SLEMAN, POPULI.ID – SD Nglarang, Tlogoadi, Sleman, DIY yang terdampak pembangunan tol berharap agar izin yang masih mengikat di lahan yang sedianya akan dibangunkan lokasi baru bisa diberikan oleh pihak berwenang.
Kepala Sekolah SD Nglarang Sutarti menyampaikan ia ingin izin tersebut bisa segera terbit.
“Ya izin semoga langsung terbit sehingga kemauan orang tua bisa terpenuhi,” ujarnya saat diwawancarai wartawan, Senin (10/11/2025).
Ia menyampaikan jika kejadian dimana banyak anak yang sakit akibat ketidaknyamanan belajar di sekitar proyek tol Jogja-Solo 2.2.
Ia menyampaikan tidak mengetahui terkiat skema pembangunan tol yang melintas melewati sekolah tersebut, termasuk rencana pemindahan sementara di shelter.
“Shelter saya belum tahu, kalau ditanya perkembangan hasil rapat nggak itu kalau duku sudah berkali kali ini ada perubahan lagi ada perubahan kagi perkembangan finalnya belum tahu,” jelasnya.
Terkait keluhan adanya siswa yang mengalami sakit hingga tidak masuk bersama-sama. Kejadian tersebut disebutnya sudah lama terjadi di awal proyek tol dikerjakan.
“Itu sudah beberapa tahun lalu (sakit), sudah lama. Ini sudah tenang. Beberapa tahun lalu pas mau asa ujian,” katanya.
“Nggak sampai meliburkan, diadakan penyiraman saya koordinasi dengan pihak yang mengerjakan proyek tol agar pekerjaan dilakukan setelah KBM, kalau pengerjaan biasa ga terlalu berpengaruh,” imbuhnya.
Sementara untuk saat ini pembelajaran di sekolah sudah kembali kondusif.
Meskipun begitu, sejumlah wali murid tetap menginginkan agar pihak tol merelokasi sekolah dengan bangunan di lokasi yang baru secara penuh.
Oktavia, salah seorang wali murid SD Nglarang menyampaikan sejumlah kondisi menyebabkan ketidaknyamanan yang dirasakan oleh anaknya saat berada di sekolah.
Beberapa diantaranya adanya kondisi genangan air saat hujan hingga membuat sejumlah siswa hampir terpeleset akibat permukaan halaman yang tidak rata.
“Tembok juga bergetar yang bikin berisik,” ujarnya saat menjemput anaknya.
Ia ingin agar pembangunan gedung sekolah baru bisa direalisasikan oleh pihak tol. “Untuk keamanan, kesehatan, dan kebersihan,” ujarnya.
Pihak PT Jasa Marga menjelaskan penundaan pembangunan gedung SD Nglarang yang baru karena terganjal regulasi terkait Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Pada tahun 2024, pihak Jasa Marga sedianya akan membangun gedung SD yang telah disediakan oleh pemerintah desa.
“Sudah berjalan 2024, desain itu sudah kami selesaikan, sudah kami sampaikan ke Dinas Pendidikan Sleman,” kata Pemimpin Proyek 2.2 Jasa Marga Jogja-Solo Diah Ekawati.
Pada awal tahun 2025, terjadi perubahan kebijakan dari pemerintah pusat terkait LSD dan LP2B. Lahan yang sebelumnya ditetapkan pemerintah desa untuk lokasi pembangunan SD Nglarang saat itu belum memiliki izin kedua LSD dan LP2B usai dilakukan pengecekan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Pihaknya mengaku belum bisa melanjutkan pembangunan SD tersebut karena tidak ingin tersandung hukum. “Kami nyuwun (minta) petunjuk kepada pemerintah desa apakah memang mau dilanjutkan di lahan tersebut, dengan risiko ini harus diurus izinnya,” katanya.
Diah juga menyebut jika SD Nglarang berdiri di tanah Sultan Ground. Pihaknya meminta arahan kepada pemerintah desa agar tidak salah langkah.
Sekretaris Daerah (Sekda) Sleman Susmiarto menyampaikan pihaknya mencoba untuk memfasilitasi masalah relokasi SD Nglarang yang belum bisa segera dieksekusi.
Dirinya telah berkomunikasi dengan Bupati Sleman Harda Kiswaya agar perizinan lahan untuk pembangunan SD Nglarang dapat segera dilakukan.
“Kebetulan oleh BPN ditentukan lahan pembangunan sebagai lahan LSD dan LP2B. Pemkab Sleman akan melakukan izin ke Kementerian Pertanian dan Pangan maupun Kementerian ATR BPN,” ujarnya.
Pihaknya juga telah meminta pihak terkait untuk bisa berkomunikasi dengan Pemda DIY untuk meminta izin pemanfaatan Sultan Ground (SG).
“Karena ini kepentingan nasional, ben lancar nek wisata ramai, jenengan bisa usaha, tapi berkorban sekolahnya repot,” pungkas Susmiarto. (populi.id/Hadid Pangestu)
