Wali Kota Yogyakarta Komit Hapus Gepeng dan ODGJ dari Jalanan Kota

YOGYAKARTA, POPULI.ID – Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menegaskan komitmennya untuk menghapus keberadaan gelandangan, pengemis (gepeng), dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dari jalan-jalan di wilayah Kota Yogyakarta.

Ia menyatakan bahwa penanganan persoalan sosial ini akan dilakukan secara manusiawi dan terarah.

“Kami bertekad, ke depan di Kota Jogja tidak ada lagi gelandangan maupun orang miskin di jalan-jalan. Itu menjadi tanggung jawab kita bersama,” ujar Hasto kepada populi.id, Selasa (27/5/2025).

Menurutnya, penanganan terhadap gepeng dan ODGJ harus dilakukan dengan pendekatan yang tepat.

Pemerintah Kota akan mengutamakan pelayanan kesehatan bagi ODGJ, sementara untuk gepeng yang berasal dari luar daerah, akan diupayakan pemulangan ke kampung halaman mereka.

“Kalau ada gelandangan, harus diurus. ODGJ harus dibawa ke rumah sakit. Tapi hari ini, kami masih temukan ODGJ di beberapa titik,” jelasnya.

Ia menambahkan, bagi pengemis yang bukan warga Yogyakarta, akan dilakukan pendataan dan pengembalian ke daerah asal.

“Kami tanya alamatnya satu per satu. Kalau mereka mau pulang, kita fasilitasi,” ucapnya.

Sementara itu, jika pengemis merupakan warga Kota Yogyakarta, Pemkot akan berupaya memberikan bantuan sosial agar mereka tidak perlu mengemis.

“Kalau orang Jogja sendiri, jangan sampai mengemis. Kita tanya apa kebutuhannya, lalu kita bantu. Tidak boleh dibiarkan mengemis,” tegas Hasto.

Dengan wilayah yang relatif kecil dan sistem pelayanan yang terus ditingkatkan, menurut Hasto, Yogyakarta memiliki kemampuan untuk menjangkau warganya secara menyeluruh.

“Kuncinya adalah pajak panjenengan lancar jaya, dan itu akan kami kelola sebaik-baiknya untuk memberikan layanan terbaik,” ujarnya.

Sepanjang Januari hingga Desember 2024, Pemkot Yogyakarta telah menjaring sebanyak 135 gepeng.

Mayoritas dari mereka diketahui berasal dari luar wilayah Kota Yogyakarta.

Pemkot juga telah memiliki landasan hukum dalam penanganan gepeng dan ODGJ melalui Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis.

Setidaknya terdapat tujuh titik di Kota Yogyakarta yang tercatat kerap menjadi lokasi aktivitas gepeng.