakin kompleks.
Sekar Utami Setiastuti, Ph.D., Dosen FEB UGM selaku panelis dalam diskusi tersebut memaparkan rincian tujuh desakan darurat ekonomi yang disampaikan para ekonom dan akademisi ke pemerintah.
Mengutip dari laman UGM, ekonom UGM. pertama, mendesak pemerintah memperbaiki secara menyeluruh misalokasi anggaran dengan menempatkannya pada program dan kebijakan yang proporsional. Kedua, menekankan pentingnya mengembalikan independensi dan transparansi institusi penyelenggara negara agar bebas dari intervensi pihak tertentu.
Lalu desakan ketiga adalah menghentikan dominasi negara yang berisiko melemahkan perekonomian lokal, termasuk keterlibatan BUMN, TNI, dan Polri yang bisa menyingkirkan peran UMKM maupun sektor swasta.
Selanjutnya, desakan keempat mendorong deregulasi kebijakan, penyederhanaan perizinan, serta pemangkasan birokrasi yang kerap menghambat iklim usaha dan investasi. Desakan kelima menempatkan penanganan ketimpangan dalam berbagai dimensi sebagai prioritas utama.
Adapun desakan keenam adalah mengembalikan kebijakan berbasis bukti dan proses teknokratis, sekaligus menghentikan program populis yang berpotensi mengganggu stabilitas fiskal.
Terakhir, desakan ketujuh berfokus pada peningkatan kualitas institusi dengan membangun kembali kepercayaan publik, memperbaiki tata kelola demokrasi, dan memberantas praktik konflik kepentingan maupun perburuan rente.
“Tujuh desakan ini merupakan bentuk seruan bersama para ekonom agar penyelenggara negara segera menindaklanjuti secara serius persoalan perekonomian yang dirasakan rakyat,” ujar Sekar.
Panelis Rizki Nauli Siregar, Ph.D., dosen sekaligus peneliti LPEM UI, menyoroti soal masalah rendahnya produktivitas anak muda di Indonesia sekarang ini. “Lebih dari 25% anak muda di Indonesia tidak produktif, baik tidak bekerja maupun tidak sekolah, khususnya perempuan,” katanya.
Kondisi ini menurutnya, dampak dari misalokasi sumber daya yang masih masif, serta rapuhnya institusi penyelenggara negara akibat konflik kepentingan dan tata kelola yang tidak amanah,
Dosen FEB UGM, Dr. Elan Satriawan mengatakan desakan darurat ekonomi ini dapat menjadi momentum refleksi dan dorongan bagi berbagai pihak untuk memperkuat tata kelola ekonomi nasional.
Menurutnya, diperlukan fondasi kebijakan yang lebih adil, transparan, dan berpihak pada masyarakat, kesejahteraan dapat diwujudkan sejalan dengan cita-cita kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
