Damkarmat Yogya Klarifikasi Isu Pembatasan Layanan: Dipicu Kenaikan BBM

YOGYAKARTA, POPULI.ID – Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Kota Yogyakarta meluruskan informasi yang beredar di media sosial terkait adanya pemfilteran atau pembatasan laporan pelayanan kepada masyarakat.

Kebijakan tersebut ditegaskan bukan akibat efisiensi anggaran, melainkan dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang memengaruhi biaya operasional.

Kepala Damkarmat Kota Yogyakarta, Taokhid, menjelaskan bahwa langkah selektif terhadap sejumlah layanan nonkedaruratan dilakukan untuk menjaga keberlangsungan operasional hingga akhir tahun.

“Pemfilteran pelayanan ini kami lakukan karena dampak utama dari kenaikan harga bahan bakar minyak,” ujar Taokhid saat jumpa pers di Kompleks Balai Kota Yogyakarta, Jumat (19/6/2026).

Menurutnya, kebijakan tersebut tidak berkaitan dengan program efisiensi anggaran pemerintah. Ia menegaskan efisiensi telah dilakukan lebih dahulu, sedangkan penyesuaian pelayanan saat ini lebih ditujukan pada layanan yang dinilai tidak mendesak dan masih dapat ditangani secara mandiri oleh masyarakat.

“Jadi bukan karena efisiensi anggaran. Efisiensi sudah dilakukan sebelumnya, tetapi ini lebih kepada pelayanan yang memang tidak urgent dan masih bisa ditangani sendiri oleh masyarakat,” katanya.

Taokhid mengungkapkan, kenaikan harga BBM yang hampir mencapai 100 persen memberikan dampak signifikan terhadap biaya operasional armada pemadam kebakaran. Seluruh kendaraan operasional Damkarmat Kota Yogyakarta menggunakan bahan bakar Pertamina Dex yang harganya mengalami lonjakan cukup tinggi.

“Kendaraan operasional kami menggunakan Pertamina Dex. Harganya naik signifikan dari sekitar Rp14 ribu menjadi Rp27 ribu per liter,” ujarnya.

Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut serta sisa anggaran yang tersedia hingga Agustus mendatang, Damkarmat kemudian mengumumkan kebijakan pemfilteran layanan melalui media sosial.

Meski demikian, Taokhid memastikan seluruh layanan kedaruratan, khususnya penanganan kebakaran dan kondisi yang membahayakan keselamatan manusia, tetap menjadi prioritas utama.

“Artinya kami melakukan pelayanan secara selektif untuk layanan nonkebakaran. Yang tidak membahayakan manusia dan lebih berupa permintaan layanan tertentu, sebenarnya bukan menjadi kewenangan utama kami,” jelasnya.

Ia menambahkan, selama ini Damkarmat Kota Yogyakarta tidak hanya melayani wilayah kota, tetapi juga sering membantu penanganan kedaruratan di berbagai daerah lain di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

“Kami juga melayani wilayah DIY. Untuk layanan kedaruratan, sekitar 65 persen penugasan kami menjangkau wilayah Sleman, Bantul, Gunungkidul, hingga Kulon Progo,” katanya.

Karena itu, untuk sementara waktu layanan nonkebakaran akan diprioritaskan bagi masyarakat di wilayah Kota Yogyakarta. Pengecualian tetap diberikan apabila terdapat permintaan khusus dari pemerintah daerah maupun instansi pemadam kebakaran kabupaten lain.

“Saat ini untuk layanan nonkebakaran kami prioritaskan di Kota Yogyakarta, kecuali ada permintaan khusus dari pemerintah atau damkar kabupaten sekitar,” ujar Taokhid.

Sebagai upaya menjaga kualitas pelayanan, Damkarmat Kota Yogyakarta juga telah mengajukan tambahan anggaran dalam perubahan APBD tahun 2026 sebesar Rp75 juta guna mendukung kebutuhan operasional di tengah meningkatnya biaya bahan bakar. (populi.id/Hadid Pangestu)