Massa Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Geruduk DPRD DIY, Diwarnai Aksi Tapa Bisu dan Tabur Bunga

YOGYAKARTA, POPULI.ID – Gelombang aksi mahasiswa kembali berlanjut di Kota Yogyakarta, DIY. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) se-DIY menggeruduk kantor DPRD DIY pada Senin (22/6/2026).

Pantauan Populi.id, massa aksi IMM DIY memadati halaman Kantor DPRD DIY sekitar pukul 13.30 WIB. Sejumlah spanduk berisi kritikan tampak dibentangkan di hadapan para massa aksi. Lagu Buruh Tani, Darah Juang, dan Sunset di Tahan Anarki terdengar menggema dinyanyikan para mahasiswa. Selain orasi, monolog puisi dan tabur bunga mewarnai gelaran aksi tersebut.

Ketua Bidang Hikmah Politik dan Kebijakan Publik DPD IMM DIY, Ahsan Taqwin, mengungkapkan tabur bunga dalam aksi itu menjadi simbol dan bentuk duka terhadap situasi negara yang dinilai kacau-balau.

“Jadi kami menggunakan simbol-simbol bunga sebagai bentuk duka terhadap situasi negara ini yang kacau-balau. Ya ini menjadi pertanyaan besar, apakah Prabowo salah urus negara atau salah pilih pengurus,” ucapnya, Senin (22/6/2026).

Sebelum datang ke DPRD DIY, Ahsan menyebut rombongan IMM DIY juga melakukan aksi tapa bisu di Titik Nol Kilometer. Aksi itu dikatakan menjadi simbol bentuk pengaduan mereka kepada Pemerintah Provinsi DIY dan Gubernur DIY bahwa situasi republik saat ini sedang tak baik-baik saja.

Lebih lanjut, Ahsan menuturkan ada lima tuntutan yang dibawa para mahasiswa dalam aksi tersebut. Antara lain, mereka mendesak pemerintah untuk melakukan audit dan evaluasi secara total program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

“Kami melihat dua program itu memang memiliki keuntungan yang sangat besar. Akhirnya itu menyebabkan alokasi-alokasi anggaran di sektor lainnya harus terpotong,” ungkapnya.

Tuntutan kedua, mereka mendesak reorientasi APBN untuk kepentingan pendidikan, lapangan kerja, dan perlindungan sosial. Bagi mereka, pendidikan merupakan sektor yang paling penting, apalagi sudah diatur 20 persen dari total APBN dialokasikan untuk sektor pendidikan.

“Harapannya dari reorientasi pembangunan APBN yang difokuskan pada tiga sektor tersebut bisa memperbaiki segala bentuk problematika sosial di negara kita,” ujar dia.

Selanjutnya, mereka mendesak penghentian militarisasi dan mengembalikan TNI-Polri ke barak. Mereka menyoroti banyaknya aparat berseragam yang kini mulai memasuki ruang-ruang sipil. Hal itu dinilai menganggu stabilitas demokrasi, sehingga tuntutan kembali ke barak dinilai sesuai dengan fungsinya.

“Tuntutan keempat kami adalah reformasi ekonomi yang berkeadilan. Hal itu berangkat dari kenaikan harga BBM, rupiah melemah, dan IHSG anjlok tapi yang dikorbankan pihak masyarakat. Karena bahan pokok, Pertamax, dan lainnya naik, sehingga harus ada reformasi sistem ekonomi berkeadilan,” papar dia.

Sementara itu, untuk tuntutan terakhir mereka mendesak ada penguatan demokrasi dan ruang partisipasi publik. Dia menyebut saat ini banyak kebijakan-kebijakan yang lahir tanpa melibatkan partisipsi publik, baik dari proses perencanaan hingga pengesahan.

“Maka kami mendorong agar masyarakat sipil dilibatkan secara partisipatif bermakna dlaam proses kebijakan publik, baik dari perencanaan, implementasi, evaluasi, hingga pengawasan. Supaya kebijakan-kebijakan ke depan betul dalam pengawalan kami dan tepat sasaran,” tegasnya.

Pada aksi tersebut, Ahsan berharap masing-masing fraksi DPRD DIY bisa keluar menemui para massa mahasiswa. Sebab, mereka ingin memastikan para Wakil Rakyat bisa memberikan pernyataan sikap dan bangun komitmen versama untuk mengawal serta mengevaluasi semua program atau kebijakan yang dinilai problematik. Terutama program atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat namun implementasinya berbeda di tingjat daerah, semisal KDMP dan MBG.

“Jadi kami mendesak DPRD bareng-bareng mengawal dan mengevaluasi serta mengawal segala program kebijakan nasional,” tandasnya. (populi.id/Dewi Rukmini)