PDIP DIY Minta Pemerintah Pusat Tak Abaikan Aspirasi Mahasiswa

YOGYAKARTA, POPULI.ID – Ketua Fraksi PDIP DPRD DIY, Yuni Satia Rahayu, meminta pemerintah pusat tidak mengabaikan berbagai aspirasi yang disampaikan mahasiswa dalam aksi demonstrasi di DPRD DIY, Selasa (23/6/2026).

Menurutnya, tuntutan yang disuarakan mahasiswa mencerminkan keresahan yang juga dirasakan masyarakat luas.

Yuni menilai aksi mahasiswa yang berlangsung di Gedung DPRD DIY merupakan hal yang wajar dalam negara demokrasi. Terlebih, DPRD menjadi salah satu lembaga yang paling dekat untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dirasakan masyarakat.

“Namanya mahasiswa DIY, kalau aksi pasti ke DPRD DIY. Jadi kalau hari ini ada aksi, saya kira sangat wajar,” katanya, Selasa (23/6/2026).

Menurut Yuni, saat ini bukan hanya mahasiswa yang merasa gelisah, tetapi juga masyarakat secara umum. Ia menilai sejumlah kebijakan dan pernyataan yang disampaikan pemerintah pusat maupun elite politik kerap menimbulkan kebingungan di tengah publik.

“Seluruh masyarakat sekarang gelisah. Masalahnya, elite-elite politik di Jakarta sering menyampaikan pernyataan yang berbeda-beda sehingga masyarakat menjadi bingung,” ujarnya.

Ia mencontohkan berbagai polemik yang berkembang terkait program pemerintah, mulai dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Menurutnya, dua program tersebut menjadi topik yang paling banyak dipertanyakan masyarakat saat ini.

“Semua orang bertanya tentang MBG, semua orang bertanya tentang KDMP. Program-program yang menggunakan anggaran negara tentu harus dikawal bersama karena itu menggunakan uang rakyat,” katanya.

Yuni berharap gelombang aksi yang muncul di berbagai daerah dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah pusat. Ia menilai respons terhadap kritik dan masukan masyarakat menjadi hal penting untuk mencegah munculnya ketidakpercayaan publik.

“Kami berharap setelah banyak demo ini ada perubahan dari pemerintah pusat. Jangan sampai aspirasi yang sudah disampaikan tidak mendapatkan respons,” ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa kondisi saat ini masih relatif kondusif karena mahasiswa menyampaikan aspirasi secara tertib. Namun apabila tuntutan yang disampaikan terus diabaikan, bukan tidak mungkin muncul gejolak yang lebih besar di kemudian hari.

“Mahasiswa sekarang masih bisa dikendalikan. Tetapi kalau banyak janji dan tidak ada perubahan dari pemerintah pusat, kami khawatir ini akan menjadi persoalan besar ke depan,” tegasnya.

Yuni mengatakan Fraksi PDIP DPRD DIY akan menyampaikan berbagai aspirasi yang diterima kepada pimpinan DPRD DIY dan berkoordinasi dengan fraksi-fraksi lainnya agar suara mahasiswa dapat diteruskan ke tingkat yang lebih tinggi.

“Yang jelas ini akan kami sampaikan kepada pimpinan. Kami juga akan berkoordinasi dengan pimpinan fraksi di DPRD DIY,” katanya.

Menurut Yuni, persoalan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat pada akhirnya harus mendapat perhatian dari DPR RI maupun pemerintah pusat. Sebab, jika keluhan yang muncul dari daerah tidak direspons, dampaknya bisa semakin meluas.

“Kami tidak masalah dikritik. Yang penting kritik itu direspons dan ada perubahan kebijakan jika memang diperlukan,” ujarnya.

Selain isu nasional, Yuni juga menyoroti sejumlah persoalan lokal yang turut disampaikan mahasiswa, seperti masalah sampah, pendidikan, dan berbagai persoalan sosial lainnya di DIY. Ia berharap seluruh komisi di DPRD DIY dapat turut membahas persoalan tersebut guna mencari solusi yang konkret.

“Permasalahan lokal seperti sampah, pendidikan, dan lainnya perlu dibahas di masing-masing komisi agar bisa segera ditemukan jalan keluarnya,” pungkasnya. (populi.id/Hadid Pangestu)