Tekan Angka Pengangguran, Pemkab dan DPRD Sleman Genjot Pelatihan Kerja

SLEMAN, POPULI.ID — Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) masih menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data indikator makro ketenagakerjaan pada 2025, TPT di Kabupaten Sleman berada di angka 4,07%, atau setara dengan 28.117 orang pencari kerja dari total 690.157 orang angkatan kerja.

Sementara itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Sleman mencapai 72,96 persen dan Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) berada pada posisi 95,88%. Berdasarkan data tersebut, sebagian besar pengangguran di Kabupaten Sleman didominasi oleh kelompok usia muda terutama lulusan SMA, SMK, dan perguruan tinggi.

Menanggapi hal itu, Pemkab Sleman dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sleman terus bersinergi memperkuat komitmen dalam menekan angka pengangguran terbuka di wilayahnya. Langkah itu diwujudkan melalui penyelarasan kompetensi angkatan kerja muda dengan kebutuhan riil dunia industri serta mendorong lahirnya wirausaha mandiri.

Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa, mengungkapkan bahwa angka TPT di Sleman sudah menunjukkan tren penurunan sekitar 0,06% jika dibandingkan dengan data 2024 yang mencapai angka 4,12%. Menurut Danang, fenomena pengangguran di Sleman pasca-pandemi Covid 19 bukan semata-mata dipicu oleh minimnya lowongan pekerjaan. Akan tetapi dipengaruhi tantangan kesiapan skill tenaga kerja berupa ketidaksesuaian kompetensi para pencari kerja dengan kualifikasi yang dibutuhkan dunia industri.

Dia pun menegaskan pentingnya komitmen pemerintah daerah dalam mendampingi para lulusan muda agar kapasitas keahliannya relevan dengan perkembangan zaman dan teknologi saat ini.

“Banyak lulusan SMA, SMK, maupun perguruan tinggi yang niat kerjanya tinggi, tetapi ketika mendaftar di perusahaan, kompetensinya tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja saat ini. Misal keahliannya otomotif, tetapi industri sedang membutuhkan digital marketing atau content management. Karena itu, Pemkab Sleman fokus melakukan pendampingan upskilling dan reskilling,” ujar Danang Maharsa dalam acara talkshow Sleman Bertumbuh di Omah Tobong Sleman, pada Selasa (22/9/2026).

Dia menuturkan, tren kebutuhan industri saat ini menuntut calon tenaga kerja siap pakai tanpa harus melewati proses pelatihan awal dari nol yang memakan waktu dan biaya produksi. “Oleh karena itu, Pemkab Sleman berkomitmen menghadirkan pelatihan yang sesuai dengan tren pasar, seperti pemasaran digital, pembuatan konten kreatif, pengoperasian drone, hingga keahlian tata boga seperti barista kopi. Keterampilan praktis itu bisa langsung menjawab kebutuhan pasar saat ini,” ucapnya.

Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Sleman, Bambang Sigit Sulaksono, menyatakan dukungan penuh legislatif terhadap program pemberdayaan masyarakat dan peningkatan keterampilan kerja. Ia menyoroti pentingnya alokasi anggaran yang seimbang antara pembangunan fisik infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia (SDM).

Menurut Bambang, di tengah kondisi ketidakpastian ekonomi saat ini, pemerintah daerah wajib hadir memberikan ruang pelatihan berbasis wirausaha bagi para lulusan muda. Langkah itu dinilai strategis untuk menekan angka pengangguran serta meminimalisir potensi permasalahan sosial di masyarakat.

“Pembangunan infrastruktur memang penting, tetapi pemberdayaan ekonomi dan keterampilan masyarakat harus berjalan seimbang. Jika ekonomi lesu dan keterampilan tidak digarap serius, angka pengangguran akan berdampak pada kerawanan sosial. Karena itu, DPRD Sleman mendukung penuh penganggaran pelatihan kerja dan peningkatan skill,” tegas Bambang Sigit. (Dewi Rukmini)