SLEMAN, POPULI.ID – DPRD Sleman mendorong pemerintah daerah kerja lebih keras guna mengintensifkan potensi Pendapatan Asli Daerah atau PAD di tengah kebijakan Pemangkasan Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pemerintah pusat sebesar Rp253 miliar.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Sleman H. Surana menyebut, pemotongan anggaran tersebut telah melalui beberapa kali perhitungan dari Kementerian Keuangan.
“Awalnya informasinya sekitar Rp279 miliar, setelah formulasi baru diperbarui menjadi Rp253 miliar,” jelasnya saat ditemui di Pasar Godean, Rabu (22/10/2025).
Surana menilai, pemangkasan TKD menjadi peringatan bagi Pemkab Sleman untuk memperkuat sektor-sektor pendapatan yang selama ini belum tergarap maksimal.
“Konsekuensinya karena serapan PAD belum optimal. Ke depan, harus ada peningkatan baik di sisa tahun 2025 maupun di 2026,” ujarnya.
Ia menyebut, masih banyak sumber PAD yang bisa dimaksimalkan, mulai dari retribusi Rusunawa, kontribusi PLN, hingga pajak PBG dan HGB.
“Dari PLN saja, delapan persen hasil penagihan masyarakat adalah milik daerah. Dari sambungan baru dan KWH, nilainya mencapai sekitar Rp149 miliar per tahun,” terangnya.
Selain itu, Surana menyoroti sektor pariwisata yang dinilai belum kembali bergairah seperti sebelumnya.
“Dulu bisa sampai 40 event dalam setahun, dampaknya luar biasa bagi ekonomi lokal. Pengunjung datang, menginap di Sleman, hotel dan UMKM ikut hidup,” imbuhnya.
Ia menambahkan, dengan pemotongan TKD tersebut, rasionalisasi anggaran menjadi langkah yang tidak bisa dihindari. “Contohnya pos makan-minum, setelah rasionalisasi realisasinya hanya Rp14 miliar dari total Rp37 miliar,” ujarnya.
Surana menegaskan agar seluruh perangkat daerah lebih disiplin dalam mengelola keuangan dan aktif mencari tambahan pendapatan.
“Sekarang waktunya mengencangkan ikat pinggang dan berinovasi meningkatkan PAD. Jangan sampai anggaran kita defisit,” tandasnya.
(populi.id/Hadid Pangestu)
