YOGYAKARTA, POPULI.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta mengambil langkah tegas menyusul terungkapnya kasus kekerasan anak di daycare Little Aresha, Kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta, setelah digerebek polisi pada Jumat (24/4/2026) lalu.
Pemkot Yogyakarta akan melakukan sweeping atau penyisiran seluruh daycare atau tempat penitipan anak yang ada di Kota Yogyakarta.
Langkah itu diambil lantaran daycare Little Aresha yang kini disegel polisi ternyata beroperasi tanpa izin. Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, mengatakan bahwa daycare tersebut tidak memiliki izin untuk beroperasi sebagai tempat penitipan anak (TPA), PAUD, ataupun TK.
“Kami akan men-sweeping semua tempat yang menyelenggarakan penitipan anak di Kota Yogyakarta. Karena daycare yang terjadi (kekerasan anak) itu kan tidak ada izinnya,” ungkap Hasto kepada Populi.id, Minggu (26/4/2026).
Dia tak menampik pemerintah kecolongan karena yayasan pendiri daycare itu tidak melakukan pemberitahuan atau memproses perizinan. Agar hal itu tak terulang kembali, pihaknya pun bakal mendata ulang seluruh fasilitas penitipan anak di Kota Yogyakarta.
“Nanti kalau ditemukan daycare tak berizin pasti ditutup. Kan itu semua aktivitas yang menyangkut masalah publik, apalagi mereka menarik uang masyarakat,” katanya.
Hasto menjelaskan sebenarnya sudah ada standar operarional prosedur (SOP) untuk menjalankan fasilitas penitipan anak di Kota Yogyakarta. Di antaranya wajib melakukan perizinan, verifikasi, visitasi, serta cek standar tempat penitipan anak.
“Termasuk dapur dan kamar mandi seperti apa, semuanya sudah ada standarnya. Kalau tidak berizin tentu kami tidak tahu kalau ada itu, makanya perlu kami cek,” paparnya.
Adapun untuk menangani dampak psikologi yang dialami oleh para korban, Pemkot Yogyakarta akan melakukan pendampingan dengan menggandeng psikolog dari KPAI. Pihaknya juga bakal menghadirkan para ahli untuk memberikan pendampingan intensif, baik kepada orang tua maupun korban anak.
“Kami harus proakif, mulai hari ini sampai besok kami akan bertemu dengan pihak keluarga korban. Pemerintah harus hadir di tengah-tengah mereka. Kami juga akan telusuri satu per satu, siapa saja, dan dimana keluarga korban berada,” tandasnya. (populi.id/Dewi Rukmini)
