Kritik Narasi Pemerintah Soal Optimisme Ekonomi, Pakar: Buktikan Secara Ilmiah

SLEMAN, POPULI.ID – Narasi optimisme ekonomi yang terus disampaikan pemerintah di tengah tekanan sosial dan ekonomi masyarakat mendapat sorotan dari akademisi Manajemen dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada, Media Wahyudi.

Media menilai pemerintah terlalu fokus menjaga stabilitas narasi dibanding membaca realitas yang dihadapi masyarakat sehari-hari.

Menurutnya, publik saat ini semakin kritis dan mampu merasakan langsung tekanan ekonomi melalui sulitnya mencari pekerjaan, meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja, hingga menurunnya daya beli.

Kondisi tersebut memunculkan jarak yang semakin besar antara optimisme pemerintah dan pengalaman hidup masyarakat di lapangan.

Media menjelaskan pertumbuhan ekonomi yang selama ini diklaim pemerintah belum tentu mencerminkan kualitas kesejahteraan masyarakat secara luas.

Angka pertumbuhan ekonomi tidak otomatis menunjukkan kondisi sosial masyarakat benar-benar membaik. Ia mengungkapkan sebagian besar manfaat pertumbuhan ekonomi justru dinikmati kelompok elite yang memiliki akses terhadap modal, aset, dan proyek strategis nasional.

Sementara itu, masyarakat kelas menengah dan kelompok rentan menghadapi tekanan ekonomi yang semakin berat dalam kehidupan sehari-hari.

“Ekonomi itu memang tumbuh, tapi ekonomi itu hanya dinikmati oleh kelas atas, oleh orang superkaya, oleh mereka yang punya kapital, aset, properti, dan saham,” ujarnya dilansir dari laman UGM, Kamis (21/5/2026).

Menurut Media, pemerintah juga gagal melihat bahwa keresahan publik lahir dari pengalaman hidup yang nyata, bukan sekadar persepsi di media sosial.

Ia menjelaskan masyarakat saat ini mampu membaca situasi ekonomi secara lebih kritis, termasuk masyarakat desa yang mulai memahami persoalan subsidi, pajak, hingga nilai tukar rupiah.

Dalam kondisi seperti sekarang, publik akan sulit menerima narasi optimisme apabila kondisi ekonomi yang mereka rasakan justru bergerak ke arah sebaliknya. Media menilai pemerintah perlu lebih jujur membaca tekanan sosial ekonomi yang berkembang di masyarakat.

“Problem terbesar hari ini adalah terlalu jauh antara angka yang dinarasikan oleh pemerintah dengan realita di lapangan,” ungkapnya.

Media turut menyoroti arah kebijakan pemerintah yang dinilai belum berbasis pada riset dan kebutuhan riil masyarakat.

Ia menjelaskan banyak kebijakan publik lahir tanpa kajian akademik yang kuat dan tidak melibatkan hasil penelitian lembaga-lembaga riset maupun perguruan tinggi.

Baginya, negara seharusnya membangun kebijakan berbasis evidence agar mampu menjawab tantangan ekonomi secara lebih rasional dan kontekstual. Ia menilai pola pengambilan kebijakan yang terlalu bertumpu pada pidato politik berisiko melahirkan program yang tidak efektif dan membebani fiskal negara.

“Beliau menciptakan kebijakan hanya dengan sebuah pidato politik, lalu hadir kebijakan setelah beliau pidato,” katanya.

Media juga mengkritik sejumlah program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih. Kedua program tersebut, menurutnya, perlu dievaluasi ulang karena berpotensi membebani struktur fiskal negara dalam jangka panjang.

Ia mengingatkan pemerintah perlu berani melakukan moratorium dan redesign kebijakan apabila program yang dijalankan tidak memiliki dampak yang jelas bagi masyarakat. Langkah tersebut penting agar anggaran negara dapat lebih difokuskan pada program yang benar-benar menyentuh kebutuhan publik.

Selain mengkritik kebijakan ekonomi, Media juga menyoroti cara pemerintah merespons kritik publik. Ia mengungkapkan kritik yang lahir dari akademisi dan peneliti sering kali diposisikan sebagai bentuk pesimisme terhadap negara.

Padahal menurutnya, kritik berbasis data dan riset justru menjadi bagian penting dalam proses evaluasi kebijakan publik. Ia menilai pemerintah seharusnya melihat akademisi sebagai mitra berpikir yang membantu negara memitigasi risiko sosial dan ekonomi, bukan sebagai lawan politik. Dalam situasi seperti sekarang, ruang dialog yang sehat dinilai menjadi kebutuhan penting agar pemerintah tidak semakin jauh dari realitas masyarakat.

“Kalau pemerintah melihat para pengamat dan akademisi sebagai kawan berpikir, pemerintah akan merefleksikan dirinya dan merespons kritik itu dengan data juga. Kritis dan pesimisme itu dua hal yang berbeda,” tegasnya.

Media menegaskan kritik yang disampaikan akademisi lahir dari kepedulian terhadap masa depan bangsa dan kondisi masyarakat. Ia menjelaskan banyak akademisi memilih tetap bekerja dan mengabdi di Indonesia karena memiliki harapan terhadap masa depan negara.

Media berujar keberanian menyampaikan kritik merupakan bagian dari tanggung jawab moral akademisi untuk menjaga kualitas kebijakan publik dan demokrasi. Ia berharap pemerintah lebih terbuka terhadap masukan serta tidak memandang kritik sebagai ancaman terhadap kekuasaan.

“Kalau saya tidak optimis dengan negara ini, saya mungkin memilih tetap tinggal di luar negeri. Tapi kami kembali karena percaya Indonesia membutuhkan orang-orang yang mau berpikir, mengkritik, sekaligus mencari solusi. It takes someone who really loves the country in order to be critical against it,” pungkasnya.