SLEMAN, POPULI.ID – Dalam upaya memperkuat gerakan pemberantasan korupsi dari tingkat lokal, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Sleman menyelenggarakan talkshow bertajuk Ngopi (Ngobrol Antikorupsi) pada Rabu (23/4).
Acara ini digelar di Pendopo Parasamya, Kantor Setda Sleman, dan dihadiri berbagai elemen masyarakat.
Talkshow “Ngopi” menghadirkan Wakil Ketua KPK RI, Ibnu Basuki Widodo, sebagai narasumber utama, bersama dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman, Susmiarto, yang mewakili Bupati Sleman.
Mengusung tema “Peran Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, dan Organisasi Masyarakat dalam Mewujudkan Sleman Bebas Korupsi”, kegiatan ini menyasar tokoh-tokoh strategis di masyarakat, mulai dari pemuka adat hingga organisasi sosial.
Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong kolaborasi lintas sektor dalam menanamkan budaya antikorupsi secara menyeluruh.
Susmiarto menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya kegiatan ini, yang menurutnya menjadi ruang penting dalam membangun kesadaran kolektif dari akar rumput hingga birokrasi.
Ia juga menegaskan komitmen Pemkab Sleman dalam mendukung gerakan nasional antikorupsi.
“Alhamdulillah, capaian Indeks Monitoring Center for Prevention (MCP) Kabupaten Sleman tahun 2024 mencapai 97,38 persen, menempatkan kami di peringkat 14 nasional dan peringkat 1 di DIY. Ini menjadi bukti bahwa komitmen antikorupsi kami bukan hanya wacana, tapi sudah dibuktikan melalui kinerja nyata,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki, menekankan pentingnya peran serta seluruh lapisan masyarakat dalam pencegahan korupsi.
Menurutnya, korupsi bukan semata tanggung jawab aparat penegak hukum, melainkan musuh bersama yang harus diberantas melalui penanaman nilai integritas sejak dini.
“Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang merusak seluruh sendi kehidupan masyarakat. Karena itu, budaya antikorupsi harus dimulai dari rumah, dari lingkungan terdekat kita. Mari tanamkan integritas dalam setiap tindakan,” tegas Ibnu.
Talkshow “Ngopi” menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga negara dalam mendorong Sleman menuju kabupaten yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.
