Menakar Potensi Bencana di Sleman, BPBD Soroti Silent Hazard hingga Penguatan Mitigasi

SLEMAN, POPULI.ID – Potensi bencana di Kabupaten Sleman terus menjadi perhatian berbagai pihak. Selain ancaman yang sudah umum seperti cuaca ekstrem, hujan deras, angin kencang, dan puting beliung, wilayah Sleman Barat juga dinilai memiliki karakteristik kebencanaan tersendiri yang perlu mendapat perhatian lebih serius.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sleman, Bambang Kuntoro, mengatakan paradigma penanggulangan bencana saat ini harus bergeser dari sekadar responsif menjadi preventif. Menurutnya, upaya mitigasi dan pengurangan risiko bencana harus dilakukan sebelum bencana terjadi.

“Paradigma sekarang tidak bisa lagi menunggu bencana terjadi baru bergerak. Harus berubah menjadi preventif atau proaktif untuk memitigasi dan mengurangi risiko bencana. Ketika sudah menjadi bencana, penanganannya akan lebih sulit dan membutuhkan anggaran yang besar,” ujarnya.

Ia menjelaskan, BPBD Sleman terus berupaya mengedukasi masyarakat agar memiliki kesadaran terhadap potensi bencana di lingkungan masing-masing. Edukasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesiapsiagaan warga menghadapi berbagai kemungkinan bencana yang datang tanpa bisa dipastikan waktunya.

Menurut Bambang, seluruh wilayah di Sleman memiliki potensi bencana masing-masing. Namun karakteristik ancaman di Sleman Barat berbeda dibanding wilayah lain karena dipengaruhi kondisi geografis dan kontur wilayahnya.

“Kalau di timur ada Sesar Opak, di utara ada Merapi, maka di wilayah barat punya karakteristik tersendiri. Ada ancaman yang sifatnya silent hazard atau ancaman senyap,” katanya.

Salah satu contoh silent hazard yang saat ini menjadi perhatian adalah kemunculan gas yang diduga menyebabkan kebakaran berulang di sebuah rumah di Dusun Kasuran, Kapanewon Seyegan. Fenomena tersebut masih menjadi kajian para ahli dari berbagai disiplin ilmu, termasuk akademisi dari Universitas Gadjah Mada (UGM).

Menurut Bambang, apabila hasil kajian ilmiah membuktikan adanya ancaman tersebut, maka potensi itu dapat dimasukkan sebagai salah satu risiko kebencanaan yang perlu dipetakan dan diantisipasi.

“Kalau memang ini betul-betul menjadi temuan para ahli, kenapa tidak dijadikan kajian risiko punya kita? Ini bisa menjadi tambahan ancaman yang perlu kita masukkan dalam pemetaan risiko bencana,” jelasnya.

Selain ancaman senyap tersebut, wilayah Sleman Barat juga tetap memiliki potensi bencana yang sama dengan wilayah lain, terutama yang dipengaruhi cuaca ekstrem seperti angin kencang, puting beliung, hujan deras, dan petir.

Untuk memperkuat mitigasi bencana, BPBD Sleman saat ini juga tengah mengembangkan program Kapanewon Tangguh Bencana (Katana). Program ini dirancang untuk memperkuat kapasitas penanganan bencana di tingkat kapanewon agar respons awal terhadap kejadian bencana dapat dilakukan lebih cepat.

Bambang menilai penguatan kapasitas di tingkat wilayah menjadi penting mengingat jarak dan waktu tempuh personel BPBD menuju lokasi bencana tidak selalu singkat. Sebagai contoh, posko BPBD yang berada di Pakem membutuhkan waktu sekitar 40 menit untuk menjangkau wilayah Moyudan.

“Relawan dan unsur di wilayah harus dikuatkan sehingga yang bisa ditangani segera tidak sampai berkembang menjadi bencana yang lebih besar. SDM-nya harus kuat, peralatannya ada, dan dukungan anggarannya juga harus diperkuat,” katanya.

Program tersebut akan melibatkan berbagai unsur, mulai dari Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB), relawan, pemerintah kalurahan, kapanewon, hingga dukungan lintas sektor seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup, Basarnas, Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG), akademisi, TNI, Polri, Linmas, dan kelompok jaga warga.

Menurut Bambang, penanganan bencana membutuhkan pendekatan pentahelix, yakni kolaborasi seluruh unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media.

Sementara itu, Sekretaris Komisi C DPRD Sleman, Untung Basuki Rahmad, menegaskan pihaknya siap mendukung kebijakan maupun kebutuhan anggaran yang berkaitan dengan upaya mitigasi dan deteksi dini potensi bencana di Sleman.

Menurut Untung, berbagai bencana yang selama ini dianggap terjadi secara tiba-tiba sebenarnya tidak sepenuhnya datang tanpa tanda. Persoalannya adalah potensi tersebut sering kali belum terdeteksi sejak dini.

“Alam sebenarnya tidak pernah tiba-tiba. Hanya saja sering kali tidak terdeteksi sejak awal. Karena itu perlu pengembangan program pemetaan wilayah yang berpotensi terjadi bencana sehingga ketika terjadi, kita sudah memiliki peta dan gambaran untuk penanganan berikutnya,” katanya.

Ia mengungkapkan, berdasarkan data BPBD terdapat 11 potensi bencana alam di Kabupaten Sleman. Kondisi tersebut menjadi dasar penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat sistem pemetaan dan mitigasi risiko bencana.

DPRD juga mendorong pemanfaatan anggaran kebencanaan secara lebih fleksibel agar penanganan dan upaya mitigasi tidak terhambat proses penganggaran tahunan. Selain itu, sumber pendanaan lain seperti program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di Kabupaten Sleman juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pengurangan risiko bencana.

Di sisi lain, Untung menilai program Kampung Tangguh Bencana yang telah berjalan di masyarakat cukup aktif dan perlu terus diperkuat.

Menurutnya, kesiapsiagaan masyarakat saat ini juga didukung oleh keberadaan kelompok jaga warga dengan berbagai sarana komunikasi yang disesuaikan kondisi masing-masing wilayah.

“Yang nggak punya handphone ada HT (handy talkie), yang nggak punya HT ada kentongan. Itu bentuk kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana yang bisa datang kapan saja,” ujarnya.

Melalui penguatan pemetaan risiko, edukasi masyarakat, pengembangan Kapanewon Tangguh Bencana, serta dukungan kebijakan dan anggaran dari DPRD, upaya mitigasi bencana di Sleman, khususnya wilayah barat, diharapkan semakin kuat sehingga berbagai ancaman dapat dideteksi dan ditangani lebih cepat sebelum berkembang menjadi bencana yang lebih besar.