WALHI: Industrialisasi Masif, Kondisi Lingkungan di Pulau Jawa Kian Memburuk

BANTUL, POPULI.ID – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyoroti memburuknya kondisi ekologis di Pulau Jawa yang dinilai semakin tertekan akibat masifnya pembangunan kawasan industri dan perubahan tata ruang.

Dampaknya, ancaman bencana dinilai semakin meningkat, terutama di wilayah pesisir utara Jawa.

Hal itu disampaikan sejumlah direktur Walhi dalam konferensi pers di Kantor Walhi Yogyakarta, Rabu (15/7/2026).

Kepala Departemen Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Pengetahuan Walhi Nasional, Puspa Dewi, mengatakan Pulau Jawa saat ini menanggung beban yang sangat berat akibat tingginya kepadatan penduduk dan berbagai proyek pembangunan yang dinilai telah melampaui daya dukung lingkungan.

Menurutnya, Walhi telah berulang kali mengingatkan pemerintah mengenai potensi krisis ekologis yang semakin kompleks di Pulau Jawa.

“Kami sudah berkali-kali mengingatkan. Kami sangat mengkhawatirkan karena krisis ekologis di Jawa ini sangat kompleks,” kata Puspa.

Ia menambahkan, data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan sebagian besar wilayah dengan tingkat kejadian bencana tertinggi berada di Pulau Jawa.

“Kalau melihat data BNPB pada Februari 2026, lima besar daerah dengan kejadian bencana berada di Pulau Jawa, terutama Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur,” ujarnya.

Puspa menilai berbagai peringatan yang disampaikan kepada pemerintah belum direspons secara serius, terutama dalam pengelolaan tata ruang dan perlindungan lingkungan.

“Sayangnya, berbagai peringatan yang kami sampaikan belum menjadi keseriusan pemerintah dalam mengelola ruang hidup di Jawa,” katanya.

Ia juga mengungkapkan kondisi lingkungan di Pulau Jawa terus mengalami penurunan, termasuk penurunan muka tanah di sejumlah wilayah. Menurutnya, persoalan ekologis tidak hanya terjadi di kawasan pesisir, tetapi juga mencakup kerusakan hutan sebagai ekosistem penting hingga persoalan pengelolaan sampah yang dinilai masih membutuhkan pembenahan.

Sementara itu, Direktur Walhi Jakarta Muhammad Aminullah mengatakan Jakarta saat ini menghadapi tekanan lingkungan yang semakin besar di tengah ambisi pembangunan untuk mewujudkan kota global.

Menurutnya, daya dukung lingkungan di wilayah daratan Jakarta telah terlampaui sehingga pembangunan terus bergeser ke kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil melalui proyek reklamasi.

“Daya dukung dan daya tampung Jakarta sudah terlampaui. Wilayah daratan tidak bisa terus dieksploitasi sehingga pembangunan meluas ke kawasan pesisir,” ujarnya.

Ia menyebut reklamasi di kawasan Kepulauan Seribu telah mencapai sekitar 200 hektare. Kondisi tersebut dinilai memperbesar kerusakan lingkungan dari kawasan daratan hingga pesisir.

“Ke depan Jakarta maupun wilayah lain di Pulau Jawa akan menghadapi persoalan yang sama, yakni kawasan pesisir menjadi wilayah yang sangat eksploitatif dan ekstraktif,” katanya.

Direktur Walhi Jawa Tengah, Fahmi Bastian, menyampaikan kondisi di Jawa Tengah tidak jauh berbeda dengan provinsi lain di Pulau Jawa. Menurutnya, Jawa Tengah diproyeksikan mengalami migrasi industri dalam skala besar yang diikuti perubahan tata ruang, baik di kawasan pegunungan maupun pesisir.

Ia mengatakan sedikitnya terdapat sembilan kawasan strategis industri yang tersebar di sejumlah wilayah seperti Kendal, Semarang, Grobogan, Demak, Banyumas, dan Cilacap.

Di sisi lain, Jawa Tengah juga menghadapi tingkat kerawanan bencana yang tinggi. Berdasarkan catatan awal 2026, terdapat 13 kabupaten yang masuk kategori paling rentan terhadap bencana, terutama banjir, dengan mayoritas berada di pesisir utara.

Fahmi menyoroti kondisi Demak, Pekalongan, dan Semarang yang terus mengalami penurunan muka tanah. Bahkan, menurutnya, laju penurunan tanah di Semarang mencapai sekitar delapan sentimeter per tahun sehingga diperkirakan menjadi kota yang lebih cepat tenggelam dibanding Jakarta.

Selain pembangunan kawasan industri, kerusakan lingkungan juga dipicu oleh meningkatnya kebutuhan material pembangunan yang mendorong eksploitasi kawasan hulu. Dalam 10 tahun terakhir, tutupan hutan di Jawa Tengah disebut telah berkurang sekitar 11,7 persen.

Di sektor pertambangan, lanjut Fahmi, luas wilayah tambang berizin di Jawa Tengah telah mencapai sekitar 14 ribu hektare, belum termasuk aktivitas pertambangan ilegal.

Menurutnya, kombinasi perubahan tata ruang, kerusakan daerah aliran sungai (DAS), pembukaan hutan, hingga ekspansi industri di kawasan pesisir menyebabkan banjir di pesisir utara Jawa Tengah terus berulang setiap tahun.

“Kami melihat pemerintah harus benar-benar mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan sebelum terus mengembangkan kawasan industri di wilayah pesisir,” ujarnya.

Walhi bahkan memprediksi sejumlah wilayah pesisir di Jawa Tengah akan menghadapi ancaman yang lebih serius dalam beberapa dekade mendatang. Pekalongan dan Demak diperkirakan mengalami penurunan daratan yang semakin parah pada 2040, sementara sebagian kawasan pesisir Semarang berpotensi tenggelam lebih cepat apabila pola pembangunan saat ini terus berlanjut. (populi.id/Hadid Pangestu)