Bupati Sleman Kritik Kinerja OPD, Siap Terapkan Sanksi Pemotongan TPP

SLEMAN, POPULI.ID – Bupati Sleman Harda Kiswaya melayangkan kritik tajam terhadap kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada triwulan pertama tahun 2026. Ia menegaskan, sanksi berupa pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) akan diberlakukan jika capaian kinerja tidak segera ditingkatkan.

Evaluasi tersebut muncul setelah realisasi target triwulan I hanya mencapai 17,34 persen, masih berada di bawah target yang ditetapkan sebesar 19,92 persen. Angka tersebut dinilai menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan program, baik dari sisi fisik maupun keuangan.

Dalam rapat evaluasi bersama seluruh OPD di Ruang Sembada Sekretariat Daerah (Setda) Sleman, Selasa (14/3/2026), Harda menilai capaian tersebut mencerminkan lemahnya komitmen dari pimpinan perangkat daerah.

“Kalau sampai triwulan pertama target belum terpenuhi, berarti ada yang tidak serius,” ujarnya.

Ia mendorong agar pada triwulan berikutnya seluruh OPD dapat mempercepat realisasi program melalui kerja sama yang lebih solid. Menurutnya, keterkaitan antarperangkat daerah menuntut adanya sinergi yang kuat.

“Seluruh perangkat daerah saling berhubungan, jadi semangat kebersamaan harus diperkuat,” katanya.

Harda juga meminta Sekretaris Daerah untuk menyiapkan regulasi yang memungkinkan penerapan sanksi bagi OPD dengan kinerja rendah, termasuk pemotongan TPP.

“Jika target tidak tercapai, TPP bisa dipotong,” tegasnya.

Selain itu, ia menyoroti posisi Sleman dalam penilaian kinerja tingkat provinsi yang dinilai belum kompetitif. Meski capaian akhir tahun kerap terpenuhi, performa pada periode berjalan dinilai masih tertinggal dibanding daerah lain.

Di sisi lain, Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan (Adpem) Sleman Dona Saputra Ginting

menjelaskan bahwa target kinerja OPD mencakup aspek fisik dan keuangan yang pelaksanaannya tidak selalu merata sepanjang tahun.

Ia menyebut masih ada OPD dengan capaian di bawah rata-rata kabupaten, sehingga perlu meningkatkan ketelitian dalam menjalankan program.

“Yang menjadi perhatian adalah OPD yang masih di bawah rata-rata, agar lebih cermat dalam pelaksanaan pembangunan,” jelasnya.

Namun demikian, Dona menambahkan bahwa capaian rendah di awal tahun tidak selalu mencerminkan kegagalan. Beberapa program, terutama pekerjaan fisik, cenderung direalisasikan pada akhir tahun karena faktor teknis seperti kondisi cuaca.

“Contohnya di sektor pekerjaan umum, saat musim hujan pelaksanaan pembangunan tidak optimal, sehingga biasanya difokuskan di akhir tahun,” katanya. (populi.id/Hadid Pangestu)