BGN Berhenti Operasional Saat Libur Sekolah, Dosen UMY: Saatnya Evaluasi

BANTUL, POPULI.ID – Badan Gizi Nasional atau BGN memutuskan untuk menghentikan sementara operasional seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan ini berlaku selama masa libur sekolah, mulai 22 Juni hingga 13 Juli 2026.

Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, beberapa waktu lalu menuturkan bahwa langkah ini diambil untuk menata kembali tata kelola operasional sekaligus meningkatkan efisiensi. Kebijakan ini diproyeksikan mampu menghemat anggaran negara hingga Rp3 triliun.

Menanggapi hal tersebut, Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Muhammad Eko Atmojo, S.IP., M.IP., menilai jeda ini sebagai langkah yang sangat strategis. Menurutnya, ini adalah momentum tepat bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi total sekaligus memulihkan kepercayaan publik.

Evaluasi di Tengah Jalan: Hal yang Lazim

Eko menjelaskan bahwa problematika program MBG sebenarnya sudah terlihat sejak awal diluncurkan. Dengan adanya pergantian kepemimpinan di tubuh BGN, kebijakan jeda ini menunjukkan adanya iktikad baik untuk menjawab kekhawatiran masyarakat.

“Dalam konsep kebijakan publik, evaluasi bisa dilakukan di awal, tengah, maupun akhir program. Jadi, tidak ada masalah jika pemerintah melakukan evaluasi total saat ini. Justru momentumnya pas bersamaan dengan libur sekolah,” ujar Eko dilansir dari laman UMY, Senin (22/6/2026).

Ia juga menambahkan, jika dalam proses audit ditemukan SPPG yang tidak memenuhi standar, pemerintah tidak perlu ragu untuk mengambil tindakan tegas. “Sebaiknya disuspensi atau dihentikan operasionalnya agar kesalahan yang sama tidak terulang,” tegasnya.

4 Aspek Utama yang Harus Diaudit BGN

Menurut Eko, masa hiatus selama kurang lebih tiga minggu ini harus dimanfaatkan BGN untuk merombak formula tata kelola secara komprehensif. Ada beberapa aspek krusial yang wajib diaudit:

Tata Kelola Kelembagaan & SOP: Memperbaiki standar operasional prosedur di lapangan.

Efektivitas & Kinerja: Mengukur performa para pelaksana di setiap SPPG.

Mekanisme Pengawasan: Memperketat kontrol agar kualitas layanan terjaga.

Transparansi Anggaran: Memastikan akuntabilitas penggunaan dana publik.

Soroti Validitas Data: Prioritaskan Wilayah 3T

Selain manajemen internal, Eko menggarisbawahi masalah krusial lainnya, yaitu validitas data penerima manfaat. Ia menyarankan agar intervensi gizi dari pemerintah diprioritaskan untuk kelompok yang paling rentan dan membutuhkan.

Peserta didik di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

Sekolah yang mayoritas siswanya berasal dari keluarga prasejahtera (kurang mampu).

“Data adalah fondasi utama. Jika basis datanya kuat sejak awal, kebijakan yang dihasilkan pasti lebih tepat sasaran dan memiliki dasar argumentasi yang jelas,” pungkas Eko.

Pada akhirnya, keberhasilan Program MBG tidak hanya diukur dari seberapa besar anggaran yang digelontorkan, melainkan dari kualitas tata kelola, ketepatan sasaran, serta keberanian pemerintah untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan.