YOGYAKARTA, POPULI.ID – Ribuan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Indonesia terancam gulung tikar jika tren penurunan mahasiswa baru terus berlanjut.
Fakta mencemaskan ini mencuat dalam Seminar Nasional bertajuk “Menyelamatkan Nasib Perguruan Tinggi Swasta” yang digelar Keluarga Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (KAFEGAMA) DIY bersama Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) di Auditorium UAJY Babarsari, Rabu (27/9/2025).
Diskusi menghadirkan sejumlah tokoh pendidikan, seperti Prof. Dr. Fathul Wahid (Ketua APTISI V DIY/Rektor UII), Prof. Dr. Ainun Naim (Guru Besar FEB UGM), dan Sri Darmadi Sudibyo (Kepala Perwakilan BI DIY).
Hadir daring Prof. Dr. M. Najib (Direktur Kelembagaan Ditjen Dikti, Kemendikrisaintek RI), serta penanggap Prof. Dr. Didi Achjari (Ketua ISEI Yogyakarta) dengan moderator Prof. Dr. Edy Suandi Hamid (Rektor UWM Yogyakarta).
Rektor UAJY, Dr. G. Sri Nurhartanto, mengungkapkan bahwa penurunan mahasiswa baru disebabkan oleh beberapa faktor serius.
Di antaranya, perubahan aturan penerimaan mahasiswa baru PTN jalur mandiri yang kini berakhir Juli, bukan Agustus. Selain itu, PTN agresif menambah kuota dan membuka program studi baru.
“Ini jelas memotong pangsa pasar PTS,” tegasnya.
Masalah tak berhenti di situ. Daya beli masyarakat juga merosot. Banyak orangtua mengurungkan niat menyekolahkan anaknya ke luar kota karena biaya kuliah dan biaya hidup semakin berat.
“Biaya kuliah saat ini menjadi salah satu pertimbangan utama orang tua/wali untuk membiayai kuliah di PTS,” ungkap Nurhartanto.
Selain bersaing dengan PTN, PTS juga harus berhadapan dengan regulasi yang terus berubah, biaya akreditasi yang tinggi, serta kebutuhan infrastruktur yang tak murah.
“PTS memang harus siap menghadapi tantangan dan dinamika regulasi yang ada,” katanya.
Persaingan sesama PTS juga memperburuk situasi. Ada PTS di beberapa daerah yang justru mengalami kenaikan jumlah mahasiswa, sementara di Yogyakarta, kota tujuan kuliah banyak PTS justru turun drastis.
Jika tidak ada intervensi, banyak PTS diprediksi tak mampu bertahan.
Para peserta seminar mendesak pemerintah turun tangan, minimal dengan memberikan keringanan regulasi dan menanggung biaya akreditasi.
“Mayoritas peserta seminar juga berharap pemerintah memberikan kemudahan terkait regulasi dan biaya akreditasi ditanggung oleh negara,” ujar Dr. Y. Sri Susilo, Ketua Panitia Semnas sekaligus Humas KAFEGAMA DIY.
Seminar ini didukung LLDIKTI V DIY, APTISI V DIY, Kantor Perwakilan BI DIY, serta sponsor seperti Bank BPD DIY, Bank Jateng, BPR Danagung, PLN Indonesia Power, Askrindo, dan lainnya.
