Jalan Panjang Menata Kehidupan Kawasan Kumuh Bantaran Gajah Wong

YOGYAKARTA, POPULI.ID – Sulit membayangkan bagaimana warga bantaran Sungai Gajah Wong di Kampung Balirejo, Muja-Muju, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, rela memotong rumah mereka sendiri demi sebuah jalan.

Bagi sebagian orang, kehilangan beberapa meter bangunan mungkin terdengar sederhana. Namun bagi warga yang tinggal di bantaran sungai, bagian rumah yang dipotong bisa berarti kamar tidur, dapur, bahkan kamar mandi yang selama bertahun-tahun menjadi bagian dari kehidupan mereka.

Penolakan pun muncul dari berbagai arah. Tidak sedikit warga yang menolak rumahnya dikorbankan. Ancaman pembunuhan bahkan pernah menghampiri mereka yang menginisiasi perubahan tersebut.

Namun hampir satu dekade kemudian, hasil perjuangan itu kini tampak nyata.

Kawasan yang dahulu dikenal kumuh, dipenuhi aliran limbah berbau menyengat, dan menjadi langganan banjir, kini berubah menjadi ruang publik yang tertata. Jalan inspeksi yang membentang di sepanjang bantaran Sungai Gajah Wong tidak hanya menjadi akses bagi warga, tetapi juga menghidupkan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Di balik perubahan tersebut, ada sosok Benny Budyo Winahyu. Minggu (21/6/2026), Benny berada di rumahnya sambil menikmati hidangan yang disiapkan sang istri. Belum sampai menghabiskan makanannya, ia bersedia untuk diwawancarai.

Pria yang kini menjadi ketua RT 53 Balirejo ini masih menyimpan jelas memori perjalanan panjang yang dimulai pada 2017, ketika ia memutuskan memperjuangkan penataan kawasan bantaran sungai.

Perjuangan itu tidak dimulai melalui proyek besar atau bantuan pemerintah. Ia bergerak sendiri, meyakinkan warga dari satu forum ke forum lainnya.

“Jadi tahun 2017 saya buka 23 rumah, kemudian yang lain menyusul sampai penuh wilayah Muja-Muju. Akhirnya sepanjang pinggir sungai bisa dilewati mobil,” ujarnya.

Perjuangan itu jauh dari kata mudah.

Selama delapan bulan, warga bergotong royong secara mandiri membongkar bagian belakang rumah mereka. Tidak ada bantuan dana. Tidak ada alat berat. Yang ada hanya tekad untuk mengubah kampung mereka sendiri.

“Kami delapan bulan kerja bakti mandiri motongin rumah. Tidak ada bantuan dari pemerintah. Modalnya cuma Indomie. Siapa punya apa dibawa. Siang malam kami jalani pelan-pelan,” kenangnya.

Saat itu, kondisi bantaran Sungai Gajah Wong memang memprihatinkan.

Banjir menjadi ancaman rutin yang harus dihadapi warga. Dalam setahun, banjir besar bisa terjadi beberapa kali ketika hujan deras mengguyur Yogyakarta dalam durasi panjang.

“Kalau banjir itu ngeri. Air bisa lebih dari setengah meter dari posisi sini. Kalau anak umur lima sampai enam tahun, bisa hanyut,” katanya.

Meski telah memiliki talud, air sungai tetap kerap meluap ke permukiman. Di sisi lain, kawasan bantaran sungai juga belum tertata secara sosial. Beberapa titik bahkan kerap digunakan untuk aktivitas mabuk-mabukan.

Bagi Benny, keadaan tersebut tidak bisa terus dibiarkan.

Ia percaya tidak akan ada perubahan jika masyarakat hanya menunggu bantuan dari luar.

“Kalau kita kebanjiran, sering kali cuma jadi tontonan. Dari situ saya ingin mengubah sesuatu di masyarakat,” ujarnya.

Kesempatan itu muncul ketika pemerintah menjalankan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Benny melihat peluang untuk menghubungkan program tersebut dengan konsep Mundur, Munggah, Madhep Kali (M3K) yang telah lebih dulu berkembang di Yogyakarta.

Bersama sejumlah anggota forum sungai, ia mulai melakukan sosialisasi kepada warga. Mereka didorong untuk merelakan tiga meter bagian rumah yang berada di tepi sungai agar kawasan dapat ditata lebih baik.

Namun yang datang bukan dukungan.

Cemoohan, makian, hingga ancaman justru menjadi makanan sehari-hari.

“Di masa kritis itu saya benar-benar diludahi, diancam, dimaki setiap hari,” katanya.

Tekanan tersebut bahkan nyaris menghancurkan rumah tangganya.

“Rumah tangga saya hampir hancur karena istri tidak mampu mengikuti pola saya. Dia sampai minta pulang kampung,” ujarnya.

Keraguan warga mencapai puncaknya ketika mereka mempertanyakan keseriusan Benny.

Jika memang yakin dengan gagasannya, warga menantang Benny untuk menjadi orang pertama yang memotong rumahnya sendiri.

Tantangan itu diterima.

Bagian belakang rumah Benny yang berbatasan langsung dengan sungai dibongkar terlebih dahulu. Ia kehilangan kamar tidur dan kamar mandi yang berada di sisi belakang rumahnya.

“Dari situ banyak yang mulai percaya,” katanya.

Perlahan, warga lain mengikuti langkah yang sama. Satu per satu rumah dipangkas demi membuka ruang sepanjang bantaran sungai.

Sebagian keluarga bahkan harus tinggal sementara di bawah tenda dan terpal selama proses pembangunan berlangsung. Debu pembangunan memenuhi lingkungan setiap hari.

“Kami sudah plong, tapi masyarakat banyak yang tinggal di tenda. Anak-anak banyak yang kena ISPA,” kenangnya.

Perjuangan tersebut akhirnya mendapat titik terang ketika Pemerintah Kota Yogyakarta melalui program M3K mulai melakukan penataan kawasan di sepanjang Sungai Gajah Wong.

Menurut Benny, awalnya kawasan yang akan ditata terlebih dahulu bukan wilayah mereka. Namun kesiapan warga Balirejo membuat pemerintah menilai kawasan tersebut lebih siap untuk dikembangkan.

“Dari DPUPKP menilai wilayah kami lebih siap. Padahal sebelumnya yang direncanakan dulu wilayah Bener di Sungai Winongo,” ujarnya.

Di tengah proses pembangunan kawasan, Benny juga harus berjibaku mengurus legalitas tanah warga melalui program PTSL.

Pekerjaan itu tidak kalah berat.

Puluhan berkas harus dipersiapkan dan diperiksa berulang kali. Ia bahkan mengaku sampai tidur di antara tumpukan dokumen demi memastikan seluruh persyaratan terpenuhi.

“Satu pengajuan ada 28 lembar dikali 33 kepala keluarga. Saya sampai tidur di samping berkas seperti gelandangan,” katanya.

Kerja keras itu akhirnya membuahkan hasil.

Pada 2024, warga Balirejo dan Muja-Muju menerima pengakuan legal atas pemanfaatan tanah yang mereka tempati. Melalui Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Mangkubumi selaku Kawedanan Hageng Punakawan Datu Dana Suyasa, Keraton Yogyakarta menyerahkan 119 Serat Kekancingan kepada warga.

Dokumen tersebut memberikan legalitas bagi masyarakat untuk memanfaatkan Tanah Kasultanan dalam jangka waktu tertentu.

Bagi Benny, momen tersebut menjadi penanda bahwa perjuangan panjang yang dimulai dari penolakan, ancaman, dan pengorbanan akhirnya membuahkan hasil nyata.

Kini manfaat perubahan itu bisa dirasakan setiap hari.

Jalan inspeksi yang dulu diperjuangkan dengan susah payah telah menjadi akses vital bagi warga. Ambulans dapat masuk dengan mudah ketika ada warga yang sakit. Mobil jenazah tidak lagi kesulitan menjangkau rumah-rumah di bantaran sungai.

Warung makan, angkringan, bengkel, toko kelontong, hingga berbagai usaha rumahan mulai bermunculan di sepanjang kawasan tersebut.

“Kalau dibanding lima tahun lalu, ekonomi masyarakat meningkat. Sekarang banyak yang jualan. Ada yang bikin keripik bayam, keripik tempe, usaha sesaji, angkringan, warung, kelontong. Dulu tidak ada semua,” kata Benny.

Menurutnya, perubahan itu bukan hanya terlihat dari jumlah usaha yang bertambah. Lingkungan yang lebih tertata juga membuat masyarakat lebih nyaman beraktivitas.

“Dulu habis banjir, bau bangkai dan lumpur bisa terasa sampai satu dua bulan. Sekarang sudah tidak seperti itu lagi,” ujarnya.

Anak-anak bermain lebih aman. Warga memiliki ruang untuk berinteraksi. Bahkan memancing ikan di sepanjang sungai kini menjadi salah satu hiburan masyarakat.

Perubahan itu terasa semakin bermakna bagi Benny ketika mengingat kembali bagaimana kerasnya penolakan yang pernah ia hadapi. Jika dulu cemoohan, makian, dan ancaman datang bertubi-tubi, kini banyak warga justru memahami alasan di balik perjuangannya.

Satu per satu orang yang dahulu menentang mulai menyadari manfaat dari penataan kawasan yang dilakukan bersama.

“Yang dulu marah-marah, sampai anaknya bawa parang. Ibunya kalau ketemu saya ngamuk dan ngeludahin. Sebelum meninggal beliau minta maaf ke saya. Bahkan pernah bilang kalau butuh beli semen akan dibantu. Padahal waktu itu rumahnya saya habiskan tinggal tiga meter,” kenang Benny.

Cerita lain yang masih membekas adalah tentang warga yang pernah mengancamnya. Seiring berjalannya waktu, hubungan yang dulu dipenuhi ketegangan berubah menjadi persaudaraan.

Bahkan, salah satu orang yang dahulu menentangnya kini telah menjadi besannya. Anak warga tersebut menikah dengan putri Benny dalam sebuah acara yang digelar di pendopo kampung, bangunan yang juga lahir dari gagasan penataan kawasan yang selama ini ia perjuangkan.

Bagi Benny, itu menjadi bukti bahwa perubahan tidak hanya mengubah wajah lingkungan, tetapi juga memperbaiki hubungan antarwarga yang sempat retak akibat perbedaan pandangan.

Kini, di usia yang tak lagi muda, ia tidak lagi disibukkan dengan berbagai perjuangan berat seperti dulu. Kebahagiaannya saat ini justru datang dari lingkar keluarga.

Putri Benny baru saja melahirkan anak pertama. Kehadiran cucu itu menjadi pengingat bahwa perjuangan yang pernah ia lakukan bukan hanya untuk generasinya, tetapi juga untuk generasi yang akan datang.

“Karena anak saya baru melahirkan, saya sekarang lebih banyak membantu keluarga. Punya cucu baru sekitar setahun. Anak yang biasa dagang juga jadi kerepotan karena harus mengurus anak,” katanya sambil tersenyum.

Di hadapan rumahnya yang kini terhubung dengan jalan inspeksi yang ramai dilalui warga, Benny memandang perubahan yang telah terjadi selama hampir satu dekade terakhir.

Apa yang terlihat hari ini mungkin hanya sebuah jalan di tepi Sungai Gajah Wong.

Namun bagi Benny dan warga Balirejo, jalan itu adalah jejak dari sebuah perjuangan panjang. Perjuangan yang lahir dari penolakan, ditempa oleh pengorbanan, lalu berakhir menjadi warisan bagi generasi yang tumbuh di kampung yang lebih aman, lebih tertata, dan lebih sejahtera. (populi.id/Hadid Pangestu)