Temui Sri Sultan HB X, Menko PMK Minta Dukungan DIY untuk Gerakan RANA

YOGYAKARTA, POPULI.ID – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Masyarakat dan Kebudayaan Republik Indonesia (Menko PMK), Pratikno, bertemu dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X, di Kantor Kepatihan Yogyakarta pada Jumat (3/7/2026). Pertemuan yang berlangsung sekitar 1,5 jam itu membahas sejumlah program nasional strategis sekaligus menjaring inspirasi dari berbagai kebijakan unggulan di DIY.

Pratikno memaparkan bahwa kunjungannya kali ini untuk memohon dukungan Sri Sultan HB X terkait peluncuran program nasional terbaru bertajuk Gerakan RANA (Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak). Program tersebut dijadwalkan akan diluncurkan secara bertahap oleh Kementerian Agama (Kemenag) pada 12 Juli 2026 dan 13 Juli 2026 oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Republik Indonesia.

“Kami memohon bantuan Ngarsa Dalem, karena ada beberapa program nasional yang akan dilakukan. Sebentar lagi ada penerimaan siswa baru dan kami di tingkat nasional ada Gerakan RANA, yakni ruang aman dan nyaman untuk anak. Oleh karena itu, kami memohon dukungan dari Ngarsa Dalem,” jelas Pratikno kepada awak media, Jumat (3/7/2026).

Pratikno menyebut, DIY memiliki banyak praktik-praktik baik di bidang pendidikan dan perlindungan anak. Selain itu, DIY juga dikenal sebagai kota pendidikan yang telah melahirkan berbagai inovasi dan inisiatif, sehingga dinilai layak menjadi daerah pionir pelaksanaan gerakan tersebut.

Dia menjelaskan, Gerakan RANA diinisiasi untuk menjamin seluruh anak mendapatkan rasa aman dan nyaman tidak hanya di lingkungan sekolah. Tetapi, keamanan dan kenyamanan itu harus dirasakan anak-anak di lingkungan keluarga (di rumah), ruang publik, maupun ruang digital.

Fokus pelaksanaan Gerakan RANA tersebut akan diisi dengan edukasi kepada anak, orang tua, dan guru, disertai penguatan penyediaan infrastruktur yang menjamin lingkungan belajar bebas dari kekerasan. Pemerintah juga akan bekerja sama dengan Kementerian PPPA, Kemendukbangga, dan Polri untuk menyediakan kanal pengaduan serta layanan respon cepat jika ditemukan indikasi kekerasan terhadap anak.

“Jadi momentum tahun ajaran semester baru akan kami gunakan semaksimal mungkin. Mari seluruh unit satuan pendidikan, orang tua, dan masyarakat umum gerak bersama-sama. Karena aman dan nyamaan itu bukan hanya di sekolah, tapi juga ruang publik, ruang keluarga, dan ruang digital. Sebab, ruang digital juga beresiko (memberikan dampak) pada kesehatan mental anak,” paparnya.

Dorong Akses Setara bagi Disabilitas

Tak hanya membahas Gerakan RANA, pertemuan itu juga dimanfaatkan Menko PMK untuk mengadopsi praktik baik yang telah berjalan di Yogyakarta, khususnya mengenai pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Pratikno membeberkan, salah satu hal yang dibicarakan adalah terkait pendidikan bagi disabilitas.

Pratikno menekankan bahwa seluruh penyandang disabilitas harus mendapatkan akses yang sama dalam bidang pendidikan. Dia mencontohkan, pendidikan bahasa isyarat tidak ditujukan untuk anak-anak tuli saja. Akan tetapi, anak-anak dengar juga harus mendapatkan pendidikan bahasa isyarat, sehingga komunikasi bisa terjadi di antara anak tuli dan dengar.

“Itu menjadi satu program beliau (Sri Sultan HB X). Tadi Ngarsa Dalem juga menyampaikan ada keinginan untuk ditambah dan diperkuat lagi. DIY punya program untuk training-training bagi pendidikan disabilitas bisa mengakses lapangan kerja. Itu juga menjadi prioritas kami di Kemenko PMK,” paparnya.

“Sekali lagi, prinsipnya agar no one left behind atau tidak ada satu orang pun yang tertinggal. Jadi peyandang disabilitas juga punya akses yang sama untuk pendidikan dan kesempatan kerja,” pungkasnya. (populi.id/Dewi Rukmini)