SLEMAN, POPULI.ID – Bupati Sleman, Harda Kiswaya, melantik 22 pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Pendapa Parasamya, Selasa (22/7/2025). Satu di antaranya adalah Abu Bakar sebagai Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman.
Abu Bakar berhasil menempati posisi Kepala BKAD Kabupaten Sleman seusai melewati prosesi lelang jabatan, mulai seleksi administrasi, kompetensi uji manajerial dan sosiokultural, penulisan dan presentasi makalah, penelusuran rekam jejak, wawancara, hingga tes kesehatan.
Seiring pelantikan, di depan Kantor BKAD Kabupaten Sleman tampak berjejer karangan bunga ucapan selamat untuk Abu Bakar.
Ada karangan bunga dari paguyuban dukuh Cokro Pamungkas, paguyuban sekretaris desa Carik Sembada, sampai paguyuban lurah dan pamong Suryo Ndadari.
Asal tahu saja, ia memang punya hubungan dekat dengan dukuh, sekretaris desa atau carik, serta lurah dan pamong di Kabupaten Sleman.
Maklum, ia sempat menjabat sebagai Panewu Prambanan, Panewu Ngemplak, dan Panewu Depok setelah menapaki karier dari level staf di beberapa kapanewon dan Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Sleman.
Dari sana, karier Abu sebagai ASN kian moncer.
Buktinya, menjadi ASN sejak 1996, Abu diganjar posisi prestisius sebagai Sekretaris BKAD Kabupaten Sleman pada 2021.
Dua tahun kemudian, ia diberi tantangan baru menjadi Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman.
Dan, kualitas tak bisa bohong. Bertugas di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman, Abu sukses mempersembahkan sederet prestasi, termasuk ANRI Award 2025.
Ia juga mengembangkan sistem digitalisasi di dinas yang selama ini dianggap minim inovasi itu.
Nah, lolos “ujian” di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman, tak lama berselang, ia kembali dipercaya menjabat sebagai Sekretaris BKAD Kabupaten Sleman.
Bahkan, tak butuh Waktu lama baginya untuk kemudian “naik kelas” menjadi Kepala BKAD Kabupaten Sleman per Selasa (22/7/2025) kemarin.
Lantas, bagaimana dengan latar belakang pendidikan Abu Bakar?
Abu adalah lulusan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri atau STPDN Jatinangor, Jawa Barat, angkatan 1993.
Ia lantas melanjutkan studi S1 di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Diponegoro Semarang pada 1998.
Selanjutnya, pada 2002, ia mengambil program Magister Ekonomi Pembangunan di Universitas Gajah Mada.
Berbagai pelatihan dan kursus pun diikutinya, mulai Diklat Kepemimpinan, Local Economic Regional Development, hingga pelatihan uji calon komisaris/direktur BPR.
Kiprahnya di Kabupaten Sleman memang tak perlu diragukan. Atas pengabdian penuh dedikasi, Abu dianugerahi penghargaan Satyalancana Karya Satya untuk masa kerja 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun.
Siap amanah
Ditemui seusai pelantikan di Pendapa Parasamya, Abu menyatakan siap untuk menjalankan amanah dan perintah sebagai Kepala BKAD Kabupaten Sleman.
Ia akan jeli untuk melihat seluruh potensi pendapatan. Terlebih, target pendapatan asli daerah Kabupaten Sleman meningkat Rp200 miliar dibanding periode sebelumnya.
Untuk mencapainya, ia mengaku tidak hanya akan mengandalkan pajak hotel maupun restoran. Ia melihat peluang untuk menarik pajak dari homestay.
“Pajak homestay yang notabene sekelas hotel. Di dalamnya ada AC dan water heater,” terangnya.
Pertimbangan tersebut ia ambil lantaran banyak keluhan dari para pegiat hotel.
Selama ini, jumlah wisatawan tinggi, tetapi pendapatan yang diperoleh tidak sebanding. Ternyata, wisatawan lebih memilih menginap di homestay daripada hotel.
“Pajak hotel dan homestay harus berimbang. Sebab, hotel harus bayar karyawan dan biaya pengelolaan tinggi,” tambahnya.
Tak cukup, Abu juga berkomitmen untuk mengembalikan tenggat waktu penyerahan SPPT PBB yang mundur dari periode sebelumnya Februari menjadi Januari.
“Kami akan mempermudah prosedur pembayaran PBB,” tegas pria yang identik dengan tambut putih itu.
Terkait administrasi, Abu berupaya mempercepat laporan keuangan pemerintah daerah. “Dulu, ketika saya bertugas di BKAD BKAD Kabupaten Sleman, laporan keuangan Kabupaten Sleman termasuk yang tercepat di tangka nasional,” ucapnya.
Pada kesempatan sama, Bupati Sleman, Harda Kiswaya, menyampaikan bahwa Abu mendapatkan tugas paling berat ketimbang kepala dinas lain.
“Terutama untuk mengembalikan pendapatan Kabupaten yang pada periode sebelumnya sempat mengalami penurunan. Keuangan harus kuat dengan memaksimalkan seluruh potensi,” papar Harda.
Lebih lanjut, secara pribadi, Bupati Sleman menyoroti SPPT PBB yang baru diterbitkan pada Februari. Sebab, hal tersebut memunculkan potensi kehilangan pendapatan.
“Pendapatannya layu sebelum berkembang. SPPT PBB harus dikebut dan tuntas,” pungkas Bupati Sleman.
