YOGYAKARTA, POPULI.ID – Badan Gizi Nasional (BGN) membahas kesiapan pasokan bahan baku Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam pertemuan dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X, di Kompleks Kepatihan, Selasa (23/12/2025).
Pertemuan tersebut menyoroti potensi Lumbung Mataraman, yakni program ketahanan pangan DIY berbasis pertanian tradisional terintegrasi, sebagai pemasok utama bahan baku MBG. Seiring meningkatnya kebutuhan pangan dan rencana penambahan dapur MBG di wilayah DIY.
Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, mengatakan salah satu kekhawatiran utama BGN adalah lonjakan kebutuhan bahan baku ketika seluruh dapur MBG beroperasi penuh. Saat ini, dapur MBG di DIY baru berjalan sekitar 50 persen. Namun ke depan jumlahnya diproyeksikan mencapai sekitar 320 dapur.
“Kegelisahan kami adalah nanti dalam penyediaan bahan baku karena kebutuhannya itu sangat tinggi, dan memang kebetulan kalau di Jogja ini kan yang operasional itu baru 50 persen, tapi nanti kalau sudah sekitar 320 itu khawatirnya terjadi inflasi dan kekurangan bahan baku,” ujar Nanik, Selasa (23/12/2025).
Ia menyebut, program Lumbung Mataraman yang telah disiapkan Pemda DIY menjadi solusi strategis karena mengusung konsep pertanian dan peternakan terintegrasi. Program tersebut diharapkan mampu memasok kebutuhan dapur-dapur MBG tanpa harus bergantung pada pasokan dari luar daerah.
“Lumbung Mataraman ini yang nanti insyaallah akan memasok dapur-dapur MBG. Dan diharapkan ini tidak ada lagi yang membeli dari luar daerah, sehingga kemandirian ekonomi dan juga pemberdayaan masyarakat akan terjadi,” katanya.
Nanik menyebut, hal yang paling menenangkan bagi BGN adalah kesiapan Pemda DIY dalam menyediakan lahan pertanian dan peternakan bagi masyarakat. Setiap desa di DIY disebut telah menyiapkan minimal satu hektare tanah kas desa untuk ditanami sayuran, buah, dan pengembangan peternakan. Jika diperlukan, luasan lahan tersebut masih dapat ditambah.
“DIY ini sudah memelopori. Di tiap desa itu ada tanah-tanah yang idle kan, atau mungkin tanah bengkok. Kalau perlu, itu bisa ditanami. Yang menanam adalah masyarakat yang tidak punya sawah,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, BGN juga mensosialisasikan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 yang mengatur penerima manfaat program MBG, termasuk guru dan tenaga pendidik. Nanik menegaskan, perpres tersebut menekankan penggunaan bahan pangan lokal dan melarang ketergantungan pada produk pabrikan.
“Di Perpres 115 itu benar-benar ditekankan tidak boleh menggunakan bahan pabrikan. Semua harus lokal, sehingga UMKM, ibu-ibu PKK, dan kantin sekolah akan hidup. Karena roti tidak dari pabrikan, tetapi dibuat oleh kantin,” jelas Nanik.
Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, menegaskan Pemda DIY telah memisahkan pengelolaan Koperasi Merah Putih dan Lumbung Mataraman agar masing-masing dapat berkembang secara optimal. Dengan skema tersebut, Pemda DIY memiliki kepastian dalam mendukung pasokan bahan pangan untuk program MBG.
“Harapan saya ini sebagian besar bisa supply pada kebutuhan-kebutuhan untuk makan gratis. Sayur dan sebagainya bukan belanja di pasar, tapi pada petani langsung,” kata Sultan.
Menurut Sultan, pola distribusi langsung dari petani ke dapur MBG tidak hanya menjamin ketersediaan bahan pangan, tetapi juga membuka peluang tambahan penghasilan bagi masyarakat desa.
“Sehingga dengan pola-pola seperti ini, masyarakat yang di desa itu juga bisa menambah penghasilan. Kira-kira konsepnya bagi kami larinya ke sana,” pungkasnya.
![Penumpang memasuki kereta api dari stasiun Yogyakarta. [Dok. PT KAI]](https://populi.id/wp-content/uploads/2025/03/pt-KAI-120x86.png)
