Bappeda Yogyakarta Kolaborasikan Usulan Warga untuk Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

YOGYAKARTA, POPULI.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta terus memperkuat upaya penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan yang lebih terarah dan kolaboratif. Berbagai usulan dari masyarakat tengah dikolaborasikan dengan arah kebijakan wali kota untuk melahirkan formulasi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang lebih efektif.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta, Agus Tri Haryono, mengatakan pendekatan yang digunakan menggabungkan dua sisi, yaitu kausatif yang menangani akar penyebab kemiskinan dan simptomatis yang mengatasi gejala atau dampak yang timbul.

“Kami harapkan hasilnya menjadi formulasi rekomendasi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang lebih fokus, terarah, dan efektif,” ujarnya, Kamis (23/10/2025).

Sejumlah usulan konkret dari masyarakat telah muncul. Antara lain dari Forum Kemantren Inklusi (FKI) Pakualaman yakni mengusulkan tawaran dan kolaborasi membentuk forum peduli. Kemudian program edukasi pengelolaan sampah dari usulan Kelurahan Bumijo, serta pelatihan packaging produk usaha dari Kelurahan Muja Muju yang diusulkan kelompok Rintisan Usaha Sejahtera.

Selain itu, Gabungan Organisasi Wanita (GOW) juga mengusulkan pelatihan kepariwisataan di Kelurahan Warungboto. Sementara TPK Kelurahan Sorosutan mendorong pelatihan keterampilan bagi keluarga miskin.

Kelurahan Terban juga mengajukan pelatihan manajemen UMKM, boga, serta pembangunan infrastruktur ramah lansia. Ada pula gagasan pembentukan kampung bahasa Inggris di beberapa wilayah sebagai bentuk penguatan potensi pendidikan dan ekonomi lokal.

Agus menyebut, dalam aspek kebutuhan dasar, Pemkot Yogyakarta masih menaruh perhatian besar pada program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Ia bilang masih ada sekitar seribu rumah yang perlu diintervensi.

“Sampai minggu kemarin sudah sekitar 50-an rumah yang sudah kita tangani. Harapannya, sisanya bisa segera diselesaikan,” katanya.

Selain itu, Pemkot juga tengah memperkuat program food bank sebagai bagian dari strategi ketahanan pangan bagi warga rentan, terutama janda lansia dan keluarga miskin.

“Kalau di kabupaten lain ada kan ada Lumbung Mataraman, kami punya food bank untuk menjaga ketahanan pangan masyarakat,” tutur Agus.

Ia menambahkan, indikator kesejahteraan masyarakat yang ingin dicapai cukup sederhana, yakni masyarakat bisa makan sehat dan tinggal di rumah yang layak.

“Kalau sudah bisa makan layak dan rumahnya layak, artinya mereka tidak miskin,” ucapnya.

Agus juga menyampaikan bahwa angka kemiskinan di Kota Yogyakarta mengalami penurunan dari 6,26 persen menjadi 6,14 persen per September 2025 lalu dengan jumlah penduduk miskin kini sekitar 28 ribu jiwa.

“Ini menunjukkan arah yang positif, tetapi kami masih harus terus bekerja agar kesejahteraan masyarakat semakin meningkat,” pungkasnya.