Istri dan Putri Gus Dur Bersama GNB Temui Sri Sultan HB X, Bahas Kondisi Kebangsaan

YOGYAKARTA, POPULI.ID – Sejumlah tokoh nasional yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB) berkunjung ke kediaman Raja Keraton Yogyakarta sekaligus Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X, di Keraton Kilen, Kota Yogyakarta, pada Kamis (23/7/2026).

Pantauan Populi.id, tokoh-tokoh nasional yang hadir dalam pertemuan tertutup itu antara lain istri mendiang Presiden ke-4 Republik Indonesia Abdurrahman Wahid (Gus dur), Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, didampingi putri sulung Gusdur, Alissa Q Wahid.

Kemudian ada mantan Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin, mantan Anggota Komnas HAM Beka Ulung Hapsara, mantan Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) Pendeta Gomar Gultom. Lalu, eks Pimpinan KPK Erry Riyana Hardjapamekas dan Laode M Syarif, serta tokoh akademisi yakni M Amin Abdullah, A Setyo Wibowo, dan Ery Seda.

Dalam pertemuan yang berlangsung selama tiga jam itu, para tokoh GNB membahas berbagai isu dan kondisi kebangsaan kepada Sri Sultan HB X. Seusai pertemuan, Alissa Wahid menjelaskan alasan GNB bertemu dengan Raja Keraton Yogyakarta tersebut.

“Salah satunya karena tentu kondisi kebangsaan sekarang ini. Yang kedua, karena Keraton Yogyakarta dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia memang perannya tidak pernah kecil, selalu besar,” ungkap putri Gusdur tersebut kepada awak media, Kamis (23/7/2026).

Dia mengungkapkan, fakta sejarah bahwa Yogyakarta pernah menjadi ibu kota sementara Indonesia. Bahkan pada saat-saat genting di Indonesia, Keraton Yogyakarta selalu memberikan kontribusi yang cukup besar.

“Kita juga tahu pada (tahun) 1998 misalnya, Sri Sultan adalah salah satu deklarator untuk Deklarasi Ciganjur dan lainnya,” kata dia.

Alissa menyebut, hasil dialog dengan Sri Sultan tersebut akan dikumpulkan menjadi pesan kebangsaan dan disampaikan kepada pemerintah pusat saat momen 17-an atau Peringatan HUT Kemerdekaan RI.

Akademisi dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Amin Abdullah, membeberkan bahwa Sri Sultan HB X juga menyoroti pembenahan hukum untuk para koruptor di Indonesia. Dikatakan dalam diskusi itu, Sri Sultan HB X menilai pembahasan Undang-Undang Perampasan Aset harus menjadi prioritas.

“Karena itu sumber segala masalah. Kalau itu selesai, Insya Allah semua akan mengikuti. Jadi itu harapan beliau dan kami semua,” ujarnya.

Tak hanya itu, pihaknya juga ingin pemerintah membiasakan diri untuk melakukan pertanggungjawaban publik. Sehingga tidak hanya melakukan pertanggungjawaban di depan DPR, namun di hadapan rakyat dan masyarakat umum dinilai lebih penting.

“Tapi itu penting untuk kehidupan bangsa kita ke depan. Jadi tidak hanya pada pemerintah sekarang, tapi untuk selamanya,” paparnya.

Lebih lanjut, Gomar Gultom menambahkan, persoalan Papua juga tak ketingalan dibahas dalam diskusi tersebut. Menurutnya, berbagai penyelesaian persoalan di Papua terutama menyangkut kebijakan publik, dibutuhkan dialog dan komunikasi yang baik agar kepercayaan masyarakat kepada pemerintah bisa dibangun.

“Itu jauh dari perhatian publik karena komunikasi yang kurang,” tutur dia. (populi.id/Dewi Rukmini)