SLEMAN, POPULI.ID – Universitas Gadjah Mada bekerja sama dengan University of Nottingham, Inggris melakukan survei terhadap 59 dosen penyandang disabilitas dari 26 perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia.
Hasil survei ini menemukan fakta bahwa hampir seluruh kampus belum ramah bagi dosen penyandang disabilitas. Bahkan tidak sedikit dari kampus-kampus tempat dimana mereka bekerja masih jauh dari kata ramah untuk disabilitas.
Di berbagai fasilitas kampus-kampus masih ditemui tangga yang curam tanpa lift, toilet sempit, hingga gedung bertingkat yang mustahil diakses kursi roda.
Terdapat juga kisah dosen netra yang tidak dapat berbuat apa-apa saat harus mengisi borang administrasi atau laporan kinerja lantaran aplikasinya tidak bisa dibaca oleh screen reader.
Ada juga kisah dosen dengan hambatan dengar yang merasa asing di rapat jurusan sendiri karena tak paham apa yang dibicarakan rekan-rekannya, lalu perlahan menarik diri.
Ketua Unit Layanan Disabilitas (ULD) UGM, Wuri Handayani, selaku Ketua Tim Peneliti menyatakan dari survei ini menemukan bahwa banyak dari dosen penyandang disabilitas ini mengalami kecemasan berlebih, mood yang naik-turun, hingga kelelahan berpikir.
“Kondisi ini bukan karena mereka malas, tapi energi mereka habis untuk menaklukkan hambatan lingkungan sebelum sempat mengajar,” ujar Wuri dilansir dari laman UGM, Selasa (10/2/2026).
Menurut Wuri, dampak kondisi kampus yang tidak ramah untuk dosen disabilitas ini cukup mempengaruhi terhadap produktivitas dan perjalanan karir akademik.
Pasalnya, tidak sedikit dosen penyandang disabilitas pun merasa rendah rasa percaya diri, dan merasa tertinggal dari rekan lain yang tubuhnya dianggap “normal”.
“Pada akhirnya apa, mereka takut bermimpi naik jabatan, hingga ragu untuk lanjut sekolah S3,” ucapnya.
Dengang kondisi kampus yang belum ramah disabilitas ini menurut Wuri menjadikan dosen mengalami hambatan dalam memenuhi target dan tuntutan untuk mengajar, meneliti, mengabdi.
Di ruang kelas, misalnya, dosen dengan keterbatasan mobilitas atau wicara sering mengalami kecemasan luar biasa saat menghadapi kelas besar.
Belum lagi jika mendapatkan jadwal kuliah diubah secara mendadak menjadikan dosen disabilitas merombak total rencana transportasi dan pendampingan yang sudah disusun rapi.
Apalagi jika ada kegiatan konferensi ke luar kota yang melibatkan mereka. Kegiatan yang seharusnya jadi ajang pamer karya, malah terkadang jadi mimpi buruk soal transportasi.
“Mereka pun berpikir keras dan bertanya soal transportasinya bagaimana? Penginapannya ramah kursi roda tidak? Siapa yang mendampingi?Pertanyaan-pertanyaan itu sering membuat mereka akhirnya memilih mundur. Belum lagi urusan dana hibah riset yang formulirnya rumit setengah mati dan seringkali tidak aksesibel. Akhirnya, banyak ide brilian terkubur hanya karena birokrasi yang kaku,” terang Wuri.
Hasil dari survei tersebut, kata Wuri, dibahas dalam sebuah forum strategis yang didanai oleh British Council melalui skema Going Global Partnership 2025 di Hotel Tara, Yogyakarta selama 2 hari, 4-5 Februari 2026 lalu.
Di bawah program bertajuk Shining a Light on Unheard Voices of Disabled Researchers (SHINE), Universitas Gadjah Mada berkolaborasi dengan University of Nottingham, Inggris, menggelar forum strategis yang didanai oleh British Council melalui skema Going Global Partnership 2025, dan kegiatan ini menjadi media mengungkap fakta tersembunyi mengenai hambatan yang dihadapi dosen disabilitas di institusi pendidikan tinggi.
Pada puncak kegiatan itu, sebanyak 16 dosen disabilitas menyepakati terbentuknya wadah perjuangan bersama bernama Asosiasi Dosen Disabilitas Indonesia (ADDI).
Berangkat dari banyaknya hambatan yang dialami menjadi latar belakang kuat bagi mereka harus berjejaring dan membentuk sebuah asosiasi.
“Harapannya melalui asosiasi yang dibangun dapat lebih mendorong kebijakan inklusif kepada pemerintah dan kampus. Mereka ingin memastikan ada akomodasi yang layak,” imbuhnya.
Wakil Rektor UGM Bidang Pendidikan dan Pengajaran, Prof. Wening Udasmoro, menyambut baik terbentuknya Asosiasi Dosen Disabilitas Indonesia (ADDI).
Ia kembali menegaskan soal komitmen institusi yang tidak ingin inklusivitas sekadar berhenti di jargon, dan iapun menekankan langkah konkret yang seharusnya di lakukan kampus-kampus terkait berbagai fasilitas atau audit aksesibilitas di setiap fakultas.
“Semua ini guna memastikan lingkungan belajar yang bebas hambatan, baik bagi mahasiswa maupun dosen. Ini tak hanya soal fisik namun juga pentingnya memperkuat aspek berjejaring antar perguruan tinggi, khususnya dosen sebagai pilar akademisi kampus. Saya sungguh berharap rekomendasi riset dan lokakarya ini tidak hanya menjadi dokumen di atas meja, melainkan dapat dijadikan refleksi terhadap perubahan yang komprehensif di universitas-universitas seluruh Indonesia,” imbuhnya.
