YOGYAKARTA, POPULI.ID – Aktivis Jogja Corruption Watch (JCW), Baharuddin Kamba mengirim surat resmi kepada Sri Sultan Hamengkubuwono X, Jumat (9/5/2025) pukul 10.15 WIB melalui Kantor Pos Besar, Jalan Panembahan Senopati, Yogyakarta.
Ia mempersoalkan dugaan kebocoran soal Asesmen Standarisasi Pendidikan Daerah (ASPD) tingkat SMP/MTs, khususnya pada mata pelajaran matematika di sebuah sekolah menengah pertama negeri.
“Persoalan ini bukan sekadar anak saya mengikuti ujian, tetapi menyangkut kredibilitas sistem pendidikan kita,” katanya.
Menurutnya, pernyataan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) DIY yang menyebut dua soal hanya mirip, belum bisa dijadikan kesimpulan final.
“Bagaimana mungkin klarifikasi yang belum tuntas dijadikan dasar menyatakan tidak ada kebocoran? Ini terburu-buru dan tak menjawab keresahan publik,” ujarnya.
Kamba juga mengkritik pemberian bonus nilai untuk dua soal yang dianggap bermasalah.
Ia menilai langkah itu tidak adil dan menimbulkan kebingungan di kalangan siswa dan orang tua.
“Jika ada siswa yang menjawab benar, lalu diberi nilai tambahan, di mana letak keadilannya? Bukankah itu justru menihilkan usaha mereka?” lanjutnya.
Melalui surat tersebut, ia mendesak pembentukan tim independen dengan melibatkan akademisi agar investigasi berjalan objektif.
“Jika pemeriksaan hanya dilakukan internal Disdikpora, akan sulit menjamin imparsialitas, sebab mereka bagian dari tim penyusun soal,” jelasnya.
Ia juga meminta Sultan HB X memerintahkan pembukaan akses Google Form yang digunakan dalam latihan di sekolah yang bersangkutan, untuk memastikan apakah soal tersebut identik dengan yang diujikan.
“Yogyakarta dikenal sebagai kota pendidikan. Maka, setiap indikasi penyimpangan harus ditindak tegas dan transparan,” ucapnya.
ASPD tingkat SMP/MTs DIY berlangsung pada 5–7 Mei 2025.
Dugaan kebocoran pertama kali muncul di media sosial pada (6/5/2025) dan menyebar luas hingga menimbulkan keresahan publik.
