SLEMAN, POPULI.ID – Bupati Sleman, Harda Kiswaya, beserta jajaran berjumlah 17 orang plus anggota DPR RI Daerah Pemilihan DIY dari PAN, Totok Daryanto, pada Selasa (17/6/2025) lalu terbang menuju Kabupaten Konawe Selatan untuk mengetahui lebih detail tentang permasalahan yang menimpa para transmigran asal Bumi Sembada.
Sehari setelah mendarat di Kabupaten Konawe, Bupati Sleman menggelar dialog dengan para transmigran asal Kabupaten Sleman yang ditempatkan di Unit Permukiman Transmigrasi Arongo, Desa Laikandonga, Kecamatan Ranomeeto Barat.
“Kehadiran kami ke Konawe Selatan, disamping silaturahmi, juga untuk duduk bersama sebagai bentuk tanggung jawab dalam melindungi masyarakat, terkhusus para transmigran. Persoalan yang ada bukan soal tanggung jawab siapa, tetapi menjadi komitmen Pemkab Konawe Selatan dan daerah asal para transmigran,” jelas Harda Kiswaya, Minggu (22/6/2025).
Harda Kiswaya pun menegaskan komitmen Pemkab Sleman untuk melayani dan melindungi warga, terutama yang berada di tanah rantau.
“Lebih dari itu, apa yang diupayakan ini merupakan bentuk komitmen kami dalam melayani, melindungi, serta menyejahterakan masyarakat Kabupaten Sleman,” imbuhnya.
Asal tahu saja, 25 kepala keluarga yang mengikuti program transmigrasi ke Kabupaten Konawe Selatan mengalami nasib miris.
Harapan para korban Erupsi Merapi 2010 tersebut untuk mendapatkan kehidupan lebih baik di tanah rantau justru hidup dalam ketidakpastian.
Lahan usaha seluas dua hektare yang sempat dijanjikan oleh Pemkab Konawe Selatan hingga kini urung mereka terima.
Padahal, jatah lahan beserta sertifikat telah tercantum dalam nota kesepahaman antar-pemerintah daerah untuk warga korban erupsi Merapi asal Kabupaten Sleman yang mengikuti program transmigrasi ke Kabupaten Konawe Selatan.
Di Sulawesi Tenggara, tak hanya berdialog langsung dengan para transmigran, Bupati Sleman beserta rombongan pun mengadakan pertemuan dengan jajaran Pemkab Konawe Selatan.
Kunjungan Harda Kiswaya pada Kamis (19/6/2025) di Kantor Bupati Konawe Selatan untuk menindaklanjuti permasalahan lahan transmigrasi di Desa Laikandonga disambut oleh Wakil Bupati Wahyu Ade Pratama Imran.
Dalam kesempatan itu, Bupati Sleman mengungkapkan keprihatinan terhadap situasi yang dialami para transmigran di Desa Laikandonga.
Ia menegaskan kesiapan Pemkab Sleman untuk bekerja sama dengan Pemkab Konawe Selatan dan pemerintah pusat guna menyelesaikan permasalahan tersebut.
“Kami datang untuk memastikan para transmigran asal Kabupaten Sleman mendapatkan hak-haknya. Kami berharap dari pertemuan ini muncul titik terang dan solusi permanen yang saling menguntungkan,” ujar Harda.
Dalam pertemuan itu, Wahyu Ade memaparkan kronologi dan dinamika konflik lahan transmigrasi yang telah berlangsung cukup lama.
Wahyu Ade mengaku telah berupaya maksimal untuk memediasi para transmigran maupun perusahaan yang terlibat sengketa.
“Namun, hingga kini, penyelesaiannya masih terkendala beberapa aspek hukum dan teknis,” jelas Wahyu Ade.
Harda Kiswaya dan Wahyu Ade kemudian membahas sejumlah opsi penyelesaian, antara lain, relokasi sebagian lahan, skema ganti rugi yang adil, serta potensi kemitraan antara masyarakat transmigran dan pihak perusahaan.
Sebagai tambahan informasi, di kawasan penempatan transmigrasi tersebut, pemerintah semula menjanjikan 1.500 hektare lahan kepada penerima manfaat lahan sejumlah total 500 kepala keluarga.
Namun, hingga 2025, lahan yang diterima baru seluas 312 hektare.
Dari luasan itu, sebanyak 250 hektare dialokasikan bagi warga transmigran luar daerah, sementara 52 hektare untuk warga lokal.
Konflik terkait lahan di area transmigrasi mulai pelik manakala warga berebut lahan dengan perusahaan sawit PT Merbau Jaya Indah pada 2015.
Gegara konfik dengan perusahaan sawit tersebut, sebanyak 40 hektare lahan jatah transmigran digusur sepihak tanpa proses musyawarah.
Akibatnya, lahan garapan warga menyusut sekitar 272 hektare. Kondisi pun dilaporkan semakin panas saat penggusuran kembali terjadi pada periode Agustus hingga Desember 2023.
Areal tersebut digusur oleh PT Merbau Indah Jaya, padahal lahan usaha para transmigran berlokasi jauh dari lahan guna usaha yang menjadi hak perusahaan.
Transmigran asal Kabupaten Sleman yang tedampak penggusuran lahan usaha ada dua orang, yakni Ujang Uskadiana dan Sukidi.
Lahan pekarangan mereka sudah mempunyai SHM.
