SLEMAN, POPULI.ID – Aktivis Jogja Corruption Watch (JCW) mengirimkan korek kuping kepada anggota DPR RI sebagai simbol agar para wakil rakyat mau lebih mendengar aspirasi masyarakat.
Aksi ini juga disertai pengiriman surat dan penghapus melalui Kantor Pos Plemburan, Sariharjo, Ngaglik, Sleman.
Anggota JCW, Baharuddin Kamba, menyebut aksi tersebut lahir dari rasa prihatin terhadap rencana kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR RI yang dinilai tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat.
“Jumlah gaji dan tunjangan anggota DPR RI yang bisa tembus hingga Rp100 juta per bulan itu tidak manusiawi dan minim empati,” kata Kamba, Kamis (22/8).
Menurutnya, angka tersebut terlalu fantastis, apalagi di tengah tekanan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Di satu sisi, pemerintah melakukan efisiensi anggaran dan pemangkasan dana ke daerah. Misalnya, Dana Keistimewaan (Danais) DIY rencananya akan dipotong menjadi Rp500 miliar dari sebelumnya Rp1 triliun. Tapi di sisi lain, gaji dan tunjangan DPR justru naik,” tegasnya.
Ia menilai, kebijakan ini kontras dengan kondisi rakyat yang saat ini harus menanggung beban pajak dan biaya hidup yang kian berat.
“Ini sungguh melukai hati rakyat miskin yang semakin kesulitan secara ekonomi,” ujarnya.
Kamba menjelaskan, kenaikan itu antara lain berupa tunjangan sebesar Rp50 juta setelah fasilitas rumah dinas dihapuskan.
Beberapa komponen lain juga ikut naik, seperti tunjangan beras dari Rp10 juta menjadi Rp12 juta per bulan dan tunjangan bensin dari Rp4–5 juta menjadi Rp7 juta per bulan.
Selain itu, anggota DPR juga tetap menerima tunjangan melekat sebesar Rp15 juta dan tunjangan lainnya senilai Rp34,8 juta.
“Kami tidak mempermasalahkan kenaikan tersebut jika diimbangi dengan kinerja yang memuaskan. Namun, faktanya masih banyak pekerjaan rumah yang belum diselesaikan, misalnya RUU Perampasan Aset yang hingga kini masih mangkrak,” pungkasnya.
(populi.id/Hadid Pangestu)
