Realisasi Kinerja Fisik Pemkot Yogyakarta Capai 30,81 Persen pada Triwulan Pertama 2026

YOGYAKARTA, POPULI.ID – Realisasi kinerja fisik pembangunan Pemerintah Kota Yogyakarta pada triwulan pertama 2026 telah melampaui target yang ditetapkan. Dari target 30,74 persen, realisasi kinerja fisik Pemkot Yogyakarta hingga April 2026 telah mencapai 30,81 persen.

Meski kinerja fisik menunjukkan realisasi positif, namun kinerja keuangan belum mencapai target. Pemkot Yogyakarta mencatat hingga April 2026, kinerja keuangan baru mencapai 25,77 persen dari target 30,24 persen.

Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta, Agus Tri Haryono, memaparkan secara umum kinerja Pemkot Yogyakarta pada triwulan pertama 2026 sudah cukup baik jika dibandingkan dengan kabupaten lain se-DIY.

“Secara umum, output kinerja fisik sudah terlaksana sesuai target. Beberapa sub-kegiatan terealisasi lebih tinggi dari target. Tetapi ada pula sub-kegiatan yang terlaksana lebih rendah dari target.” kata Agus saat rapat koordinasi pengendalian pembangunan triwulan I 2026 di Balai kota Yogyakarta, Kamis (7/5/2026).

Dia menyebut, realisasi sub-kegiatan yang sudah melebihi target antara lain pengelolaan dana BOS SD di Disdikpora dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Panembahan. Berdasarkan data hingga April 2026, terdapat 49 OPD dengan status capaian kinerja fisik sangat tinggi dan dua OPD kategori tinggi.

“Capaian status kinerja fisik itu lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Sedangkan untuk status capaian kinerja keuangan sampai April 2026, terdapat 14 OPD yang kategori sangat tinggi, 6 OPD kategori sedang, dan 4 OPD kategori rendah,” sebutnya.

Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, melihat realisasi kinerja fisik dan keuangan Pemkot Yogyakarta ibarat OPD sudah bekerja tapi belum dibayarkan. Menurutnya, selisih capaian kinerja fisik dan keuangan itu karena masalah administrasi pembayaran. Oleh karena itu, pihaknya meminta OPD dengan kinerja keuangan yang belum mencapai target untuk segera lakukan percepatan administrasi keuangan.

“Kalau hanya selisih dari sisi keuangan, maka administrasi yang dipercepat. Jadi penyerapan pencairan uangnya harus dipercepat. Tapi pekerjaannya sudah bagus. Sudah on the track-lah pekerjaannya,” kata Hasto.

Dia membeberkan, salah satu OPD yang status capaian kinerja keuangannya masih rendah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), karena terkait anggaran belanja tidak terduga (BTT). Sebab, anggaran BTT yang digunakan untuk kegiatan bersifat kedaruratan semisal bencana alam, sehingga belum bisa terserap maksimal.

“BTT kan memang tidak bisa langsung diserap, karena digunakan saat ada bencana. Masak inginnya ada bencana, kan tidak,” tuturnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Yogyakarta, Wawan Harmawan, menyampaikan saat ini kondisi anggaran banyak mengalamu pemangkasan. Maka dari itu, membutuhkan penyesuaian serta inovasi-inovasi dan kolaborasi antar OPD.

Di antaranya terkait penanganan stunting diharapkan bisa bersinergi dengan program makan bergizi gratis (MBG). Sedangkan terkait Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) yang masih terkendala lahan di Kota Yogyakarta juga diharapkan tidak menjadi penghambat kegiatan.

“Harapan kami justru dinas terkait bisa sesegera mungkin melakukan kegiatan, sehingga KKMP bisa jalan dulu. Yang penting jalan dan ada pergerakan,” pungkas dia. (populi.id/Dewi Rukmini)