Kebijakan Plafonisasi BBM Pemkot Yogyakarta Diproyeksikan Bisa Hemat Anggaran Rp4 Miliar Setahun

YOGYAKARTA, POPULI.ID – Pemerintah Kota Yogyakarta telah menerapkan kebijakan plafonisasi atau pembatasan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bagi kendaraan dinas berplat merah. Kebijakan itu dinilai lebih efektif dan efisien dalam menekan konsumsi BBM serta menghemat anggaran belanja daerah.

Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, mengatakan telah menghitung proyeksi anggaran transportasi yang bisa dihemat lewat pemberlakuan kebijakan plafonisasi BBM. Hasto menyebut, total efisiensi anggaran dari kebijakan itu diperkirakan bisa mencapai Rp4 miliar.

“Kemarin kami hitung, kalau setahun itu bisa menghemat sekitar Rp4 miliar untuk biaya transportasi,” ucap Hasto, Senin (20/4/2026).

Seperti diketahui, dalam skema kebijakan tersebut kendaraan mobil dinas hanya dijatah 5 liter BBM per hari dan sepeda motor plat merah satu liter per hari. Menurut Hasto, skema plafonisasi itu lebih efisien menekan biaya transportasi ketimbang pelaksanaan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH).

Sebab, berdasarkan evaluasi penerapan WFH Jumat pertama pada 10 April 2026, tercatat dari total 7.115 pegawai Pemkot Yogyakarta hanya 201 orang atau 2,8 persen yang melaksanakan WFH. Terlebih 201 pegawai itu tidak ada yang menggunakan kendaraan dinas.

“Dari 201 orang yang WFH itu tidak ada membawa mobil atau sepeda motor plat merah, karena mereka staf semua. Sehingga secara budget untuk mengurangi BBM memang tidak berkurang. Maka kami mengurangi konsumsi belanja BBM dengan cara plafonisasi itu,” paparnya.

Di sisi lain, Pemkot Yogyakarta juga berencana akan melelang kendaraan-kendaraan dinas yang sudah tidak produktif. Langkah tersebut diambil lantaran kendaraan dinas yang tidak produktif dan usang telah membebani keuangan daerah untuk perawatan serta pembelian BBM.

“Dalam waktu dekat kami akan menghapus mobil-mobil dan sepeda motor yang tidak produktif. Karena membebani juga, perawatan dan bensinnya boros, maka kami jual saja,” katanya.

Hasto tak menampik ada gerakan bersepeda atau jalan kaki bersama untuk menjawab arahan efisiensi anggaran transportasi daerah. Kendati demikian, Hasto tak ingin gerakan tersebut hanya bertahan seumur jagung.

“Saya ingin kalau ada gerakan naik sepeda atau jalan kaki bukan perintah top down, yang seolah-olah harus mengikuti atasan. Tapi saya ingin gerakan itu lahir karena kesadaran, yang sedikit-sedikit lama-lama jadi banyak. Kalau saya perintahkan, nanti pertama banyak tapi lama-lama mereteli,” tandasnya. (populi.id/Dewi Rukmini)