YOGYAKARTA, POPULI.ID – Beberapa tahun terakhir, kawasan karst Gunung Sewu menghadapi tekanan pembangunan pariwisata yang semakin intensif. Sejumlah proyek pembangunan mengubah bentang alam karst secara signifikan.
Aktivitas tersebut memunculkan kekhawatiran terhadap daya dukung lingkungan dan keberlanjutan sumber daya air. Karst yang rusak berisiko mengganggu sistem hidrologi bawah tanah yang bersifat kompleks dan rapuh.
Dampak kerusakan berpotensi dirasakan dalam jangka panjang oleh masyarakat sekitar. Padahal kawasan ini menjadi penyangga air sekaligus ruang hidup masyarakat pedesaan dan pesisir.
Oleh karena itu diperlukan kebijakan pembangunan yang berorientasi pada perlindungan karst yang membutuhkan sinergi antara akademisi, masyarakat sipil, dan pembuat kebijakan.
Sosiolog UGM, A. B. Widyanta, menekankan bahwa karst Gunung Sewu tidak dapat dilepaskan dari relasi panjang antara alam dan masyarakat.
Karst berfungsi sebagai sistem ekologis yang menopang kehidupan di wilayah dengan keterbatasan air permukaan. Pembangunan yang mengabaikan karakter karst dinilai berisiko merusak keseimbangan tersebut. Perspektif ekologis perlu ditempatkan sejajar dengan kepentingan ekonomi.
“Karst Gunung Sewu adalah ruang hidup yang terbentuk dari relasi panjang antara manusia dan alam, sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara hati-hati,” ujar Widyanta dilansir dari laman UGM, Selasa (20/1/2026).
Ia juga menyoroti bagaimana pembangunan pariwisata kerap mengubah makna ruang hidup masyarakat lokal. Bentang alam yang dahulu memiliki nilai kultural dan simbolik mengalami pergeseran fungsi.
Perubahan tersebut berdampak pada relasi sosial dan cara masyarakat memaknai lingkungannya. Pembangunan sering hadir sebagai kekuatan dominan yang menyingkirkan pengetahuan lokal.
“Bangunan pariwisata mungkin tampak megah, tetapi ia menghancurkan nilai luhur Gunungkidul yang selama ini dijaga masyarakat,” tutur Widyanta.
Menurutnya, persoalan karst tidak bisa dilepaskan dari relasi kuasa dalam pengelolaan ruang. Kepentingan investasi sering kali lebih menentukan dibandingkan suara warga.
Minimnya partisipasi publik memperbesar potensi konflik agraria. Kondisi ini menempatkan masyarakat pada posisi rentan.
“Ketika pembangunan pariwisata ditempatkan di atas kepentingan ekologis, maka yang dikorbankan adalah keberlanjutan ruang hidup,” jelasnya.
Dari perspektif masyarakat sipil, Pitra Hutomo, memandang Gunung Sewu sebagai kawasan yang kerap disalahpahami dalam logika pembangunan.
Karst lebih sering dilihat sebagai objek ekonomi daripada ekosistem hidup. Relawan di NGO Ruang ini berujar kawasan karst Gunung Sewu menyimpan nilai ekologis dan kultural yang saling terkait. Pengabaian terhadap fungsi karst berimplikasi pada kerentanan lingkungan dan sosial.
“Gunungkidul seharusnya dirawat sebagai ruang hidup, bukan diperlakukan sebagai wilayah eksploitasi,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Himawan Kurniadi dari NGO Ruang juga turut memaparkan kondisi mutakhir pembangunan pariwisata di kawasan karst Gunung Sewu.
Ia menyoroti proyek-proyek yang secara fisik membelah bentang karst. Pembangunan semacam itu dinilai tidak ramah lingkungan dan menyimpan risiko kebencanaan. Dampak risiko sering kali tidak diperhitungkan secara memadai.
“Pembangunan yang membelah karst, seperti proyek On The Rock, menyimpan ancaman serius terhadap keselamatan ekologis dan masyarakat sekitar,” jelasnya.
Diskusi ditutup dengan penegasan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam merawat kawasan karst. Perlindungan karst membutuhkan sinergi antara akademisi, masyarakat sipil, dan pembuat kebijakan.
Pendekatan berbasis pengetahuan ilmiah dan keadilan sosial dipandang sebagai fondasi utama. Forum diskusi diharapkan mendorong advokasi publik yang lebih kuat karena kawasan karst Gunung Sewu perlu diperlakukan sebagai warisan ekologis yang dijaga bersama demi masa depan.
