Pemkab Sleman Dorong Pemerataan Pembangunan Kalurahan Berbasis Potensi Lokal

SLEMAN, POPULI.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman terus mendorong pembangunan kalurahan yang berorientasi pada pemerataan dan pemberdayaan masyarakat.

Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (PMK), pembangunan di tingkat kalurahan dilakukan berdasarkan data kebutuhan riil masyarakat serta melibatkan berbagai unsur kelembagaan yang ada di desa.

Sekretaris Dinas PMK Sleman, Alhalik, menjelaskan bahwa pembangunan saat ini dirancang melalui sistem perencanaan yang terintegrasi dari tingkat bawah hingga pusat.

Menurutnya, seluruh program pembangunan memiliki tujuan yang sama, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan yang terarah dan berbasis kebutuhan.

“Di Dinas PMK ada dua program besar, yaitu administrasi pemerintahan desa dan pemberdayaan lembaga kalurahan. Ketika dijabarkan menjadi berbagai kegiatan, intinya adalah memperkuat tata kelola pemerintahan kalurahan dan memberdayakan masyarakat,” ujarnya dalam diskusi bertajuk Semeja.

Pemberdayaan tersebut tidak hanya menyasar pemerintah kalurahan, tetapi juga Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPK), Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal), lembaga kemasyarakatan, hingga lembaga perekonomian yang tumbuh di masyarakat.

Menurut Alhalik, pemerintah daerah berupaya mendorong munculnya inovasi-inovasi masyarakat, terutama di tengah dinamika perekonomian saat ini. Dukungan diberikan melalui berbagai program dan fasilitasi agar potensi lokal dapat berkembang secara berkelanjutan.

Untuk memastikan pembangunan berjalan merata dan sesuai kebutuhan, setiap kalurahan diwajibkan memiliki data profil kalurahan yang memuat berbagai informasi, mulai dari kondisi infrastruktur, pendidikan, hingga sosial ekonomi masyarakat.

“Profil kalurahan menggambarkan kondisi wilayah secara lengkap, seperti panjang jalan, jumlah warga yang bersekolah, kondisi jalan rusak, dan sebagainya. Data ini menjadi dasar dalam menyusun perencanaan pembangunan,” katanya.

Data tersebut kemudian dibahas melalui musyawarah kalurahan dan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) kalurahan. Dari proses tersebut ditentukan program-program prioritas yang dianggap paling mendesak untuk dilaksanakan.

Alhalik menegaskan bahwa di tengah keterbatasan anggaran, tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Karena itu, pembangunan harus dilakukan berdasarkan skala prioritas yang disepakati bersama.

“Kalau ada efisiensi anggaran, tentu tidak semua ruas jalan bisa dibangun sekaligus. Yang paling mendesak dan berdampak langsung bagi masyarakat akan diprioritaskan terlebih dahulu,” ujarnya.

Alhalik menilai kalurahan kini memegang peran strategis dalam pembangunan. Hampir seluruh program pembangunan pada akhirnya bermuara di wilayah desa atau kalurahan sebagai unit pemerintahan paling dekat dengan masyarakat.

Ia menyebut terdapat tiga faktor utama yang menentukan keberhasilan pembangunan kalurahan. Pertama, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, baik aparatur pemerintah kalurahan maupun kelembagaan yang ada.

“Kemajuan desa tidak bisa hanya ditopang lurah atau pemerintah kalurahan saja. BPK, lembaga kemasyarakatan, dan unsur lainnya harus bersinergi,” katanya.

Kedua, peningkatan kapasitas fiskal atau kemampuan keuangan kalurahan. Menurutnya, sebagus apa pun kapasitas aparatur, pembangunan akan sulit berjalan apabila tidak didukung anggaran yang memadai.

Salah satu peluang yang dapat dioptimalkan adalah peningkatan Pendapatan Asli Kalurahan (PAKal) serta bagi hasil pajak dan retribusi daerah yang sebagian dikembalikan kepada kalurahan.

“Potensi setiap kalurahan berbeda. Ada yang pendapatan aslinya mencapai miliaran rupiah, ada yang masih terbatas. Karena itu, penguatan ekonomi lokal menjadi penting,” jelasnya.

Faktor ketiga adalah pendampingan. Menurut Alhalik, aparatur yang kompeten dan anggaran yang tersedia tetap memerlukan pendampingan agar pelaksanaan pembangunan tepat sasaran dan terhindar dari penyimpangan.

Ia mengakui masih ditemukan sejumlah catatan administrasi dalam hasil audit Inspektorat. Meski sebagian besar bersifat administratif, hal tersebut perlu segera dibenahi agar tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih serius.

“Pendampingan bukan hanya mengawasi, tetapi juga melatih, membimbing, mendampingi, hingga melakukan pemeriksaan ketika ada indikasi penyimpangan,” katanya.

Lurah Sendangarum, Wiwik Retno Yulianti, mengatakan kebijakan efisiensi anggaran memang berdampak terhadap perencanaan pembangunan di tingkat kalurahan. Namun kondisi tersebut harus disikapi secara bijak melalui penentuan prioritas pembangunan.

Ia mengibaratkan pengelolaan anggaran seperti mengatur kebutuhan rumah tangga. Berapa pun dana yang tersedia harus dimanfaatkan secara optimal tanpa mengurangi kualitas hasil pembangunan.

“Yang penting direncanakan dengan matang. Kalau anggarannya berkurang, maka yang dibangun adalah program yang benar-benar prioritas,” ujarnya.

Menurut Wiwik, keterlibatan masyarakat menjadi salah satu strategi untuk menjaga kualitas pembangunan sekaligus menekan biaya. Semangat gotong royong dinilai masih menjadi modal sosial penting dalam pembangunan kalurahan.

Dalam penyaluran bantuan sosial, pihaknya juga rutin memperbarui data masyarakat melalui pendataan dan musyawarah tingkat padukuhan. Hal ini dilakukan agar bantuan tepat sasaran dan diterima warga yang benar-benar membutuhkan.

“Kami memastikan data selalu diperbarui. Jika ada perubahan kondisi ekonomi warga, data juga harus menyesuaikan,” katanya.

Wiwik berharap pemerintah memberikan ruang yang lebih besar bagi kalurahan dalam menentukan penggunaan anggaran. Menurutnya, setiap wilayah memiliki karakteristik ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan yang berbeda sehingga membutuhkan kebijakan yang lebih fleksibel.

Pengamat dan praktisi kalurahan, Sadar Narima, menilai pembangunan kalurahan di Sleman menunjukkan perkembangan yang cukup baik meskipun masih menghadapi berbagai tantangan. Menurutnya, partisipasi masyarakat melalui swadaya dan gotong royong tetap menjadi unsur penting dalam pembangunan desa.

“Pembangunan tidak harus sepenuhnya bergantung pada pemerintah. Keterlibatan masyarakat tetap dibutuhkan agar hasil pembangunan lebih berkelanjutan,” ujarnya.

Berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan di berbagai kalurahan, kebutuhan yang paling banyak disampaikan masyarakat masih berkaitan dengan pembangunan infrastruktur.

“Mayoritas usulan masih berupa perbaikan jalan, penerangan jalan, hingga sarana pertanian untuk wilayah-wilayah agraris,” katanya.

Meski demikian, setiap kalurahan memiliki potensi yang berbeda. Oleh karena itu, pengembangan ekonomi lokal harus disesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah.

Sadar mencontohkan sejumlah kalurahan yang mengembangkan sektor wisata. Namun tidak sedikit destinasi yang hanya ramai pada awal pembukaan lalu mengalami penurunan kunjungan.

Menurutnya, pengembangan potensi desa memerlukan evaluasi dan dukungan lintas sektor, mulai dari pemerintah kalurahan, kapanewon, pemerintah kabupaten, hingga organisasi perangkat daerah terkait.

“Kalau ingin maju bersama, harus ada konektivitas antar-kalurahan dan dukungan lintas sektor. Tujuannya agar kesenjangan antarwilayah semakin kecil dan pembangunan bisa dirasakan secara lebih merata,” ujarnya.

Ia berharap ke depan kualitas infrastruktur, pelayanan, dan kesejahteraan masyarakat di seluruh kalurahan Sleman dapat terus meningkat sehingga pembangunan tidak hanya terpusat di wilayah tertentu, tetapi menjangkau seluruh kalurahan secara proporsional.